Fraksi PDI Perjungan DPRD Kota Depok
KI-KA : Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman, bersama Anggota Fraksi, yakni Yuni Indriani, Rudi Kurniawan, Imam Turidi dan Indah Ariani di ruang Fraksi PDI Perjuangan. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok memberikan masukan dan catatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2021 -2026 di era kepemimpinan Walikota Mohammad Idris dan Wakil Walikota Imam Budi Hartono.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman mengatakan, beberapa hal yang jadi sorotan di antaranya soal peningkatan kualitas pegawai pemerintah kota hingga isu pendidikan dan kesehatan.

“Di dalam RPJMD nanti salah satu yang jadi sorotan adalah janji walikota dan wakil walikota saat kampanye,” kata Ikra usai Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses masa sidang kedua tahun 2021. Kemudian, Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 serta, penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di ruang Fraksi PDI Perjuangan, kepada Radar Depok, Jumat (4/6).

Ikra menjelaskan, janji kampanye harus tertuang di dalam RPJMD yang kemudian juga sesuai atau disinergitaskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sedangkan,

sejumlah isu yang jadi sorotan PDI Perjuangan, di antaranya tentang peningkatan kualitas pegawai di lingkungan Pemkot Depok.

“Banyak yang mau kita lakukan tapi tetap harus ada yang kita prioritaskan. Misalnya, dua hal program yang akan kami perjuangkan agar masuk pada RPJMD yang pertama soal pelayanan publik dan adminduk (data administrasi penduduk),” jelas Ikra di dampingi Anggota Fraksi, yakni Yuni Indriani, Rudi Kurniawan, Imam Turidi dan Indah Ariani.

Terkait pelayanan publik, kata Ikra, peningkatan kapasitas pegawai jangan cuma dilihat lewat pendidikan dan pelatihan, tapi harus dilihat dari penataan sistem kerja yang transparan dan sehat. Sehingga, kapasitas individual adalah pertimbangan utama, bukan kedekatan pribadi dan politik.

“Mereka yang dapat promosi adalah orang yang benar-benar punya kapasitas dalam melakukan pekerjaannya,” tegas Ikra.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Depok 5 (Cilodong-Tapos) ini juga menyinggung soal sarana dan prasarana pelayanan publik, termasuk di dalamnya soal penggunaan teknologi.

“Kita sudah 10 tahun dari mulai Depok dicanangkan sebagai ciber city terus smart city, tapi nggak benar-benar smart. Saya juga bingung,” ungkapnya.

Soal administrasi penduduk (Adminduk), pihaknya mendesak agar hal itu menjadi hak setiap warga negara Indonesia, bukan lagi kewajiban. Ini penting karena berpengaruh pada perumusan kebijakan pemerintah daerah.

“Jadi pengurusan Adminduk itu pendekatannya adalah hak warga bukan kewajiban. Termasuk di sini akte kelahiran, akte kematian. Dampak lain dari hal itu adalah ketidak cocokan data pemerintah dengan wilayah. Contoh kasus, banyak data orang mati masih masuk daftar pemilih dan bansos untuk orang yang sudah meninggal ternyata masih dapat. Disini lah pentingnya adminduk dibenahi sistemnya,” bebernya.

Ikra kembali menegaskan bahwa pendekatan Adminduk adalah hak, sehingga jika hal tersebut adalah hak berarti ada tanggungjawab.

“Jadi kalau ada warga yang nggak punya kartu penduduk yang salah adalah pemkot. Perda ini harus membangun sistem agar pro aktif,” timpalnya lagi.

Sorotan yang lainnya adalah tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Ikra, percuma investasi dilaporkan naik tapi PAD tidak naik. Dia pun meminta agar APBD Depok lebih banyak transfer daerah ketimbang PAD.

“Maka yang kami prioritaskan di RPJMD itu adalah satu program yang bisa kita ukur tentang peningkatan PAD menggunakan teknologi untuk menekan kebocoran pajak,” katanya.

Kemudian, pihaknya juga menyoroti infrastruktur dan isu transportasi.  Sebab, penambahan ruas jalan di Depok minim. Dan, yang dilaporkan hanya alih lahan jalan milik perumahan menjadi aset Depok, tapi jalan yang baru nyaris tidak ada.

“Ini jadi catatan, mengingat pertumbuhan penduduknya sekira 4 persen pertahun. Kedepan pemkot harus lebih intensif membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi, karena banyak jalan di Depok statusnya adalah jalan provinsi,” ujar Ikra.

Selain infrastruktur, hal yang harus jadi prioritas adalah pengadaan  transportasi massal terintegritas.

“Soal dibangun 10 tahun lagi nggak masalah yang penting dibahas. Karena ini salah satu yang ada di RPJMD,” katanya.

Ikra memberi contoh Transjakarta yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kendaraannya bagus, nyaman dan aman.

“Bos-bos angkot harus dikasih peran sebagai pemilik modal jadi mereka punya saham,” jelasnya.

Persoalan berikutnya yang tak kalah penting, kata Ikra, adalah isu pendidikan dan kesehatan. Untuk bidang pendidikan, PDIP Depok mendesak agar pembangunan sekolah negeri merata di setiap wilayah.

“Nanti swasta gimana, Persoalan swasta tidak boleh mengalahkan yang prinsip. Sekolah negeri harus diperkuat. Ada yang bilang, kalau banyak sekolah negeri nanti sekolah swasta kurang murid, nggak ah. Buktinya penduduknya bertambah empat persen tiap tahun,” ucapnya.

Solusi terkait hal itu, kata Ikra, di antaranya dengan membatasi jumlah murid pada tiap kelas di sekolah negeri, seperti membatasi rombongan belajar (Rombel) per kelas 25 murid. Sehingga, belajar jadi lebih efektif. Selain itu, Pemkot dapat bekerjasama dengan sekolah swasta.

“Aset mereka bisa dikonsolidasi, ini akan bermanfaat bagi sekolah swasta yang mengalami kesulitan dari sisi keuangan,” kata Ikra.

Ia menilai, janji kampanye tentang satu sekolah negeri dan madrasah pada tiap kecamatan. Sebab, selama 15 yshun hanya terbangun 9 sekolah negeri. Sementara, saat ini dalam 3 tahun kedepan harus membangun 11 sekolah baru.

Di bidang kesehatan, Ikra bersama tim dari Fraksi PDIP Depok mengusulkan agar memperkuat layanan puskesmas di tiap kelurahan.

“Puskesmasnya diperbanyak. Puskesmas bukan cuma tempat berobat tapi juga penyuluhan. Kalau puskesmas meningkat maka kalau sakit ringan nggak usah ke rumah sakit,” terangnya.

Di Banyuwangi, kata Ikra, ada program yang memberikan insentif bagi mereka yang bisa memeriksa orang sehat paling banyak. Sehingga secara dini sudah tahu gejala penyakit dan bisa dicegah.

“Jadi paradigmanya yang harus diubah. Yakni membuat orang sehat agar tidak sakit,” pungkas Ikra. (cky)

 

Editor : Ricky Juliansyah