M. Faizin
Wakil Ketua Pansus II DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Faizin bersama anggota saat meninjau TPPAS Legok Nangka. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Jabar mengungkapkan TPPAS Legok Nangka yang untuk mengakomodir sampah di 6 Kabupaten/Kota di  Bandung Raya masih menyelaraskan tipping fee.

“Ini cukup rumit. Karena harus ada persetujuan antara 6 DPRD Kab/Kota terkait tipping fee (besaran pembayaran sampah per ton tiap Pemda/Pemkot ke TPPAS Legok Nangka),” tutur Wakil Ketua Pansus II DPRD Jabar, M. Faizin saat dihubungi Radar Depok baru-baru ini.

Persoalan terkait tipping fee di tiap kabupaten/kota, di mana ada beberapa kabupaten/kota yang setuju dengan skemanya, dan ada yang belum setuju dengan besarannya.

“Kesepakatan awal, total Rp 380 ribu, hitungannya 30 persen provinsi dan 70 persen yang membuang sampah di sana. Beberapa daerah ada yang sudah sepakat dengan skema itu, tetapi ada beberapa daerah yang berharap ada negoisasi dan diturunkan agar tidak terlalu membebankan APBD mereka,” papar Faizin.

Dia mencontohkan, seperti di Kota Bandung pemasok sampah terbesar, karena hampir 800 ton per hari. Jika dikali Rp380 ribu per ton per hari, jika diakumulasi selama satu tahun hampir 30 persen APBD Kota Bandung.

“Mereka berharap ada ruang kompromi. Sesungguhnya ruang itu ada dan Insha Allah dalam waktu dekat, kami akan memanggil seluruh Kab/Kota  untuk duduk bersama di 27 Mei, sementara saat ini kami masih keliling. Besok juga rencana, kami mau ke Sumedang dan Garut,” ujar Politikus PKB ini.

Dia mengungkapkan, besaran harga tersebut dipengaruhi oleh teknologi yang dipakai, jika untuk listrik asumsinya Rp380 ribu per ton, sementara menggunakan  system RDF (Refuse-Derived Fuel  yang dapat dijadikan briket), tipping fee Cuma Rp.125.000 per ton , jadi selisih cukup jauh.

“Seperti yang digunakan di TPPAS Nambo Kabupaten Bogor. Sekarang masih dalam proses pra kualifikasi pemerintah daerah untuk perusahaan mana yang sesuai dan memenuhi target teknologi tersebut,” kata Faizin.

Tadinya, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres)-nya fokus kepada tenaga listrik. Namun, perkembangan terakhir diubah untuk open teknologi, sehingga teknologi apapun yang bisa menyelesaikan permasalahan sampah dengan green teknologi akan diambil yang terbaik.

“Artinya tidak terlalu mahal dan membebankan keuangan daerah, tetapi juga bisa berkepanjangan,” katanya.

Dia menerangkan, TPPAS Legok Nangka seluas 82.5 ha, milik Pemprov Jawa Barat dan telah mengeluarkan dana Rp.125 Miliar, merupakan proyek pengelolaan sampah terpadu menggantikan TPA Sarimurti di Kabupaten Bandung Barat yang sudah dalam kondisi darurat.

“Kami meminta agar TPPAS Legok Nangka agar segera dioperasikan, karena sudah agak lama. Rencana TPPAS regional ini kan sesungguhnya sejak 2009, 11 tahun lebih belum terealisasi,” kata Faizin. (ADV)

 

Tentang TPPAS Legok Nangka

  • Digodok Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Jabar
  • Untuk mengakomodir sampah di 6 Kabupaten/Kota di Bandung Raya
  • Masih menyelaraskan tipping fee
  • Persoalan terkait tipping fee di tiap kabupaten/kota, ada beberapa kabupaten/kota yang setuju dengan skemanya, dan ada yang belum setuju dengan besarannya
  • Kesepakatan awal, Rp 380 ribu, hitungannya 30 persen provinsi dan 70 persen yang membuang sampah di sana
  • Ada beberapa daerah yang berharap ada negoisasi dan diturunkan agar tidak terlalu membebankan APBD
  • Besaran harga tersebut dipengaruhi oleh teknologi yang dipakai, jika untuk listrik asumsinya Rp380 ribu per ton
  • System RDF (Refuse-Derived Fuel  yang dapat dijadikan briket), tipping fee Cuma Rp.125.000 per ton

 

Editor : Ricky Juliansyah