PPDB Sekolah swasta
MENINJAU: Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi bersama Kepala KCD Pendidikan Jawa Barat Wilayah II, I Made Supriatna ketika melakukan kesiapan sekolah di Depok dalam proses PPDB dan Pebelajaran Tatap Muka, di SMA N 1 Depok, Jalan Nusantara Raya, beberapa waktu lalu. FOTO: ARNET KELMANUTU/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK — Terus meningkatnya jumlah siswa pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Depok, membuat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melibatkan 32 sekolah swasta dalam pendaftaran tahun 2021.

Kepala KCD Jawa Barat Wilayah II, I Made Supriatna menerangkan hal tersebut dilakukan agar seluruh siswa dapat mengenyam pendidikan sesuai dengan tagline ‘Sekolah di Mana Saja Sama’.

“Kita lihat saja untuk tahap 1 ada sekitar 2.000 siswa lebih yang mendaftar, khusus untuk Kota Depok saja, baik SMA dan SMK,” terang I Made kepada Radar Depok.

Dijelaskannya, untuk total kuota yang diterima SMA sebesar 4.116 dan untuk SMK 1.569. Sehingga total kuota yang diterima untuk SMA dan SMK Kota Depok 5.685. Jumlah lulusan SMP sekitar 2.129 dan lulusan MTs Kota Depok 5.964.

Jumlah lulusan SMP sekitar 22.129 dan lulusan MTs Kota Depok sebanyak 5.964, sehingga total lulusan SMP/MTs 28.093 siswa. “Otomatis akan banyak yang mendaftar tahap 2 yang akan dilaksanakan 25 Juni sampai 1 juli,” terang I Made.

Dilanjutkan Made, jika nanti ada siswa yang mendaftar dengan Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) maka akan diberikan subsidi, seperti tahun lalu sebesar Rp2 juta. “Kalau tahun lalu didaftarkan ke KCD bagi anak yang tidak mampu, nanti akan kita bantu 2 juta yang dikirimkan langsung ke rekening sekolah,” ungkapnya.

Perhatian bagi siswa tidak mampu juga ditekankan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi. Dalam PPDB tahun ini ada 172 sekolah, di antaranya 153 sekolah swasta dan 19 sekolah Negeri baik SMA maupun SMK. “Memang perbedaan PPDB tahun ini kami melibatkan sekolah swasta,” tuturnya.

Diterangkan Dedi, bagi pelajar yang tidak lolos masuk ke sekolah negeri, akan dimasukan ke sekolah swasta dan mendapatkan anggaran KETM. Hal tersebut untuk membiayai siswa miskin. “Tidak ada lagi ini negeri atau ini swasta. Semua sama saja, semua anak harus sekolah. Terutama siswa miskin,” tegas Dedi. (rd/arn)

 

Jurnalis: Arnet Kelmanutu

Editor: M. Agung HR