ektp
ILUSTRASI : Seorang WNI warga Kota Depok memegang kartu identitas, berupa e-KTP. FOTO : PUTRI/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Warga Kota Depok yang ingin merubah jenis kelamin pada e-KTP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok siap memfasilitasinya. Hanya saja, bagi kepengurusan dokumen identitas para transgender mesti membawa sejumlah persyaratan, misalnya Kartu Keluarga (KK), e-KTP, dan dokumen lainnya.

Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widiyatti mengatakan, aturan pelayanan bagi para transgender mendapatkan hak catatan sipil didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013, tentang setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan tanpa diskriminasi.

“Amanatnya adalah bahwa seluruh warga negara harus memiliki identitas, dimana dalam pelayanannya juga tidak boleh ada diskriminasi. Agar mereka nyaman,” tuturnya kepada Radar Depok, Minggu (6/6).

Dia menegaskan, terdapat dua layanan bagi transgender yang dilayani oleh Disdukcapil Kota Depok. Yang pertama, jika tidak ada perubahan atau sesuai dengan identitas awal. Dan kedua, yang memiliki perubahan. “Jadi, transgender yang tidak mengganti nama serta jenis kelamin, akan kami layani. Begitu pula juga dengan transgender yang memang mengubah nama dan jenis kelamin,” jelasnya.

Namun, dia menjelaskan, bagi transgender yang memang mengalami perubahan elemen seperti nama, jenis kelamin, mereka sebelumnya harus melewati proses lainnya, seperti putusan pengadilan dan medis. “Nantinya para transgender harus memperkuat dengan bukti dari putusan pengadilan dan keterangan medis, jika mau mengganti jenis kelamin dan juga namanya,” bebernya.

Terpisah, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah menegaskan, tidak ada jenis kelamin waria atau transgender di dalam kolom jenis kelamin E-KTP dan KK. Dia juga meminta agar kelompok transgender tetap menggunakan nama asli saat menulis data kependudukan.

“Saya minta teman-teman transgender mengisi datanya secara jujur. Namanya harus nama asli, jangan diubah. Nama Bapak dan Ibu jangan diubah. Jangan menghilangkan atau mengganti nama Bapak dan Ibu karena bisa menghilangkan nasab,” jelas Zudan dikutip dari siaran persnya, Kamis (3/6).

Dia menekankan, pemberian e-KTP kepada kelompok transgender untuk mencegah praktik diskriminasi dalam pelayanan publik. Dengan mengantongi  e-KTP dan KK, kelompok transgender bisa mengikuti berbagai program pemerintah.

“Dengan memiliki KK dan e-KTP, maka kaum transgender akan mudah mendapatkan pelayanan publik seperti BPJS, SIM, bantuan sosial, membuka rekening bank dan lain-lain,” katanya.

Menurut dia, negara bertanggungjawab agar seluruh warga negara Indonesia (WNI) mendapatkan pelayanan administrasi induk terbaik secara cepat dan mudah tanpa diskriminasi.

“Bila WNA saja kita layani apalagi kaum transgender, komunitas adat terpencil, serta kaum difabel. WNI semuanya harus dilayani setara atau non-diskriminatif,” pungkasnya.(dis/rd)

Jurnalis : Putri Disa

Editor : Fahmi Akbar