renovasi musala pancoranmas
KOMPAK : Peletakan batu pertama renovasi Musala Nurul Hikmah, RT7/18, Kelurahan/Kecamatan Pancoranmas. Dihadiri oleh Anggota komisi A DPRD Kota Depok, Imam Musanto dan Lurah Pancoranmas, Suganda. FOTO : DAFFA/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, PANCORANMAS – Musala Nurul Hikmah yang terletak di RT7/18 Kelurahan/Kecamatan Pancoranmas, saat ini sedang dalam proses renovasi.

Rencanaya, musala akan dibangun dua lantai. Membutuhkan dana sebesar Rp 2 Miliar. Ketua Panitia Pembangunan, Dedy Saputra mengatakan, renovasi saat ini merupakan perbaikan ketiga, setelah sebelumnya pada 1990 diperbaiki dari swadaya masyarakat dan 2006 dari Yayasan Bulan Sabit Merah.

Diketahui, luas tanah musala itu 192 meter dan berasal dari wakaf almarhum H Imam sumbogo, dilengkapi surat sertifikat serta akte ikrar wakaf/PPAIW

“Musala ini sudah miring ke selatan 13 derajat, dan juga atapnya mau roboh. Maka dari itu, kita lakukan upaya perbaikan sekaligus membuatnya menjadi dua lantai,” ucapnya kepada Radar Depok, Rabu (19/5).

Dia menambahkan, nantinya masyarakat bisa memanfaatkan bangunan itu sebagai aula untuk berbagai keperluan. Salah satunya keperluan pernikahan. “Ini juga supaya masyarakat saat pelaksanaan Salat Tarawih tidak sampai membludak keluar,” bebernya.

Guna mencukupi target anggaran Rp2 miliar, pihaknya mengajak masyarakat dan donatur untuk ikut serta membantu pembangunan Musala Nurul Hikmah. Anggaran awal dari kas musala itu Rp9 juta. Ditambah swadaya masyarakat dan donatur salah satunya seperti bantuan material dan dana.

Kesulitannya dari dana dan bertahap. Targetnya setahun selesai. Tetapi kalau memang anggarannya belum tercapai, bisa saja lebih dari target,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota komisi A DPRD Kota Depok, Imam Musanto menjelaskan akan mendukung renovasi musala dengan memberikan bantuan baik materil maupun pendampingan penyaluran proposal.

“Musala ini memang sudah puluhan tahun berdiri. Mudah-mudahan renovasinya berjalan sesuai planing dan pendanaan paling tidak menggunakan bantuan dari APBD Kota Depok, kalau seandainya tidak bisa, menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat dan sebagian swadaya masyarakat,” tutupnya. (rd/daf)

Jurnalis : Daffa Syaifullah

Editor : Junior Williandro