PNS Depok Tak Terdeteksi Bikin Petisi
BERI PENJELASAN: Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Mary Liziawati. FOTO: IST

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang kecewa dengan besaran tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2021 memberikan dukungan sebuah petisi online yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Latar belakang munculnya petisi online itu yakni sejak pemerintah mengumumkan untuk memangkas besaran THR PNS pada tahun ini cukup besar. Komponen THR PNS 2021 hanya berupa gaji pokok (gapok) plus tunjangan melekat, tetapi tanpa menyertakan tunjangan kinerja (tukin).

Namun, bagaimana dengan PNS Kota Depok?

Terkait hal itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Mary Liziawati menuturkan, soal petisi tersebut belum mendapat informasi berapa banyak PNS Depok yang memang ikut menandatangani petisi.

“Belum ada informasinya ke kami,” ucap Mary kepada Radar Depok, Senin (3/5).

Diketahui, petisi tersebut berbentuk online yang berada di website change.org yang berjudul “THR dan Gaji ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti tahun 2019”. Karena petisi tersebut berbentuk online, Mary menegaskan, hal itu sulit mendeteksinya. “Karena petisi tersebut online, jadinya kami sulit mendeteksi siapa yang menandatangani petisi tersebut,” tegas Mary.

Mary mengungkapkan, seharusnya kalau memang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, mari diikuti. Ia mengaku, dirinya juga baru mengetahui terkait petisi itu, maka pihaknya tidak membuat imbauan. “Mungkin banyak PNS Depok yang belum tahu juga, kalau dibuat imbauan malah jadi pada penasaran dan ingin ikutan,” tandasnya.

Perlu diketahui, petisi online tersebut diinisiasi oleh seseorang bernama Romansyah H. Dilihat di laman Change.org, Senin (3/5), petisi berjudul “THR & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019” sudah didukung oleh lebih dari 17.955 orang. Dalam petisi itu telah menilai pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani berbeda dengan janji yang sebelumnya.

Disampaikan Pemerintah Pusat pada Agustus 2020, yang memberikan statement bahwa THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2021 akan dibayar full dengan tunjagan kinerja seperti yang telah dilakukan di tahun 2019 atau tahun-tahun sebelumnya. (rd/dis)

 

Jurnalis: Putri Disa

Editor: M. Agung HR