perumahan GCC
KOMPAK : Sejumlah konsumen yang telah melakukan pembayaran pada Perumahan Green Citayam City (GCC) saat berdiskusi untuk mendapatkan hak konsumen. IST

RADARDEPOK.COM – Bank BTN Cabang Depok membenarkan sedang memenuhi pemanggilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, sengketa lahan pada Perumahan Green Citayam City, yang berada di kawasan Desa Raga Jaya, Kabupaten Bogor. Hanya saja, permasalahan tersebut kini diserahkan ke BTN Pusat.

Business Support Staf (BSS) Bank BTN Cabang Depok, Denni membenarkan, perkara tersebut sedang dalam proses permintaan keterangan. Namun, perkara tersebut sudah ditangani langsung dari Bank BTN Pusat, sehingga keterangan resmi disampaikan pihak pusat. “Case ini sudah dikelola kantor BTN pusat, karena itu masalah lama. Sekarang pegawai di cabang Depok banyak yang baru,” terangnya kepada Harian Radar Dedok, Jumat (21/5).

Dia menjelaskan, permasalahan tersebut segera ditangani pusat, sebab sudah menjadi masalah legal hukum, sehingga permasalahan langsung ditangani Legal Division BTN Pusat.

Terpisah, salah satu konsumen Perumahan Green Citayam City, Anindita menjelaskan, telah membeli rumah di Perumahan tersebut sejak tahun 2017, dengan harga Rp113 juta perunit. “Setau saya, karena beberapa aduan terkait pembelian rumah melalui kredit BTN ternyata sertifikatnya sudah dibatalkan, jadi sekarang saya dan konsumen lain tidak tahu mencicil untuk apa,” ungkapnya kepada Radar Depok.

Pembatalan tersebut sesuai dengan keputusan PTUN Bandung serta Pengadilan Negeri Cibinong. Namun, pembatalan yang berujung eksekusi belum berlangsung karena ada kendala yang harus dituntaskan. “Kami juga sudah berupaya ke Bank BTN tapi tidak ada tindaklanjut, ke pihak lainnya juga, seperti BPN dan Notaris. Tapi Alhamdulilah sekarang Kejaksaan Depok sudah mulai penyidikan,” tegas Anindita.

Diketahui sejak pembelian dilakukan Anindita pada Agustus 2017 hingga saat ini, cicilan masih terus dilakukannya, dengan besaran Rp 1,3 juta perbulan. Hal ini dilakukan demi menjaga rekam jejaknya sebagai konsumen alias BI Cheking. “Saya harus tetap terus bayar cicilan, kalau tidak BI Cheking saya bisa jelek, yang pastinya berdampak pada saya,” katanya.

Penghuni pada perumahan tersebut juga terbilang ramai. Pasalnya hampir setengah unit yang berdiri sudah dihuni konsumen, bahkan sudah ada yang melakukan renovasi meski sertifikatnya kini belum jelas. “Memang harus ada perlawanan balik agar cicilan bisa di stop dan meminta pengembalian dari Bank BTN,” pintanya.

Dirinya mewakili konsumen lainnya berharap, ada pertanggungjawaban yang nyata dari pihak notaris, BPN, BTN, serta pihak lainnya untuk membayar ganti rugi konsumen yang sudah membayar secara cash atau kredit melalui BTN. (arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar