disdik rapat
SOSIALISASI: Kepala Disdik Kota Depok, M Thamrin saat menggelar sosialisasi PPDB kepada para pengawas PPDB Kota Depok, Rabu (19/5). FOTO : PUTRI/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Orang tua harus tahu ini dan harus seksama membacanya. Ada perbedaan saat  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022, jenjang TK, SD, SMP dan SMA negeri di Kota Depok. Yang paling menohok perbedaanya : adanya kenaikan kuota siswa tidak mampu (Miskin) sebesar 3 persen, menjadi 13 persen. Sebelumnya kuota yang dijatah hanya 10 persen. Kepastian tersebut telah ditetapkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok melalui petujuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak Juknis), Kamis (20/5).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohamad Thamrin menuturkan, pendaftaran PPDB TK dilaksanakan 14 Juli mendatang, dan PPDB tingkat TK dilakukan berdasarkan zonasi dengan prioritas usia 4-6 tahun.  “Sedangkan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) dilaksanakan pada 5 hingga 8 Juli 2021,” ujarnya kepada Harian Radar Depok, Kamis (20/5).

Sedangkan untuk jenjang SMP, sistem pendaftaran terbagi dalam beberapa kategori, seperti jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua wali dan anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).

“Jalur zonasi SMP akan dimulai pendaftarannya pada 12-13 Juli, sedangkan jalur afirmasi yaitu 28 hingga 30 Juni, jalur prestasi 1 dan 2 Juli, dan untuk jalur perpindahan orang tua atau PTK yaitu 5 Juli,” bebernya.

Lebih lanjut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi selain persyaratan pada umumnya. Untuk melalui jalur prestasi akademi, wajib menyerahkan rapor kelas 4, 5 semester 1, 2 dan kelas 6 semester satu dengan nilai rata-rata 8,5.

“Sementara untuk anak PTK, memiliki SK tugas terakhir yang dilegalisir, surat keterangan dari sekolah tempat orang tuanya bertugas, memiliki tanda bukti NUPTK, PTK negeri, swasta dan madrasah di Kota Depok,” bebernya.

Perpindahan tugas orang tua perlu menyertakan SK mutasi dari instansi, dan dibuktikan dengan surat domisili atau pindah. Selanjutnya, jalur anak tidak mampu diwajibkan menyertakan kartu perlindungan sosial (memiliki, KKS, KIS, PBI, KIP, atau terdaftar dalam DTKS). “Bagi jalur siswa inklusi, harus memiliki hasil pemeriksaan psikolog atau surat keterangan dari sekolah asal,” tuturnya.

Tidak hanya itu, ada beberapa perbedaan PPDB 2020 dan 2021. Diantaranya kuota untuk anak tidak mampu meningkat 3 persen, jika tahun lalu 10 persen maka di 2021 menjadi 13 persen. Kemudian tingkat SMP menggunakan zonasi titik koordinat, melibatkan sekolah swasta, bagi siswa tidak mampu bebas dari zonasi dengan kesepakatan.  TK dan SD pendaftaran secara offline sementara SMP secara online, dan tidak ada untuk luar zonasi.

Kemudian 7-11 Juni 2021, menjadi tahap 1 dibukanya PPDB tahun ajaran 2021/2022 untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK di Kota Depok. Di sesi awal tersebut dibuka jalur afirmasi, perpindahan tugas, dan jalur prestasi untuk jenjang pendidikan SMA. Sedangkan, untuk jenjang pendidikan SMK dibuka untuk jalur afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas, perstasi kejuaraan, dan prestasi rapor unggulan.

“Sedangkan untuk tahap 2 pada 25 Juni–1 Juli 2021, dibuka untuk jalur zonasi di jenjang SMA, dan di jenjang SMK ada jalur prestasi rapor umum,” ucap Kepala KCD Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat, I Made Supriatna kepada Radar Depok.

