Asep Arwin Kotsara TPPAS Legok Nangka
Anggota Pansus II DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai PKS, Asep Arwin Kotsara. FOTO : ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Jawa Barat, menyampaikan hasil pertemuan mereka dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkait permasalahan Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi Partai PKS, Asep Arwin Kotsara mengatakan, dari hasil audiensi yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dicetuskan bahwa KBB tetap membuat Pansus sendiri yang beranggotakan Ketua Komisi C DPRD KBB dan Dinas Lingkungan Hidup KBB, mengenai permasalahan sampah yang ada di TPPAS Legok Nangka.

“Luas Bandung Baat ini 1396 km2 dengan jumlah penduduk 1,7 Juta jiwa, dan jumlah produksi sampahnya per hari itu sampai 680 ton per hari, sedangkan yang dikirim ke TPA Sarimukti adalah  150 tin perhari, sisanya 500 ton ini, ,” kata Asep, Minggu (23/05).

Dia mengungkapkan, pengelolaan sampah di KBB masih kurang baik jika dibandingkan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Jawa Barat.

“Masih kurang bagus, tidak seperti Kota  Bandung dan Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi yang sudah sangat baik program pengelolaan sampahnya,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Asep, dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai tipping fee. Kabupaten Bandung Barat bisa menggelontorkan dana sebesar Rp 29 miliar hanya untuk biaya operasional truk pengangkut sampah. Angka ini menurut Asep cukup besar.

Lalu dalam hal jumlah kuota samapah, juga ditemui masalah, di mana dalam perjanjian tertulis antara KBB dan Provinsi Jawa Barat, jumlah sampah yang diproduksi Bandung Barat adalah 60 sampai 80 ton per harinya.

“Yang jadi permasalahan itu yang dikirim ke Sari Mukti itu 150 ton, sedangkan di kerjasamanya Cuma 68 ton perhari,” ujarnya.

Dia menjelaskan, di KBB  saat ini memiliki   38 unit truk pengangkut sampah, sedangkan yang sehat atau laik jalan  hanya 14 truk, sisahnya rusak dan tidak dapat beroperasi.

“Maka itu tidak heran jika di Bandung Barat sampah tidak terangkut ya karena mobilnya sering mogok terus,” bebernya.

Dia menuturkan kondisi sampah di Legok Nangka saat ini juga sudah cukup mengkhawatirkan. Menurutnya, ketinggian sampah di sana sudah mencapai 50 meter. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi bencana bagi orang yang ada di sekitarnya.

“Jadi mengerikan sekali kalau kita lihat ya tinggi 50 meter denga luas lahan 20 hektar. Apalagi kalau musim hujan, ada beberapa titik yang rawan longsor,” imbuhnya.

Selain masalah longsor, dia juga mengkhawatirkan limbah berupa air lindi yang dapat mencemari lingkungan warga di sekitarnya.

“Air lindi ini dampaknya sangat luar biasa. Bisa merusak kualitas air tanah,” tuturnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur Jawa Barat harus memikirkan kompensasi untuk masyarakat di sekitar TPPAS Legok Nangka yang dirugikan akibat adanya limbah. Kompensasi ini, diminta sudah dapat direalisasikan pada tahun  2023 mendatang.

“Semoga permasalahan persampahan ini bisa segera diatasi dan dicarikan solusi yang terbaik untuk semua wilayah,” pungkasnya. (dra)

 

Jurnalis : Indra Abertnego

 

Editor : Ricky Juliansyah