Beranda Utama Ternyata Kejari Hati-hati Buktikan Korupsi Damkar, Kuasa Hukum Sandi : Masyarakat Ayo Kawal

Ternyata Kejari Hati-hati Buktikan Korupsi Damkar, Kuasa Hukum Sandi : Masyarakat Ayo Kawal

0
Ternyata Kejari Hati-hati Buktikan Korupsi Damkar, Kuasa Hukum Sandi : Masyarakat Ayo Kawal
PEMENUHAN PANGGILAN : Sandi Butar Butar bersama kuasa hukum, Rasman Arif Nasution saat mendatangi Polresto Depok, Senin (26/04). FOTO : PUTRI/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM  –  14 hari sudah Korps Adhyaksa Kota Depok menggarap dugaan korupsi di tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok. Sejauh ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) masih terus proses klarifikasi sejumlah orang yang berkaitan dengan dugaan rasuah. Kendati masih ada waktu 16 hari lagi, Kuasa Hukum Sandi Butar Butar, Razman Arif Nasution meminta seluruh pihak mengawal adanya kerugian negara tersebut.

Kepada Harian Radar Depok, Razman mengaku, sudah melakukan upaya komunikasi pada pihak penyidik Polres Metro Depok, agar mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok segera melakukan pelimpahan berkas keterangan ke bidang Pidana Khusus (Pidsus) di Kejari Depok. “Iya harus kita harus sama-sama dengan masyarakat kawal terus, ini harus berlanjut,” tegasnya kepada Radar Depok.

Razman juga telah menghubungi pihak Kejaksaan, agar segera melimpahkan berkas. Jika memperlambat proses hukum, tentu akan ada sikap tegas dari pihak kuasa hukum Sandi. “Saya bisa laporkan ini ke KPK atau bahkan ke Komisi Kejaksaan karena menghalangi penegakan hukum” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kejari Depok menampik berkas laporan dugaan Dinas Damkar mandek di proses klarifikasi. Kasi Intelejen Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto menegaskan, proses perkara dugaan korupsi masih berlanjut sampai saat ini, dan masih dalam klarifikasi. “Jangka waktu sprint belum berakhir kita masih harus melakukan pendalaman sebelum memberikan kesimpulan,” tegasnya kepada Harian Radar Depok.

Kembali ditegaskan Herlangga, tidak ada perkara yang mandek, sebab Kejari Depok tetap independen serta profesional dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Siapapun tidak dapat mengintervensi Kejaksaan, baik yang pro dan kontra terhadap laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi sepatu dan pemotongan honor di Damkar. Hal ini, karena Kejari Depok berbicara alat bukti bukan opini di masyarakat.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-017/A/JA/07/2014, untuk membuktikan kasus dugaan korupsi tersebut Kejaksaan Negeri Kota Depok hanya memiliki waktu 30 hari setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Kota Depok sudah menghabiskan lebih dari 2 minggu atau 14 hari untuk melakukan penyidikan kasus tersebut, sehingga cuma ada waktu satu pekan lagi untuk melaporkan hasil penyidikan. Meski dikejar waktu, Herlangga mengatakan harus berhati-hati dalam membuktikan kasus tersebut.

“Percayakan kepada kita, supaya segala sesuatu menjadi terang benderang dan tidak menyesatkan, khususnya di masyarakat Kota Depok,” pungkasya. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar