Abdul Harris Bobihoe
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe. FOTO : ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar) meminta agar pelaksana teknis Pelaksanaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 bisa mengevaluasi kekurangan yang terjadi pada tahun lalu atau sistem PPDB 2021 harus lebih baik. Sekadar diketahui, tahapan I PPDB di Jabar akan dimulai pada 7 Juni mendatang.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe, sistem PPDB 2021 sekarang harus ada perbaikan agar kekurangan di tahun terdahulu tidak terulang kembali. Terutama, mengenai jatah sekolah yang menjadi catatan pihaknya dan Sistem PPDB 2021 harus lebih baik.

“Saya minta sistem ini di perbaiki, supaya pengalaman terdahulu tidak terulang lagi, bagaimana Jatah nya tidak terisi, ini menjadi catatan kita agar kedepan nya dapat diperbaiki,” ujar Harris Bobihoe.

Saat disinggung mengenai pelaksanaan sekolah tatap muka, menurut Harris, hal itu masih perlu dikaji lagi terutama di Wilayah Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III (Depok, Bogor, Bekasi).

KCD III ini, kata Harris, masih masuk dalam zona kuning ke oranye. Oleh karena itu, dari mulai dari Dinas Pendidikan sampai Satgas Covid harus memonitor perilaku disiplin penegakan protokol kesehatan dan SOP pencegahan di lingkungan sekolah.

“Terkait sekolah tatap muka saya kira izin masih dikaji dan dipersiapakan. Tapi, kiranya kerja sama antara disdik dengan satgas covid dapat menindaklanjuti dan menentukan zona mana saja yang sudah bisa melakukan sekolah tatap muka,” katanya.

Kemudian, sambung Harris, Komisi V telah melaksanakan rapat kerja bersama KCD Pendidikan III Provinsi Jabar, seperti dengan menginventarisir masalah, sehingga adanya upaya jika pada saat PPDB sekarang tahun 2021 ekspektasi masyarakat.

“Sehingga dapat mendekati yang diharapkan sesuai regulasi yang ada, baik jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan jalur prestasi,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, khusus kuota PPDB SMA untuk jalur zonasi sebanyak 50 persen, afirmasi 20 persen, afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dan disabilitas sebanyak 15 persen dan Kondisi Tertentu 5 persen.

Selain itu, jalur lainnya dalam PPDB untuk SMA adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau jalur anak guru sebanyak 5 persen. Kemudian jalur prestasi sebanyak 25 persen atau sisa kuota.

“Jalur prestasi ditentukan dengan nilai rapor kejuaraan akademik dan non akademik,” ujarnya.

Sementara untuk PPDB 2021 untuk SMK jalur prestasi yakni sebesar 65 persen, terdiri atas prestasi kejuaraan sebesar 5 persen dan prestasi rapor sebesar 60 persen. Jalur rapor ini terdiri atas jalur unggulan untuk persiapan kelas industri sebesar 35 persen dan umum sebesar 25 persen.

“Jalur afirmasi di SMK dialokasikan sebanyak 20 persen, yakni untuk KETM, disabilitas, dan kondisi tertentu seperti PPDB SMA. Kemudian jalur prioritas terdekat disediakan sebanyak 10 persen, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan anak guru sebanyak 5 persen,” paparnya.

Kemudian, Harris menambahkan, Disdik Jabar sudah mempersiapkan PPDB 2021 pada 17 Mei 2021 dengan pembagian akun ke sekolah, yakni SMP dan MTs di Jawa Barat. Akun diserahkan ke sekolah oleh panitia PPDB Disdik Jabar melalui koordinasi tim pendataan Dapodik SMP dan MTs di tingkat kabupaten dan kota.

Pada 18 Mei 2021, dilakukan pembagian akun kepada siswa oleh MTs dan SMP. Kemudian pada 17 sampai 30 Mei 2021, dilakukan upload nilai rapor oleh sekolah atau operator bersama siswa, atau oleh panitia sekolah yang ditunjuk jika jaringan internet tidak baik, ke http://sekolah.ppdb.disdik. jabarprov.go.id.

Kemudian pada 15 sampai 18 Mei 2021, dilakukan input data atau daya tampung sekolah oleh SMA, SMK, dan SLB. Pada 18 sampai 21 Mei 2021 dilakukan verifikasi kuota sekolah oleh admin Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

Pada 21 Mei sampai 5 Juni 2021 dilakukan upload dokumen khusus seperti jalur prestasi kejuaraan melalui piagam dan foto, jalur perpindahan orang tua atau anak guru melalui surat tugas, jalur afirmasi KETM melalui kartu terdaftar pada DTKS, kemudian jalur kondisi tertentu melalui surat tugas atau SKTM bencana. Pada 4 sampai 6 Juni 2021 dilakukan verifikasi kelulusan SMP.

“PPDB ada dua tahap. Jika tidak lolos Tahap 1, dapat mendaftar di Tahap 2. Jika diterima di Tahap 1, tidak mengundurkan diri saat daftar ulang, sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar di Tahap 2,” ujarnya.

Harris menegaskan, PPDB diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat dan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah bersama dewan guru yang dikoordinasikan kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

“Diharapkan skema ini menghasilkan PPDB yang objektif, akuntabel, dan transparan,” pungkas Harris.

Diketahui, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menetapkan jika tahap pendaftaran PPDB dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap pertama yang akan dimulai pada 7 Juni 2021, dan tahap kedua, 24 Juni 2021. (adv)

 

Editor : Ricky Juliansyah