DPUPR
LAUNCHING: Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono saat menghadiri pembukaan kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi, di Hotel Bumi Wiyata Kota Depok, Rabu (9/6). FOTO : PUTRI/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Pelatihan tenaga terampil konstruksi yang digagas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, dielu-elukan Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono. Orang nomor dua di Kota Depok ini menilai para jasa kontruksi nantinya akan bekerja secara profesional lagi, dalam menggarap pekerjaan.

Kepada Harian Radar Depok, Imam mengaku, ini suatu hal yang luar biasa, karena pemerintah memfasilitasi sertifikasi. Seharusnya para perusahaan mencari sendiri sertifikasi tersebut. “Alhamdulillah sekarang telah difasilitasi oleh DPUPR, semoga kegiatan pelatihan ini bisa diikuti dengan baik,” tuturnya kepada Radar Depok, Rabu (9/6).

Ada beberapa poin yang Imam tekankan pada kali ini, yaitu salah satunya kepada para jasa kontruksi, terkait profesionalisme kerja yang harus terus ditingkatkan. “Sehingga kertas sertifikat yang dimiliki ini tidaklah sekedar kertas, namun terdapat juga keahlian bidangnya,” ucap Imam.

Sementara, Kepala DPUPR Kota Depok, Dadan Rustandi mengatakan, kegiatan ini merupakan instruksi Presiden, dimana Pemkot Depok dan Provinsi wajib memperbanyak sertifikasi bagi pekerja kontruksi. “Hal tersebut bertujuan agar bisa bersaing dengan negara-negara lain,” tutur Dadan, kepada Radar Depok.

Kegiatan ini merupakan kali pertama dilaksanakan, setelah empat tahun Seksi Jasa Konstruksi (Jakon) terbentuk. Dia berharap, pelatihan tersebut bisa dilaksanakan secara rutin. “Kegiatan ini berjalan selama dua hari. Untuk peserta, sebelumnya dari Satgas dan UPTD. Sedangkan hari ini (kemarin) dari pengawal internal dinas dan perusahaan konstruksi,” terangnya.

Terdapat beberapa materi yang disampaikan dalam pelatihan. Yaitu unit kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) jabatan kerja pelaksana saluran irigasi, sosialisasi tentang Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2 tentang Masa Transisi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) serta verifikasi validasi awal dari Kementerian PUPR.

“Setelah pre test dan post test, peserta akan melangsungkan wawancara apakah menguasai materi irigasi atau tidak. Uji sertifikasi dilakukan langsung oleh LPJK melalui Kementerian PUPR,” jelas Dadan.

Dia juga menjelaskan, jika ada peserta yang tidak menguasai materi, bisa berdampak pada ketidaklulusan. Dengan begitu, sertifikat tidak bisa didapat. “Kalau tidak lulus, peserta harus mengulang tahun depan. Mulai dari materi, hingga serangkaian test. Mudah-mudahan bisa lulus semua,” tutupnya.(dis/rd)

Jurnalis : Putri Disa

Editor : Fahmi Akbar