limpahkan
PELIMPAHAN BERKAS : Jajaran Bidang Intelejen Kejaksaan Negeri Depok saat membawa seluruh berkas dan barang bukti kasus dugaan korupsi Dinas Damkar Depok ke ruangan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok, Selasa (18/5). FOTO : ARNET/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Kasus dugaan korupsi pada Dinas Pemadan Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok, memasuki babak baru. Selasa (18/5), hasil klarifikasi, bukti dan dokumen yang sebelumnya digarap Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, diserahkan ke Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Depok. Pelipahan ini merujuk adanya perbuatan melawan hukum (Korupsi) atas kasus di Dinas Damkar.

“Setelah melakukan pendalaman. Perhari ini kami melimpahkan berkas tersebut ke Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Depok,” tegas Kasi Intel Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto kepada Harian Radar Depok, Selasa (18/5).

Herlangga juga menyimpulkan ada dugaan tindakan melawan hukum pada kasus dugaan korupsi Damkar. Namun, dia enggan membeberkan secara rinci tindakan melawan hukum tersebut, sebab akan dilakukan pendalam pada bidang Pidana Khusus.

“Kami melihat ada dugaan melawan hukum pada kasus damkar ini. Nanti akan dilakukan pendalaman dari teman Pidsus. Tugas kami di Intelejen hanya membuka permukaannya saja,” terangnya di ruang kerjanya.

Dia juga menjelaskan, terkait laporan barang dan jasa di tubuh dinas tersebut. Jika dilakukan penghitungan dari setiap kegiatan Penunjukan Langsung (PL) mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019, berkisar Rp1 Miliar. “Kami melihat dari barang dan jasa soal kelengkapan personel itu sekitar Rp1 Miliar,” tambahnya.

Seluruh bukti serta berkas juga telah diberikan kepada Bidang Pidana Khusus, mulai dari sepatu PDL, seragam personel, hingga dokumen. Dengan dilimpahkan ke Bidang Pidana Khusus, secara otomatis tugas Intelejen Kejaksaan telah rampung.

“Perlu diketahui Kejaksaan Negeri Depok independen dan profesional dalam menindak lanjuti laporan sebagai suatu upaya penegakan hukum dan pelayanan hukum terhadap masyarakat. Sehingga tidak ada bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi sikap terhadap penegakan hukum tersebut baik yang pro maupun yang kontra,” ujarnya.

Kasus tersebut berlanjut berdasarkan penyelidikan berdasarkan surat perintah Tugas Operasi Intelijen Nomor: SPOPS – 02 /M.2.20.2 /Dek. /03/2021 tertanggal 06 April 2021 perihal dugaan pemotongan honor lembur war war dan penyemprotan disinfektan pada kegiatan investigasi Covid-19 tahun 2020 dan belanja sepatu PDL dan perlengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok.

Ketika di konfirmasi Radar Depok melalaui pesan singkat maupun telepon terkait adanya pelimpahan berkas ke Pidsus Kejari Depok. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, Gandara Budiana enggan memberikan keterangan.

Sementara, naiknya kasus dugaan korupsi Damkar membuat Sandi Butar-Butar mengucapkan syukur. Hal ini karena secara tidak langsung apa yang diungkapkannya adalah kebenaran. “Saya senang, bersyukur sekali. Ini bukti kalau saya bukan berbicara bohong atau hoaks,” tegasnya kepada Harian Radar Depok, Selasa (18/5).

Sebelum kasus dilimpahkan, kata Sandi, banyak yang berencana melaporkan dirinya balik dengan sejumlah pasal, salah satunya UU ITE karena menyebar hoaks sehingga buat situasi tidak kondusif. “Ada saja yang mau laporkan dengan UU ITE, tapi tidak bisa karena apa yang saya sampaikan itu benar adanya,” ungkapnya.

Menurutnya, kasus dugaan korupsi Damkar yang telah dilimpah menandakan bahwa korupsi yang terjadi di Damkar memang benar, sehingga pihak Intelejen Kejaksaan melakukan peningkatan status. “Saya tau kasus ini dilimpahkan Senin (17/8). Pihak intel kejaksaan menghubungi saya langsung. Tinggal pidsus cari tersangkanya,” tandasnya

Diketahui, Kejari Depok telah memeriksa dan meminta keterangan sebanyak 50 orang atas kasus Damkar Depok. Seluruh yang dipanggil adalah pihak yang mengetahui terkait permasalahan tersebut. (arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu 

Editor : Fahmi Akbar