Beranda Utama Fix, Keluar-Masuk Depok Dilarang Takut Kasus Meningkat dan Varian Baru

Fix, Keluar-Masuk Depok Dilarang Takut Kasus Meningkat dan Varian Baru

0
Fix, Keluar-Masuk Depok Dilarang Takut Kasus Meningkat dan Varian Baru
HALANG : Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas, Polresto Depok, AKP Reza Hafiz Gumilang sedang melakukan penyekatan mudik di Pos Penyekatan SPBU Cilangkap, Jumat (7/5). FOTO : DAFFA/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Ini keputusan yang sangat berat. Tapi, pelarangan keluar-masuk Kota Depok demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Jumat (7/5), Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono memastikan warga Depok dilarang mudik yang masuk dalam wilayah II aglomerasi. Alasanya, ada peningkatan kasus Covid-19 serta varian baru yang sudah masuk DKI Jakarta : B117, B1351, dan B1617.

Kepada Harian Radar Depok, Imam Budi Hartono mengatakan, akan mengikuti keputusan dari Satgas Covid-19 tingkat nasional, mengenai pelarangan mudik dalam wilayah aglomerasi, pihaknya akan mengikuti kondisi tersebut.

“Memang keputusan kemarin diralat oleh Satgas Covid-19 Nasional karena kondisi Covid-19 meningkat lagi dan ada varian baru. Kami harus mengikuti kondisi tersebut,” katanya kepada Harian Radar Depok, Jumat (7/5).

Kepada masyarakat Kota Depok, kata dia, bersama-sama menjaga kondisi kesehatan setelah Ramadan. Salah satunya dengan tidak melakukan mudik. Baik mudik lokal maupun tidak. “Jadi diam saja di Kota Depok. Supaya menjaga kondisi kesehatan kita. Agar ba’da Ramadan jangan sampai ada lonjakan kasus,” bebernya.

Menimpali hal ini, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Suparyono menjelaskan, Kota Depok perlu mengikuti kebijakan Satgas Covid-19 Nasional. Namun dengan skala yang diperkecil, dan pemerintah daerah harus menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait mudik. Ketika sudah ada kebijakan baru, artinya pemkot harus membuat aturannya bir jelas.

“Apapun kebijakan yang sudah dibuat pemerintah, pertama sudah dibuat dengan berbagai disiplin. Intinya saya setuju agar Kota Depok mengikuti kebijakan nasional. Masukan dari saya untuk pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tidak mudik. Misalnya Walikota dan Wakil Walikota membuat video agar masyarakat paham,” ungkapnya.

Sementara terkait penyekatan di hari kedua, Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas, Polresto Depok, AKP Reza Hafiz Gumilang menjelaskan, selama dua hari pelaksanaan penyekatan mudik di dua Pos Penyekatan yakni SPBU Cilangkap, Tapos dan Pos Perum BSI, Bojongsari. Pihak TNI-Polri bersama Dinas Perhubungan Kota Depok, Satpol PP serta relawan Pramuka sudah memutar balik 70-80 kendaraan.

“Kemarin sekitar 20 kendaraan hendak mudik yang di putar balik, sementara hari ini dari pagi sampai sore sudah 50-an kendaraan. Khusus Pos SPBU Cilangkap dan Bojongsari,” katanya kepada Radar Depok, Jumat (7/5).

Dia menambahkan, untuk satu pos penyekatan lain yaitu, Simpang Bambu Kuning, Bojonggede dan lima pos check point di Gerbang Tol, Limo. Gerbang Tol Kukusan, Beji. Stasiun dan Terminal Terpadu Depok. Exit Tol Cisalak dan MCD Cibubur belum ada kendaraan yang diputarbalikan.

“Tetapi, kita berikan juga sosialisasi terkait larangan mudik kepada pengendara yang lalu lalang. Karena rata-rata yang melewati daerah itu adalah orang yang bekerja di Jakarta. Jadi indikasi melakukan mudik di pos itu belum ada,” bebernya.

Kendaraan yang diputarbalikan, lanjutnya, didominasi oleh kendaraan pribadi warga untuk perjalanan mudik. Sebagian besar akan menuju ke Sukabumi, Cianjur, dan sebagian wilayah Jawa Tengah.

“Untuk sanksi, tidak ada penilangan, kita hanya meminta memutar balik saja. Untuk memberhentikan kendaraan indikasi mudik, pertama kita lihat jumlah penumpang, kedua dari barang bawaanya, dan ketiga jelas kami tidak pilih-pilih untuk memberhentikan kendaraan,” tuturnya.

Bagi masyarakat yang mudik dengan pengecualian seperti kerabat meninggal, ibu melahirkan, ada yang sakit ataupun melakukan perjalanan dinas, dapat menunjukkan Surat Dispensasi Keluar Masuk (SDKM) atau surat jalan dari instansi masing-masing disertai keterangan bebas Covid-19.

“Kami berharap, kepada seluruh masyarakat untuk bisa memahami bahwa kita masih dalam kondisi pandemi walaupun sudah ada vaksin Covid-19. Kita harus memahami bahwa vaksin juga belum merata pemberiannya, sehingga dalam rangka untuk menekan angka penyebaran covid ini. Saya harapkan seluruh masyarakat untuk sadar agar tidak berpergian,” ucapnya.

Adapun, keputusan Satgas Covid-19 nasional terkait pelarangan mudik di wilayah aglomerasi. Pihaknya akan siap mendukung setiap kebijakan pemerintah. “Kami sudah monitor kemarin. Jika memang ada larangan untuk mudik lokal, maka kami akan siap melaksanakan penyekatan di wilayah aglomerasi. Entah Itu yang beralasan akan pulang mudik ke Bogor, akan disekat nanti,” tandasnya. (rd/daf)

Jurnalis : Daffa Syaufullah 

Editor : Fahmi Akbar