Anggota Komisi VI DPR RI dari PKS, Mahfudz Abdurrahman. FOTO : ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Diumumkannya jadwal pelaksanaan dan harga resmi vaksinasi mandiri atau gotong royong oleh pemerintah, menjadi terobosan signifikan mempercepat tercapainya target vaksinasi di Indonesia. Di mana menyasar kepada kalangan pekerja atau karyawan perusahaan.

Namun, Anggota Komisi VI DPR RI dari PKS, Mahfudz Abdurrahman meminta agarjangan jadi beban bagi pengusaha, terlebih bagi pengusaha yang memiliki ribuan karyawan akan menjadi persoalan karena menambah cost baru.

Dia pun menilai semua pihak perlu mengapresiasi kebijakan pemerintah, untuk mempercepat vaksinasi di Indonesia. Di mana program ini di luar kewajiban pemerintah. Tapi, juga harus memahami situasi pandemi yang sudah lebih dari satu tahun, dunia usaha kita nyaris kolaps. Perusahaan bisa bayar THR sudah luar biasa, sekarang harus membiayai Vaksin Gotong Royong .

“Pemerintah harus cari solusi agar biaya Vaksinasi gotong royong bisa diturunkan lagi. Pemerintah perlu memberikan subsidi,” usul Mahfudz Abdurrahman

Selanjutnya Wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat 6 (Kota Depok-Kota Bekasi ini menyampaikan bahwa biaya vaksin gotong royong yang mendekati  Rp1 juta per orang tentu memberatkan pengusaha, di mana beban ini sepenuhnya ditanggung perusahaan.  Sehingga akan membuat dilema kalangan swasta, sementara satu sisi ingin bisnisnya bergerak seperti semula dan karyawannya produktif, di sisi lain ada beban cost baru yang lumayan besar.

“saya juga agak bertanya-tanya, betapa beruntungnya karyawan dari BUMN, mereka mengalami nasib yang lebih baik dari karyawan perusahaan swasta. BUMN mendapat fasilitas vaksin dari program pemerintah, dengan kata lain digratiskan,” ujarnya.

Dia pun menyarankan agar pemerintah menghapuskan atau dengan kata lain memberikan subsidi pada biaya penyuntikan, jadi kalangan swasta tinggal membayar harga vaksinnya saja. Sehingga,  jika kebijakan ini dijalankan akan sangat meringankan beban pengusaha.

“kita mengetahui rekan dari Kadin berencana tidak meminta subsidi kepada pemerintah, tapi kita  juga mendengar aspirasi dari organisasi buruh, yang menyuarakan keberatannya terhadap biaya yang dibayarkan perusahaan. kekhawatiran rekan buruh juga masuk akal, terutama pada perusahaan kategori padat karya. Bukan tidak mungkin perusahaan akan enggan untuk memvaksin pekerjanya karena faktor biaya, tentu ini akan jadi persoalan baru,” ucap Mahfudz.

Bendahara Umum DPP PKS ini pun mengusulkan semua pihak terkait duduk bareng dan urun rembug, bagaimanapun sukses tidaknya program ini bergantung pada dukungan semua pihak.

“Pemerintah sebagai regulator harus mampu memberikan peran mengayomi semua pihak.  Semua harus merasa diuntungkan, jangan sampai ada yang merasa dirugikan”. ‘aspirasi kalangan pengusaha dan kalangan buruh harus dicarikan titik temunya,” tutup Mahfudz Abdurrahman. (cky)

 

Tentang Vaksin Gotong Royong

  • Diumumkannya jadwal pelaksanaan dan harga resmi vaksinasi mandiri atau gotong royong oleh pemerintah
  • Menjadi terobosan signifikan mempercepat tercapainya target vaksinasi di Indonesia
  • Menyasar kepada kalangan pekerja atau karyawan perusahaan
  • Mahfudz Abdurrahman meminta agarjangan jadi beban bagi pengusaha
  • Terlebih bagi pengusaha yang memiliki ribuan karyawan akan menjadi persoalan karena menambah cost baru
  • Pemerintah harus cari solusi agar biaya Vaksinasi gotong royong bisa diturunkan lagi
  • Pemerintah perlu memberikan subsidi
  • Biaya vaksin gotong royong yang mendekati Rp1 juta per orang akan memberatkan pengusaha
  • Menyarankan agar pemerintah menghapuskan atau dengan kata lain memberikan subsidi pada biaya penyuntikan
  • jadi kalangan swasta tinggal membayar harga vaksinnya saja
  • Sehingga, jika kebijakan ini dijalankan akan sangat meringankan beban pengusaha

Editor : Ricky Juliansyah