asep warlan
Pakar Hukum dan Tata Negara, Profesor Asep Warlan Yusuf

RADARDEPOK.COM – Jelang penutupan pendaftaran lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, ternyata bertambah satu kepala dinas (Kadis). Artinya saat 24 Mei pukul 23:59 WIB, peserta yang mencalonkan diri menjadi orang nomor satu PNS Depok jadi sembilan kadis. Saat berlangsungnya lelang Walikota Depok dan panitia seleksi (Pansel) diminta pakar wajib menjalankan tiga instrumen agar lebih objektif.

Sekretaris Pansel Sekda Kota Depok, Warli mengatakan, sampai dengan pendaftaran ditutup ada sebanyak sembilan ASN yang mendaftar untuk mengisi jabatan Sekda. “Total yang mendaftar jadi ada sebanyak sembilan orang. Sebelum jam 12 malam, memang terus bertambah yang mendaftar,” tuturnya kepada Harian Radar Depok, Rabu (26/5).

Lebih lanjut, Warli menjelaskan, tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran bagi para calon Sekda. Dan tentunya, tidak terdapat perubahan jadwal dalam seleksi Sekda kali ini. “Setelah terdapat yang mendaftar sebanyak sembilan orang, akan kami lanjut ke agenda pemeriksaan dan penelitian kelengkapan administrasi,” jelasnya.

Warli merinci, dari sembilan nama calon Sekda diantaranya delapan orang saat ini menjadi Kepala Dinas (Kadis) di Pemerintahan Kota (Pemkot) Depok, dan satu orang menjabat sebagai sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.

Sembilan nama tersebut antara lain, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Siti Chaerijah Aurijah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Manto Djorgi, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporyata) Wijayanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sidik Mulyono, Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Supian Suri, Kepala Badan Keuangan (BKD) Nina Suzana, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim) Dudi Miraz, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) M Fitriawan, dan Sekretaris DPRD Kania Parwanti.

Saat ditanya terkait kelengkapan berkas para calon Sekda, Warli belum bisa menjelaskannya. Dan akan memberitahu kelanjutannya saat seleksi pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas selesai.

Terpisah, Pakar Hukum dan Tata Negara, Profesor Asep Warlan menilai, pemilihan Sekda Kota Depok harus bisa dilakukan secara objektif. Karena dalam Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk di dalamnya pemilihan Sekda harus independen dan netral.

“Tidak boleh diintervensi oleh politik. Yang terpilih harus didasarkan pada objektifitas, kemampuan teknis, dan sebagainya. Bukan didukung oleh partai politik,” tuturnya kepada Radar Depok.

Dia menjelaskan, terdapat tiga instrumen guna mencegah adanya ketidak objektifitasan pemilihan Sekda, antara lain, mengacu pada aturan perundang-undangan yang mengatakan tidak boleh ada politisasi dalam pengisian jabatan. Yang kedua adalah, komitmen dari kepala daerah yang lebih baik membuka suara dengan mengatakan tidak akan mempengaruhi apapun dalam pemilihan Sekda, terkait juga DPRD di dalamnya.

“Dan yang selanjutnya Pansel harus benar-benar memiliki reputasi serta independensi, yang artinya tidak boleh terpengaruh dan berpihak oleh apapun,” tegasnya.

Dia menuturkan, tiga nama yang terpilih oleh Pansel dan akan diserahkan kepada kepala daerah harus objektif, dengan artian hasil dari tim Pansel harus terbuka kepada publik. Bahkan menurutnya, publik boleh memberi masukan, catatan, serta memberikan informasi kepada Pansel, sebelum terpilihnya tiga besar tersebut.

“Jika ada laporan masyrakat, terkait ada salah satu nama yang pernah melakukan KKN dan ternyata benar. Maka Pansel berhak bilang calon tidak memenuhi syarat,” sambungnya.

Dia berharap, pemilihan Sekda pada kali ini bisa diproses secara objektif, sesuai UUD dan pedoman yang ada, agar tidak terjadi penyimpangan. Berharap juga kepada masyarakat, jika memang bisa memberi masukan, tidak perlu ragu.

“Dan kepada Walikota, serahkan proses seleksi kepada Pansel. Biarkan nanti tunggu saat sudah terdapat tiga nama besar,” pungkasnya.(dis/rd)

Jurnalis : Putri Disa

Editor : Fahmi Akbar