Kepala SMAN 3 Depok, Nurlaely menuturkan, teknis dalam pendaftaran tersebut, jika pendaftar tidak lolos di tahap 1 mka dapat mendaftar di tahap 2. Namun, jika diterima di tahap 1, maka pendaftar tidak bisa lagi daftar di tahap 2, karena sistemnya sudah mengunci identitas pendaftar.

Untuk tahap 1, ada beberapa tahapan yang dilalui selama pendaftar, yakni dari verifikasi data siswa, rapat dewan guru, koordinasi satdik dan cadisdik, dan pengumumannya pada 21 Juni 2021. Lalu untuk sesi daftar ulangnya dari tanggal 22-24 Juni 2021.

Sedangkan untuk tahap 2, tahapan yang dilalui pun tidak jauh berbeda dengan tahapan 1, tetapi ada seleksi pengolahan nilai, dan untuk tanggal daftar ulangnya pada 12-14 Juli 2021. “Tata cara PPDB, ada dua yakni dengan daring mandiri atau operator sekolah asal dari pukul 08:00-20:00, atau datang ke sekolah tujuan, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan dari pukul 08:00-14:00,” terangnya.

Nurlaely juga menjelaskan, tentang syarat di PPDB yang dibagi menjadi dua, yakni syarat umum, dan khusus. Pada syarat umum pendaftar harus menyiapkan ijazah/surat keterangan kelulusan, akta kelahiran, kartu keluarga (minimal satu tahun), KTP, buku rapor (semester 1-5 dan keterangan rangking), dan terakhir ada surat tanggungjawab mutlak orang tua.

Sedangkan untuk, syarat khusus ada Kartu Program Penanganan Kemiskinan/terdaftar di DTKS Dinsos (bagi jalur afirmasi), Surat Keterangan Domisili dari RT/RW (bagi afirmasi korban bencana alam/sosial), Surat Tugas orang tua (bagi jalur perpindaan tugas orang tua/wali), dan piagam penghargaan prestasi (untuk jalur prestasi).

“Untuk kuota SMA, 50 % untuk zonasi, 25 % untuk prestasi, 20 % untuk afirmasi, dan 5 % untuk perpindahan tugas. Sedangkan, untuk jenjang SMK kuotanya terdiri dari 60 % prestasi rapor, 20 % untuk afirmasi, 10 % untuk prioritas terdekat, dan masing-masing 5 % untuk jalur prestasi kejuaraan dan perpindahan,” terangnya. 

Terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Rudi Kurniawan mengatakan, dalam pelaksanaan PPDB tahun ini pastinya masih akan ditemukan berbagai permasalahan. “Seperti titip-menitip atau masalah ketidakadilan, karena masih ada wilayah yang tidak memiliki SMP negeri,” ujarnya.

Seperti di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cildong yang terdapat 30 RW dalam satu kelurahan. Dengan banyaknya penduduk, tetapi hingga saat ini belum memiliki SMP negeri. Tidak hanya itu, baginya beberapa kebijakan pun tak jelas.  Jika dilihat dari zonasi titik koordinat, warga yang di Sukamaju tentu sulit untuk masuk SMP negeri. “Ada juga jalur bagi anak-anak kurang mampu, ini kan konteksnya harus jelas, dari segi apa yang dikatakan tidak mampu atau miskin, karena kadang dilapangan tidak sesuai,” tuturnya.

Dia menegaskan, karena memang banyak dari sistem zonasi tentu langkahnya satu kelurahan wajib ada SMP negeri untuk mengurangi berbagai permasalahan yang ada.

“Saat ini di Depok hanya ada 26 SMP negeri, sedangkan jumlah kelurahan ada 63. Tentu kalau mau bermain zonasi harus ada di tiap kelurahan, menambah Sumber Daya Manusia (SDM) serta menambah kelas dan Rombongan Belajar (Rombel),” tandasnya. (tul/rd)

 

Jurnalis : Lutviatul Fauziah 

Editor : Fahmi Akbar