kemendagri
Inspektur Jenderal Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak

RADARDEPOK.COM – Setelah sekian lama. Akhirnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selesai melakukan pemeriksaan terhadap kasus dugaan korupsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok. Sayangnya, hasilnya seperti apa tidak bisa diinformasikan.

Irspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan, pihaknya sudah selesai mengadakan pemeriksaan, dan menyusun laporan pemeriksaan terkait dugaan korupsi Damkar Kota Depok.

“Kami memang sudah selesai melakukan pemeriksaan, namun kami tidak boleh membuka hasilnya dulu untuk saat ini,” tuturnya saat dikonfirmasi Harian Radar Depok, Senin (17/5).

Dia menjelaskan, proses pemeriksaan yang berjalan tidak bisa dilakukan dengan gegabah. Karena harus melewati beberapa proses, seperti verifikasi data dan detail dokumen buktinya. “Saya hari ini (kemarin) baru mengajukan hasilnya ke pimpinan (Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian),” sambungnya.

Dia menambahkan, nantinya hasil dari pemeriksaan akan dikirimkan melalui surat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, dan baru setelah itu ke Walikota Depok melalui Gubernur Jawa Barat. ”Karena Gubernur merupakan wakil dari pemerintah pusat, yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan di kabupaten/kota,” bebernya.

Rekomendasi hasil pemeriksaan melalui Gubernur Jabar ke Walikota Depok akan ditindaklanjuti selama 60 hari kerja setelah diterimanya surat tersebut. “Untuk sementara, pemeriksaan dari Kemendagri sampai di sini dulu,” tambah Tumpak.

Menurut Tumpak, pemeriksaan yang dilakukan oleh Kemendagri terhitung cepat. Karena ada beberapa isu yang diangkat, antara lain pembelian sepatu, pemotongan BPJS, pemotongan penyemprotan disinfektan. “Maka dari itu, tidak bisa cepat-cepat kami beritakan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Kejaksaan Negeri Kota Depok belum juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Depok. Kasus dugaan korupsi itu viral karena diposting oleh anggota Damkar Depok Sandi Butar Butar di media sosial.

“Kita masih melakukan klarifikasi, kita masih harus melakukan pendalaman sebelum memberikan kesimpulan,” kata Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Kota Depok Herlangga Wisnu Murdianto, Senin (3/5).

Herlangga menegaskan, kejaksaan negeri tidak memperlambat apalagi menghentikan kasus dugaan korupsi Dinas Damkar tersebut. Dia mengatakan pembuktian kasus tersebut tidak mudah.

“Jangka waktu sprin (Surat Perintah) belum berakhir, tidak ada yang mandek, Kejaksaan Negeri Depok independen dan profesional dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat,” kata Herlangga.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-017/A/JA/07/2014, untuk membuktikan kasus dugaan korupsi tersebut Kejaksaan Negeri Kota Depok hanya memiliki waktu 30 hari setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Kota Depok sudah menghabiskan lebih dari 2 minggu atau 14 hari untuk melakukan penyidikan kasus tersebut, sehingga cuma ada waktu satu pekan lagi untuk melaporkan hasil penyidikan.

Meski dikejar waktu, Herlangga mengatakan harus berhati-hati dalam membuktikan kasus tersebut.  “Siapapun tidak dapat mengintervensi kita, karena kita berbicara alat bukti bukan opini di masyarakat. Percayakan kepada kita, supaya segala sesuatu menjadi terang benderang dan tidak menyesatkan di masyarakat Kota Depok pada khususnya,” ucapnya.

Kasus dugaan korupsi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok diungkap petugas pemadam kebakaran Sandi Butar Butar pada 13 April 2021. Foto Sandi membentangkan poster minta tolong viral di media sosial.(dis/arn/rd)

Jurnalis : Putri Disa, Arnet Kelmanutu 

Editor : Fahmi Akbar