Tunjukkan Berkas
TUNJUKKAN BERKAS: Kuasa Hukum PT Tjitajam, Reynold Thonak bersama tim menunjukkan berkas dalam sebuah konferensi pers, usai kliennya Direktur PT Tjitajam atas nama Rotendi di panggil Kejaksaan Negeri Depok, Rabu (19/5). FOTO: ARNET KELMANUTU/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok sedang melakukan klarifikasi, terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) Perumahan Green Citayam City (GCC) oleh salah satu bank BUMN Cabang Depok, sebesar Rp63 miliar lebih.

Terkait hal itu, Kasie Intelijen Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto membenarkan, bahwa saat ini Kejari telah meminta keterangan atas nama Rotendi selaku Direktur PT. Tjitajam yang dilakukan seksi pidana khusus, dan masih dalam tahap proses penyelidikan.

“Untuk materinya apa saja, kami tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh. Karena masih proses penyelidikan kasus,” terang Herlangga kepada Radar Depok, Rabu (19/5).

Diketahui, saat ini Kejari Depok sedang mendalami sengketa perumahan GCC yang terletak di kawasan Ragajaya, Kabupaten Bogor dan dibangun di atas lahan milik PT Tjitajam.

Terpisah, Direktur PT Tjitajam, Rotendi yang didampingi Kuasa Hukum Reynold Thonak hadir ke Kejari Depok sebagai saksi dalam proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, Rabu (19/5). Mewakili Rotendi, Reynold mengklaim bahwa pembangunan perumahan GCC yang diwakili Ahmad Hidayat Assegaf dan pembiayaan fasilitas KPR oleh salah satu bank di Depok dibangun di atas tanah milik PT Tjitajam yang dipimpin Rotendi dengan Komisaris Jahja Komar Hidajat.

“Objek pemeriksaannya menyangkut dugaan tindak pidana korupsi. Pemberian KPR di tanah GCC itu adalah lahan bermasalah karena tidak ada izin IMB, site plan sehingga disegel oleh Satpol PP Kab. Bogor. Lalu Kejari bertanya ada apa bank tersebut memberikan Kredit. Nilainya juga besar Rp63 M. Padahal ada delapan putusan yang menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik PT Tjitajam yang sah secara hukum, yaitu Direktur Rotendi dengan Komisaris Jahja Komar Hidajat. Pemegang Saham PT Suryamega Cakrawala 2.250 Lembar Saham dan Jahja Komar Hidajat 250 Lembar Saham,” ungkap Reynold dalam konferensi pers, Rabu (19/5).

Menurut Reynold, dugaan korupsi ini tidak berdiri sendiri. Hal tersebut terjadi diawali dengan adanya dugaan pembegalan PT Tjitajam oleh PT. Tjitajam Fiktif. Karena mengambil paksa melalui Sistem Online AHU pada Kementerian Hukum dan HAM.

“Pembangunan GCC bermula dari adanya pembegalan PT Tjitajam. Kami PT Tjitajam sudah berdiri sejak dahulu, sejak zaman Belanda dengan nama Tjitajam NV,” tegas Reynold.

Ia juga menerangkan bahwa kaitannya dengan dugaan korupsi ini, sebab PT Tjitajam fiktif sempat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti karena hilang dan mengajukan ke BPN Kabupaten Bogor. “Mereka begal PT sama dengan begal Aset. Tjitajam kami silsilahnya jelas. Nah, PT Tjitajam Fiktif ini gak jelas. Mereka bekerja sama dengan oknum di BPN. Lalu ini yang dijadikan kerja sama dengan pihak bank. Dimodalkan oleh kontraktor Direktur PT GCC,” tutur Reynold.

Reynold juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemda Bogor. Satpol PP saat itu menyatakan sudah melakukan penyegelan tanah tersebut, namun akad kredit masih bisa dilakukan. “Putusan PN Cibinong juga sudah inkracht menyebutkan PT Tjitajam yang sah itu Rotendi. Lalu bagaimana jaminan dengan bank? Terkait jaminan perbankan biasanya menggunakan Hak Tanggungan, ada tiga ribu rumah,” ucap Reynold.

Selain itu lanjut Reynold, akhirnya PT Tjitajam yang asli berhasil menggugat membatalkan serifikat pengganti yang dijadikan dasar akad kredit itu sampai Inkracht, dan baru sekitar 633 rumah yang dibiayai. Kasus ini juga terendus sejak adanya aduan dari cicilan konsumen yang setiap bulan membayar cicilan ke bank, namun tidak jelas dimana objek tanah dan bangunan yang mereka cicil.

“Potensi kerugian negara sudah terlihat. Ini sangat komplikasi karena ada kesepakatan tiga pihak antara PT Green Construction City, PT Bahana Wirya Raya dengan PT Tjitajam versi Ponten Cahja Surbakti,” kata Reynold.

Namun menurut Reynold, usaha mereka untuk membajak PT Tjitajam dan aset-aset tanahnya kandas, setelah PT Tjitajam di bawah kepemimpinan Rotendi dinyatakan menang sampai Kasasi. “Intinya bank tersebut terlalu nekat, karena berani kucurkan dana yang bermasalah dan tidak berhati-hati atau prudent. Yang harus dilakukan bank tersebut adalah mengajukan gugatan ke PT. GCC, sesuai perjanjian kerja sama. Itu berdasarkan pertimbangan hakim di sidang gugatan perlawanan di PN Cibinong,” pungkas Reynold.  (arn)

 

Jurnalis: Arnet Kelmanutu

Editor: M. Agung HR