DKR Kota Depok
Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan bersama Anggota DKR. FOTO : ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM, DEPOK– Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) Propinsi Jawa Barat tidak tutup mata terkait Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB jalur Afirmasi, khususnya kelompok Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM).

Diketahui hari ini dimulainya penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB SMA SMK Propinsi Jawa Barat tahun 2021 jalur Afirmasi.

Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan mengungkapkan, banyak keluarga anggota DKR yang mengikuti PPDB tahun ini.

“Ya ada sekitar 30-an anggota DKR yang anaknya mengikuti PPDB tahun ini, sebagai ketua tentu, ikut mengawal agar semua bisa diterima di sekolah negeri,” ujar Roy Pangharapan kepada Radar Depok, Senin (7/6).

Berdasarkan informasi yang diterima DKR, sambung Roy, banyak orang tua miskin secara faktual, tapi tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

“Ini yang saya bilang agar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat tidak tutup mata, terkait persyaratan untuk jalur Afirmasi kelompok KETM. Sebab tidak semua warga miskin Depok tercantum dalam DTKS,” ungkap Roy.

DKR Kota Depok
INSERT : Ibu Sopi seorang janda ,tinggal di kontrakan wilayah Beji, bekerja sebagai asisten rumah tangga, punya KIS PBI dan anak terdaftar sebagai Program Indonesia Pintar tapi tidak ada dalam DTKS. FOTO : ISTIMEWA

Untuk itu DKR minta agar Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat membuat diskresi, jangan sampai merugikan orang tua miskin.

“Kriteria miskin sebetulnya bisa dilihat dari beberapa dokumen pendukung, misalnya, KIS PBI, itu jelas KIS nya orang tidak mampu, terus juga Program Indonesia Pintar, dimana siswa miskin mendapatkan bantuan keuangan dari pemeriksaan,” ujarnya.

Seperti laporan yang diterima oleh DKR ada anak yatim dan ibunya bekerja sebagai pembantu, punya KIS PBI dan PIP tapi tidak tercantum dalam DTKS.

“Lah iya masak dokumen resmi seperti KIS PBI atau PIP tidak diakomodir dipersyaratan KETM? Inikan aneh, untuk itu,Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa perlu mengeluarkan diskresi,” tegas Roy Pangharapan.

Sebetulnya, DKR sendiri menuntut agar semua siswa miskin diakomodir di sekolah negeri, sehingga semua biaya ditanggung negara. Jangan dibatasi diangka maksimal 20 persen.

“Iya kami minta semua siswa dari anak orang tua miskin agar semua diakomodir. Sisanya baru melalui jalur yang lainya. Itu tuntutan awal kami,” pungkas Roy Pangharapan. (cky)

 

Editor : Ricky Juliansyah