Survei BPTJ
ILUSTRASI PELAYANAN: Penumpang saat melakukan pemesanan tiket perjalanan menggunakan salah satu PO bus di Terminal Jatijajar yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). FOTO: ARNET KELMANUTU/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mengklaim bahwa masyarakat puas dengan pelayanan yang ada di bawah naungannya, salah satunya terminal. Hal tersebut setelah melakukan survei yang dilakukan pada April 2021.

Kepala BPTJ, Polana B Pramesti menerangkan, pihaknya berhasil mendapat predikat baik dengan nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 17.30 dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 13.08 dalam hasil survei kepuasan masyarakat elektronik triwulan III per 30 April 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan.

“Tentunya ini menjadi kerja sama yang baik dari seluruh lini. Ini harus dipertahankan, bahkan terus ditingkatkan,” terang Polana melalui keterangan resmiinya.

Dirinya menjelaskan, mendapatkan predikat yang baik dalam kepercayaan bukan perkara yang mudah, terlebih dalam situasi pandemi ini. Namun, ini menjadi bukti bahwa BPTJ masih melakukan pelayanan secara maksimal dan optimal.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi elektronik secara mandiri pada unit kerja pelayanan publik di bawah Kementerian Perhubungan. Terkait pelayanan publik sendiri menurut UU Nomor 25 tahun 2009 merupakan rangkaian kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

“Jadi memang melakukan ini ada dasar aturannya, yaitu soal pelayanan publik. Ini akan membuat kami belajar untuk terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, tujuan diadakannya survei kepuasan masyarakat secara garis besar, yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta mengukur dan memetakan budaya anti korupsi.

“Sasaran utama yang dituju dari survei ini agar dapat mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan, penyelenggaraan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggara pelayanan lebih inovatif dan dapat mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat,” tandas Polana. (rd/arn)

 

Jurnalis: Arnet Kelmanutu

Editor: M. Agung HR