berangkat haji angkut koper
ILUSTRASI: Sebanyak 404 calon jamaah haji kloter 77 asal Kota Depok dan 6 petugas diberangkatkan dari Balaikota Depok menuju asrama haji, Jakarta, pada tahun 2019. Sementara tahun 2020 dan 2021 pemberangkatan haji ditunda, karena terdampak pandemi virus Covid-19. DOK RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Calon jamaah haji di Kota Depok sebanyak 2.200 sedari tahun 2020 dan 2021, dipaksa kembali harus bersabar.  Kamis (3/6), pemerintah kembali memastikan pembatalan keberangkatan jamaah haji dari Indonesia. Keputusan itu diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 3 Juni 2021.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok, Asnawi menuturkan, ada sekitar 1.600 calon jamaah yang gagal diberangkatkan tahun ini di Kota Depok.  Seharusnya jamaah yang menjadi prioritas di tahun ini, yaitu jamaah dari tahun 2020 dan selanjutnya jamaah 2021. Dia menjelaskan, keputusan ini bukanlah semata-mata keinginan pemerintah saja. Namun, melihat dari kondisi Covid-19 yang masih terjadi hingga hari ini.

“Tugas kami, tentu memberikan semacam edukasi kepada jamaah, sikap keprihatinan secara mendalam. Dan memperdalam ilmu manasik untuk mejadi bekal tersendiri. Karena ini bukan semata-semata keinginnan pemerintah,” jelasnya kepada Harian Radar Depok, Kamis (3/6).

Bagi dana yang sudah dibayarkan, kata dia, calon jamaah dapat mengambil uang pelunasan tersebut dan tidak akan di hapus dari list. Tetapi, jika diambil seluruhnya maka dianggap menggagalkan pemberangkatan haji. “Misalnya, biaya haji awalnya Rp25 juta dan saat ini menjadi Rp35 juta, berarti ada tambahan Rp10 juta. Nah yang  pelunasan tersebut boleh diambil dan tidak dianggap batal,” terangnya.

Kendati gagal berangkat tahun ini, pihaknya mengatakan kegiatan manasik haji akan terus berjalan untuk meningkatkan pengetahuan calon jamaah haji. “Yang jelas manasik akan terus kami lakukan, untuk memperdalam pengetahuan,” jelasnya.

Terpisah, Kasi Haji Kemenag Depok, Hasan Basri menuturkan, berbagai persiapan yang dilakukan oleh jamaah sudah hampir keseluruhan yakni 99 persen.  “Termasuk vaksinasi sudah seluruhnya diberikan untuk dosis pertama, dan dosis kedua akan dilaksanakan secepatnya,” ujarnya.

Tidak hanya sampai disitu saja, berbagai persiapan lainnya yang sudah dilakukan yakni pengumpulan seluruh parpor jamaah dan mereka sudah siap diberangkatkan. “Setelah ada ketetapan dari pemerintah, kami langsung menyosialisasikan hal ini kepada para calon jamaah, dan responnya pun cukup beragam. Dan mereka siap menunggu sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan,” terangnya.

Terpisah, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas memastikan, pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Menurutnya, di tengah pandemi corona virus disease-19 (Covid-19) yang melanda dunia, kesehatan dan keselamatan jiwa jamaah lebih utama dan harus dikedepankan.

“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jamaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jamaah haji Indonesia,” kata Menag menegaskan dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6).

Hadir juga Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto serta sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan ormas Islam lainnya.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M,” ujar Gus Yaqut -sapaan akrabnya- menambahkan.

Menag Yaqut menegaskan, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Kemenag sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2021. Mencermati keselamatan jamaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR dalam simpulan raker tersebut juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil Pemerintah.

“Komisi VIII DPR dan Kemenag bersama stakeholder lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M,” tutur Menag.(tul/rd)

Jurnalis : Lutviatul Fauziah 

Editor : Fahmi Akbar