asep ketika bahas sampah lagi
SINERGI : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS Asep Arwin Kostara saat berdialog dengan Bappenas tentang penanganan sampah.

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKS, Asep Arwin Kostara menyampaikan aspirasinya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui diskusi yang digelar, Jumat (04/06).

“Kehadiran saya perihal TPPAS Legok Nangka. Bagaimana pengolahan sampah dan lain sebagainya,” terangnya.

Ada beberapa pembahasan, antara lain tentang masalah apakah harus pembangunan pola sampah, soal teknologi yang dipakai, sampai pembiayaan. Hal ini juga yang menjadi pembahasan dengan Bappenas.

“Pengolahan sampah menjadi listrik dipastikan menjadi prioritas pembangunan nasional itu ada di Perpres. Hal ini kita ketahui setelah berjumpa dengan Bappesan,” tandasnya.

Asep menegaskan, ini sesuai Perpres No 109 Tahun 2020, TPPAS Legok Nangka merupakan salah satu proyek yang mendukung program yang disampaikan Bappenas.

“Jadi Legok Nangka adalah salah satu program prioritas  strategi nasional, kalau di perpres 35 tahun 2018 itu tertulis ada 12 kota kabupaten,” tegasnya.

Dibeberkan Asep,  Kota dan Kabupaten itu diantaranya, DKI Jakarta, Tanggerang, Taggerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.

Kota-kota tersebut termasuk proyek strategi nasional, jadi ada dua pendanaan. Pertama ada Viability Gap Fund  (VGF), yaitu dukungan kelayakan project dan yang kedua adalah BPLPS.

Asep mengungkapkan, ada enam Kabupaten secara rejurnal disatukan oleh provinsi Jawa Barat di Legok Nangka tersebut .

“Untuk Kota Bandung pengelolaannya digabung dengan Provinsi Jawa Barat,” terangnya.

Untuk Legok Nangka mengambil dukungan kelayakan melalui proyek VGF, dalalm hal kelayakan kontruksi. Sementara itu, melalui Perpres 35 tahun 2018 tersebut, Bappenas juga membahas tentang  Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

“Tetapi menurut Bappenas hal itu bisa saja berubah. Bukan hanya energi listrik, tetapi lebih teknologi terbuka. Artinya, bisa saja keluaran dari pola itu bisa berupa RDF atau menggunakan hal yang lainnya seperto biomasa,biogas, dan sebagainya, yang jelas tidak hanya disitu saja tapi bisa juga menjadi produk lainnya,” katanya.

Namun, menurut Asep semua opsi tersebut tetap ramah lingkungan dan pengelolaannya dimulai dar hulu sampa hilir. Tidak hanya terbatas pada menjadi elektrisit, tapi tujuannya adalah menyelesaikan masalah sampah.

“Namun, dalam pemberlakukan Perpres 35 tahun 2018, banyak LSM lingkungan yang protes. Terutama dalam hal penggunaan incenerator, yang dianggap bisa merusak lingkungan. Sampai akhirnya keluar Perpres 35 tahun 2019. Intinya adalah permasalahan sampah bisa tuntas, dan elektrisiti hanya bonus saja.

“Allhamdulilah dari pansus 2 sudah ada titik terang . Dimana, sudah ada 132 badan usaha yang ikut lelang untuk proyek tersebut pada bulan Oktober. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapenas itu sangat mempengaruhi sekali dokumen lelang dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tandas Asep. (rd/arn)

 

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Pebri Mulya