sandi butar
DUGAAN KORUPSI : Pegawai Honorer Dinas Damkar Depok, Sandi Butar Butar  saat menyambangi Kantor Kejaksaan Negeri Depok di Kawasan GDC, Jumat (28/5). FOTO : ARNET/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Dugaan rasuah (Korupsi) di tubuh Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok, terus diurut letak mark-up nya. Jumat (28/5), Pidana Khusus (Pidus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok memanggil tujuh orang termasuk pelapor Sandi Butar Butar.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok, Herlangga Wisnu Murdianto mengatakan, ada tujuh orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan ke Pidsus. Keterangan yang diminta tentunya tekait dugaan korupsi Dinas Damkar. “Perihal yang ditanya seputar apa, terkait belanja sepatu pakaian dinas lapangan (PDL) tahun 2017 sampai 2019 Damkar Depok,” terangnya kepada Harian Radar Depok, Jumat (28/5).

Dia membeberkan, ketujuh yang dipanggil adalah, tiga orang Komandan Regu Damkar Depok, Danru Pos Merdeka, dua orang honorer, satu orang pengusaha, dan satu orang Ketua Asosiasi Jasa Kontruksi di Depok yang bernama Aspeknas. “Kalau tidak salah, ada sekitar 22 pertanyaan kepada Sandi yang diberikan dari Pidana Khusus,” kata Herlangga.

Sementara, Sandi Butar Butar kepada Harian Radar Depok mengungkapkan, memberikan bukti rekaman lebih dari satu, terkait BPJS Kesehatan dan Intimidasi yang diterimanya. “Rekaman yang saya bawa. Ada rekaman pemotongan BPJS Kesehatan sama intimidasi,” terang Sandi.

Dia menerangkan, yang memeriksanya ada tiga orang, yakni Kasi Barang Bukti Kejaksaan, serta dua orang dari Seksi Pidana Khusus. Mulai pemeriksaan sejak pukul 09:00 WIB hingga pukul 17:00 WIB, hanya terpotong waktu Salat Jumat dan jam istirahat kerja. “Pemotongan dilakukan sama Bendahara Damkar, Pak Acep,” tegas Sandi.

Sandi menyebut, Acep menyambangi satu persatu personel di setiap Damkar untuk dimintai tanda tangan terkait BPJS. Hal itu diketahuinya hingga terjadi adanya penawaran sejumlah uang yang dilakukan Bendahara tersebut. “Itu benar. Saya ada bukti rekamannya. Disitu juga ada satu orang Danru dan personel lainnya,” beber Sandi.

Selain itu, beberapa kali dia ditawari sejumlah uang untuk menghentikan kasus ini. Mulai dari pejabat hingga LSM dan Ormas. “Pernah ditawari juga. Suruh sebut nominal dan maunya apa lagi. Tapi saya tolak,” katanya.

Terpisah, Bendahara Dinas Damkar Depok, Acep menampik apa yang menimpanya, mulai dari pemotongan hingga pemberian uang yang ditawarkannya kepada Sandi. “Saya tidak ketemu Sandi. Terakhir itu sebulan lalu, sebelum bulan puasa. Jadi tidak benar kalau saya tawari uang. Karena saya sedang sakit habis kecelakaan,” ungkapnya.

Ketika dikonfirmasi pemotongan BPJS, ia pun enggan berkomentar panjang lebar dan lebih memilih untuk melempar soal ini ke Kepala Bidang.

Patauan Radar Depok, berikut inisial tujuh orang saksi yang dimintai keterangan pihak Seksi Pidsus Kejari Depok, berinisial, ANF (Honorer Dinas Damkar), E (Honorer Danru Pos Merdeka Dinas Damkar), WIS (Pejabat Pengadaan), S (Danru pd Dinas Damkar), MS (Danru pd Dinas Damkar), A (Ketua Aspeknas Kota Depok), dan SBB (Honorer Dinas Damkar) yang didampingi dua orang pengacaranya.

Sebelumnya, Seksi Intelijen telah menentukan sikap atas kegiatan klarifikasi pengumpulan data dan keterangan atas pelaksanaan surat perintah tugas operasi Intelijen Nomor : SPOPS – 03 /M.2.20.2 /Dek. /03/2021 Tanggal 06 April 2021 prihal kasus dugaan korupsi DPKP dan melimpahkan berkasnya kepada Seksi Pidsus. (arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar