Rizki Apriwijaya
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Rizki Apriwijaya berbicara prokes covid-19. FOTO : ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM, DEPOK –Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Rizki Apriwijaya berharap agar Pelaksanaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 di Jabar dapat berjalan dengan lancar dan mengedepankan azas objektif, akuntabel, dan transparan.

Wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini mengungkapkan bahwa tiap pelaksanaan PPDB kerap menimbulkan polemik tiap tahunnya. Sehingga, dia berharap agar PPDB 2021 dapat dipersiapkan dengan matang.

“PPDB tiap tahunnya kerap menjadi polemik. Kami harap Disdik Jabar dan kabupaten/kota dapat mempersiapkan dengan matang,” kata Rizki Apriwijaya.

Dia pun mengungkapkan, pemerintah terus memperbaiki regulasi agar tidak menimbulkan polemik yang lebih besar dan dapat dilaksanakan secara objektif, akuntabel dan transparan. Sehingga, meminimalisir polemik.

“Memang kami sadari, dengan keterbatasan jumlah gedung sekolah, kita tidak bisa mengakomodir semuanya masuk sekolah negeri. Tapi, paling tidak, dengan skema yang saat ini diberlakukan dapat berjalan objektif, akuntabel dan transparan,” ungkapnya.

Kemudian, Rizki menerangkan, Komisi V telah melaksanakan rapat kerja bersama Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III (Depok, Bogor, Bekasi) Provinsi Jabar, seperti dengan menginventarisir masalah, sehingga PPDB sekarang tahun 2021 tidak melenceng jauh dari ekspektasi masyarakat.

“Sehingga dapat mendekati yang diharapkan sesuai regulasi yang ada, baik jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan jalur prestasi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, khusus kuota PPDB SMA untuk jalur zonasi sebanyak 50 persen, afirmasi 20 persen, afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dan disabilitas sebanyak 15 persen dan Kondisi Tertentu 5 persen.

Selain itu, jalur lainnya dalam PPDB untuk SMA adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau jalur anak guru sebanyak 5 persen. Kemudian jalur prestasi sebanyak 25 persen atau sisa kuota.

“Jalur prestasi ditentukan dengan nilai rapor kejuaraan akademik dan non akademik,” ujarnya.

Kemudian, untuk PPDB 2021 untuk SMK jalur prestasi, yakni sebesar 65 persen, terdiri atas prestasi kejuaraan sebesar 5 persen dan prestasi rapor sebesar 60 persen. Jalur rapor ini terdiri atas jalur unggulan untuk persiapan kelas industri sebesar 35 persen dan umum sebesar 25 persen.

“Jalur afirmasi di SMK dialokasikan sebanyak 20 persen, yakni untuk KETM, disabilitas, dan kondisi tertentu seperti PPDB SMA. Kemudian jalur prioritas terdekat disediakan sebanyak 10 persen, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan anak guru sebanyak 5 persen,” ujar Rizki Apriwijaya..

Kemudian pada 15 sampai 18 Mei 2021, dilakukan input data atau daya tampung sekolah oleh SMA, SMK, dan SLB. Pada 18 sampai 21 Mei 2021 dilakukan verifikasi kuota sekolah oleh admin Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

Pada 21 Mei sampai 5 Juni 2021 dilakukan upload dokumen khusus seperti jalur prestasi kejuaraan melalui piagam dan foto, jalur perpindahan orang tua atau anak guru melalui surat tugas, jalur afirmasi KETM melalui kartu terdaftar pada DTKS, kemudian jalur kondisi tertentu melalui surat tugas atau SKTM bencana. Pada 4 sampai 6 Juni 2021 dilakukan verifikasi kelulusan SMP.

“PPDB ada dua tahap. Jika tidak lolos Tahap 1, dapat mendaftar di Tahap 2. Jika diterima di Tahap 1, tidak mengundurkan diri saat daftar ulang, sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar di Tahap 2,” beber Rizki Apriwijaya.

Selain itu, wakil rakyat dengan jargon Dewan Milenial ini berharap agar pelaksanaan PPDB 2021 senantiasa berkordinasi dengan Satgas Penanggulangan Pandemi Covid-19, agar tidak terjadi klaster PPDB.

“Memang PPDB dilaksanakan secara online. Namun, ada beberapa hal yang mengharuskan orang tua dan siswa ke sekolah.  Jadi ini perlu diwaspadai juga, agar tidak terjadi penularan Covid-19,” katanya.

Terkait pertemuan tatap muka, Rizki melanjutkan, masih melihat status dari kabupaten/kota tersebut, apakah sudah masuk zona hijau yang memperbolehkan sekolah tatap muka atau zona orange dan status ke atasnya yang belum diizinkannya diberlakukan tatap muka.

Kemudian, diperlukan sejumlah persiapan agar sekolah dapat berjalan dengan aman, lancar dan terhindar dari penularan Covid-19.

“Jika sudah dilakukan tatap muka, kami berharap agar protokol kesehatan (Prokes) harus benar-benar disiplin, dan fasilitas penunjangnya menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten/kota, dengan koordinasi Disdik dan Dinkes tiap daerah,” katanya.

Rizki Apriwijaya mengatakan, saat ini pemerintah terus concern melakukan Program Vaksinasi guna mewujudkan herd community. Sehingga, jika sudah terbentuk herd community dan dari sektor kesehatan sudah kuat, pemerintah dapat melakukan perbaikan di sektor lainnya, seperti  ekonomi.

“Jika pandemi terus berlangsung, akan makin banyak APBD kita terkuras untuk upaya penanggulangannya,” pungkas Rizki Apriwijaya.

Diketahui, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menetapkan jika tahap pendaftan PPDB dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap pertama yang akan dimulai pada 7 Juni 2021, dan tahap kedua, 24 Juni 2021. (adv)

 

Editor : Ricky Juliansyah