M. Faizin
Wakil Ketua Pansus II DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Faizin bersama anggota saat meninjau TPPAS Legok Nangka. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Saat melakukan audiensi dengan Pemkot Cimahi Wakil Ketua Pansus II DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Faizin menyampaikan, percepatan penyusunan kerjasama penggunaan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka ini amat penting, mengingat masa keberadaan TPAS Sari Mukti yang hanya bisa digunakan sampai tahun 2023.

“Dengan demikian, sudah tidak ada lagi tempat pembuangan dan pemrosesan sampah untuk kawasan Bandung Raya. Apabila penyusunan kerjasama TPPAS Legok Nangka tidak segera direalisasikan maka hal ini bisa mengakiabtkan bencana sampah di kawasan Bandung Raya,” kata Faizin Rabu (19/05).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar 8 (Kota Depok, Kota Bekasi) ini mengungkapkan, pihaknya dari Pansus II memang fokus mengurus bagaimana percepatan Legok Nangka ini bisa segera realisasikan. Karena, Sarimukti kan terakhir tahun 2023 sudah akan ditutup.

“Makanya kita berinisiasi agar bagaimana semua kota/kabupaten yang bersinggungan ini bisa dalam kata sepakat, terutama kaitannya dengan tipping fee dan volume sampah yang juga akan didistribusikan ke Legok Nangka,” tutur papar Faizin yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kota Depok.

Terkait dengan Kota Cimahi sendiri, pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemkot Cimahi atas respon cepatnya terhadap pembahasan rencana kerjasama penggunaan TPPAS Legok Nangka ini.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt.) Walikota Cimahi, Letkol Inf. (Purn.) Ngatiyana berdasarkan perhitungan estimasi satuan biaya pelayanan penanganan sampah Kota Cimahi, dapat dipastikan bahwa pengalihan dari TPAS Sari Mukti ke TPPAS Regional Legok Nangka akan berdampak terhadap jumlah anggaran dalam APBD yang harus disiapkan.

Atas dasar itu, draft perjanjian kerja sama terkait pengalihan pengelolaan sampah ke TPPAS Regional Legok Nangka ini harus mendapat persetujuan dari DPRD Kota Cimahi, sebagai landasan legal formal terkait komitmen bersama eksekutif dan legislatif dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kerja sama dimaksud.

“Alhamdulillah memang dari DPRD Kota Cimahi sendiri sudah menyetujui tentang rencana pembuangan sampah pengalihan dari Sari Mukti ke Legok Nangka di tahun 2024 sebanyak 150 ton per hari, sedangkan di Cimahi itu produksi sampah adalah 260 ton per hari. Tetapi kita membuat persetujuan dengan DPRD adalah sementara 150 ton per hari yang kita buang ke TPPAS Legok Nangka di tahun 2024. Untuk anggarannya adalah sekitar Rp 24 miliar anggarannya semuanya,” kata Ngatiyana.

Diakui Ngatiyana, tidak semua sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Cimahi dapat diangkut ke TPPAS Legok Nangka, hal ini berkaitan dengan biaya pemrosesan akhir, termasuk biaya tipping fee sampah di TPPAS Regional Legok Nangka ini yang lebih mahal dari TPAS Sari Mukti. Selain itu, lokasi TPPAS Legok Nangka sendiri cukup jauh dari Kota Cimahi, yaitu di Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung sehingga otomatis biaya pengangkutannya pun menjadi lebih mahal.

Ngatiyana juga menggaris bawahi bahwa  biaya tambahan yang mungkin harus dikeluarkan terkait pemeliharaan truck pengangkut sampah dan biaya-biaya transportasi lainnya.

Terkait dengan semua hal tersebut, ke depannya Ngatiyana akan memerintahkan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cimahi untuk duduk bersama Banggar DPRD dalam rangka membahas detail teknis anggaran yang harus diakomodir sebagai konsekuensi dari perjanjian kerja sama penggunaan TPPAS Regional Legok Nangka ini.

Pihaknya juga mengaku telah menyiapkan beberapa lokasi potensial yang akan dijadikan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu di Kota Cimahi ke depannya. (cky)

 

Editor : Ricky Juliansyah