prabowo hormat
Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengaku pernah menolak menyetujui pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang anggarannya di-mark up atau digelembungkan hingga 600 persen.

“Saya enggak mau tanda tangan, saya tidak akan loloskan,” kata Prabowo dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier di acara podcast yang diunggah di channel Youtube Deddy, Minggu (13/06).

Prabowo mengakui, dalam lembaga pemerintahan memang terdapat potensi melakukan mark up anggaran.

Ia menduga terdapat banyak pihak yang tidak menyukai keputusannya tidak meloloskan pengajuan itu. Prabowo lantas melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

“Pak, saya enggak mau, Pak, itu kan tanggung jawab saya kepada bapak presiden, kepada rakyat, kepada sejarah,” ujarnya.

Prabowo mengatakan, dalam jual beli alutsista termasuk bisnis. Dimana, produsen ataupuun agennya ingin mencari untung. Tapi, jika digelembungkan anggarannya secara tidak wajar, dan memuat unsur penipuan harus ditolak.

“Gua enggak mau kalau gila-gilaan,” kata Prabowo.

Dalam wawancara yang sama, Prabowo mengatakan pihaknya melakukan negosiasi secara langsung dengan produsen Alutsista.

Tindakan ini dilakukan guna menghindari celah korupsi dan keterlibatan mafia dalam belanja alat pertahanan negara itu.

Selain itu, untuk mencegah godaan melakukan tindak korupsi, Prabowo mengatakan pihaknya akan mengundang Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pengawas Keuangan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya rencananya mau mengundang Kejaksaan, BPKP, sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif,” kata Prabowo.

Wacana belanja Alutsista sedang menjadi sorotan. Hal ini terjadi setelah dokumen yang memuat tentang rencana belanja alat pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) untuk tiga matra TNI diketahui oleh publik.

Rencana ini tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2020-2024.

Pemenuhan Alpalhankam itu ditaksir memerlukan pendanaan sekitar US$124.995.000.000 atau setara Rp1.700 triliun. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya