Foto Heri Solehudin
Oleh: Dr. Heri Solehudin Atmawidjaja*)
  1. Pendahuluan

Indonesia kembali mengalami lonjakan kasus harian Covid-19. Hari ini (Rabu,23/6), tercatat ada 18.872 kasus baru Covid-19. Jumlah ini belum jauh berbeda dengan catatan Kamis (24/6) kemarin, yakni sebanyak 20.000 kasus baru virus corona. Kondisi pandemi di Indonesia masih ngeri! Data penambahan kasus Covid-19 ini berasal dari Satgas Penanganan Covid-19, disampaikan Humas BNPB, Jumat (25/6/2021). Data dihimpun setiap hari hingga pukul 12.00 WIB tadi. Dengan adanya 18.872 kasus baru pada hari ini, total kasus terkonfirmasi Covid-19 sejak Maret 2020 sampai sekarang menjadi 2.072.867 kasus. Dari jumlah tersebut, 181.435 kasus di antaranya kasus aktif. Sebanyak 8.557 pasien Covid-19 dinyatakan sembuh pada hari ini. Total pasien yang sudah sembuh dari penyakit Covid-19 menjadi 1.835.061 orang. Selain itu, sebanyak 422 pasien Covid-19 di Indonesia hari ini meninggal dunia. Total kumulatif pasien yang meninggal dunia berjumlah 56.371 orang. Hari ini pemerintah memantau 127.422 kasus suspek corona. Pemerintah hari ini memeriksa 140.915 spesimen terkait Covid-19.

Secara Nasional tercatat penambahan 18.872 kasus baru Covid-19, Jumat (25/6/2021). Total kasus positif saat ini sebanyak 2.072.867. Provinsi DKI Jakarta mencatat penambahan kasus terbanyak dengan jumlah 6.934 kasus. Di bawahnya, terdapat Jawa Barat dengan 3.846 kasus dan Jawa Tengah dengan 2.118 kasus. Berikut detail perkembangan virus corona di RI per Jumat (25/6/2021) Kasus positif bertambah 18.872 menjadi 2.072.867, pasien sembuh bertambah 8.557 menjadi 1.835.061, pasien meninggal bertambah 422 menjadi 56.371, tercatat sebanyak 140.915 spesimen diperiksa hari ini di seluruh Indonesia, sedangkan jumlah suspek sebanyak 127.422.

Hal yang harus menjadi kewasadaan kita adalah adanya mutasi virus corona yang baru dan mudah menular. Gejala yang timbul lebih berat dari varian sebelumnya.  Dari hasil pemeriksaan whole genome sequencing atau WGS, tiga varian sudah masuk ke Jakarta. Ketiganya adalah Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), dan Delta (B.1.617.2). “Varian Delta ini seperti kotak pandora, bila kita menyikapinya biasa-biasa saja dan akhirnya terbuka, ancaman resesi dapat terjadi di sepanjang 2021, “Varian dari virus di India tersebut dengan kode B.1.617, ditemukan ada mutasi di E484Q dan L452R. Menurut Kolaborator Saintis Laporcovid-19 Iqbal Elyazar hal ini merupakan sudah kodratnya virus bermutasi, sebagai bagian evolusi biologisnya. “Sudah pasti kita akan ketemu lebih banyak lagi. Nah yang mengerikan itu adalah mutasi yang malah memperkuat cara kerja virus dan malah menyebabkan penularannya lebih banyak atau lebih cepat,” kata Iqbal (Kontan.co.id, Rabu (28/4).

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mengatakan dalam sepuluh hari terakhir lonjakan kasus terjadi karena varian baru Covid-19. Varian Delta yang berasal dari India membuat penularan virus corona menjadi lebih cepat.  Sebagai informasi, Negeri Bollywood sebelumnya diterjang tsunami Covid-19. Gelombang kedua itu begitu parah, sampai angka kasus hariannya pada Mei lalu sempat mencapai 400 ribu pasien. Saat ini jumlahnya berangsur-angsur turun ke 60.000 kasus per hari.

Masdalina mengatakan, varian inilah yang mendorong empat provinsi di Pulau Jawa kini berada di zona merah kembali. Episentrumnya berada di Kudus (Jawa Tengah), Bandung (Jawa Barat), dan Jakarta. Secara agregat, DKI Jakarta akan mengalami kenaikan kasus 400%, Depok 305%, Bekasi 500%, Jawa Tengah 898%, dan Jawa Barat 104%. Lonjakan ini terjadi, menurut dia, bukan karena dampak mudik Lebaran pada bulan lalu. “Tapi karena kegagalan cegah-tangkal, yang berakibat masuknya varian baru ke Indonesia,” katanya. Ia menyebutnya kebobolan. Banyak orang masuk ke Indonesia dari luar negeri dengan ketentuan hanya lima hari karantina. “Padahal, seharusnya 14 hari berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO. (katadata.co.id,ancaman-delta-dalam-lonjakan-kasus-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-ri)

Sementara itu epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono menyebutkan bahwa Indonesia sudah lama dalam kondisi herd stupidity atau kebodohan komunal atasi pandemi Covid-19. Pandu menyebut kondisi itu tercipta lantaran masyarakat maupun Pemerintah melakukan kebodohan bersama yang memicu lonjakan kasus Covid-19. “Indonesia sudah lama dalam kondisi “Herd Stupidity“. Perilaku manusianya yang dorong replikasi virus, memperbanyak diri dan berubah menjadi lebih mudah menular. Manusia yang mendapat amanah jadi pejabat dan manusia-manusia lain yang tidak berperilaku 5M dan enggan divaksinasi,” kata Pandu dalam akun twitter-nya (sebagaimana dikutip r.mol Minggu20/6). Menurutnya, saat itu masyarakat tetap melakukan perjalanan ke kampung halaman. Sementara Pemerintah tidak membuat kebijakan yang ketat soal larangan mudik. “Makanya Indonesia itu herd stupidity. Herd kan komunal, kebodohan bersama. Itu artinya kebodohan bersama. Sudah tahu mudik dilarang, masih pergi. Sudah tahu mudik bisa meningkatkan kasus, tidak dilarang dengan ketat. Ya baik Pemerintah maupun masyarakat sama-sama abai,” ujarnya. Lebih lanjut, beliau mengibaratkan kondisi pandemi di Indonesia saat ini seperti rumah yang mengalami kebocoran atap saat hujan turun. Dalam kondisi itu, seharusnya langkah terbaik adalah memperbaiki atap agar hujan tidak masuk dan membuat banjir.

  1. Lonjakan Covid-19 dan Ancaman Resesi untuk Kedua Kali

Kenaikan kasus baru Covid-19 membayangi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai sudah berada dalam tren positif. Ekonom Senior Fadhil Hasan bahkan mengatakan apabila lonjakan kasus ini tidak dapat diredam, Indonesia berpotensi masuk ke jurang resesi untuk kedua kalinya. “Kita akan mengalami keadaan serupa yang terjadi di 2020. Kita akan kembali memasuki zona merah atau resesi setelah mungkin triwulan II kita mengalami suatu pertumbuhan yang positif,” ujar Fadhil dalam Narasi Institute Zoominari Kebijakan Publik: Lonjakan Kasus Covid-19 dan Ancaman Pemulihan Ekonomi, Jumat (18/6).

Menurut Fadhil, ada kemungkinan Indonesia bisa keluar dari jurang resesi karena pertumbuhan ekonomi di kuartal II diramal akan rebound tinggi. Namun adanya lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini diprediksi bisa menarik Indonesia ke jurang resesi kembali. Untuk itu Fadhil mengingatkan pada Pemerintah agar segera mengambil langkah extraordinary. Sebab kalau tidak, kondisi seperti 2020 bisa terulang lagi. “Jika Pemerintah akan melakukan langkah extraordinary ya sekarang ini. Adanya lonjakan kasus tentunya bila berlangsung lama itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung,” ujarnya. Fadhil Hasan, meminta Pemerintah untuk tidak ragu menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara menyeluruh dan mempercepat vaksinasi. “Demi pemulihan kesehatan publik, Pemerintah sebaiknya menerapkan kembali PSBB dan sekaligus mempercepat vaksinasi,” ujar Fadhil, Jumat (18/6/2021).

Dia mengkhawatirkan jika lonjakan kasus Covid-19 varian delta dan kematian akan mengancam pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Akibatnya, dikhawatirkan ekonomi akan kembali ke zona resesi.

Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Mohammad Faisal memperingatkan adanya ancaman kontraksi ekonomi yang bisa kembali terjadi. Ini menyusul adanya lonjakan kasus aktif Covid-19 di sejumlah daerah pasca libur Lebaran ini. “Ketika ada lonjakan kasus, apa yang sudah kita prediksikan terkait pemulihan ekonomi bisa jadi tidak tercapai. Untuk kuartal II 2021, dari Core Indonesia memang masih memprediksi adanya pertumbuhan ekonomi di kisaran 4% sampai 5%. Namun apabila peningkatan kasus aktif Covid-19 terus berlanjut sampai kuartal III atau IV, ekonomi kita bisa kembali minus,” kata Faisal dalam acara diskusi yang digelar Narasi Institute, (Jumat,18/6/2021).

C. Problematika Dilematis Ekonomi versus Kesehatan

Mencermati problematika dalam konteks perekonomian Negara ketika dihadapkan pada dua persoalan yang sangat sulit ketika harus dihadapkan, ada dua hal yang sangat urgen antara persoalan Kesehatan yang menyangkut nyawa jutaan rakyat Indonesia disisi yang lain persoalan ekonomi tidak bisa ditinggalkan , ekonomi membutuhkan mobilitas masyarakat sementara pada saat yang sama persoalan keehatan membutuhkan pembatasan mobilitas masyarakat,  Jika kini ekonomi mengalami masalah perlambatan sebagai akibat dari penerapan protokol kesehatan, dapat dikatakan bahwa ekonomi merupakan akibat, sementara pandemi global merupakan sebab. Namun apakah masalah yang kini berkembang dapat didekati dengan kerangka sebab akibat tersebut? Kita tidak dapat menutupi kenyataan bahwa masalah telah bercampur dan membentuk kompleksitas tersendiri. Sangat wajar jika dunia akademi terundang untuk mengadakan kajian mendalam agar ditemukan formula yang tepat, terutama suatu penyelesaian ketika masalah telah terlanjur berkembang dalam formasi yang tidak lagi sederhana.

Ada pertanyaan sederhana mengapa ekonomi memiliki daya tersendiri, sehingga menentukan dalam arah kebijakan publik. Bukankah seharusnya ekonomi merupakan bagian dari produk kebijakan atau keputusan politik? Dalam batas tertentu, kita dapat melihat peran ekonomi melalui kedudukan Indeks Harga Saham Gabungan kerap menjadi rujukan untuk menilai apakah suatu kebijakan tepat atau tidak. Jejak sejarah dalam perjalanan bangsa ini juga mempunyai jejak sejarah yang penting, yakni perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru, yang dapat dikatakan merupakan perubahan dari ‘politik’ ke ‘ekonomi’. Selama Orde Baru ekonomi tumbuh, membawa perbaikan yang penting, terutama jika dibandingkan dengan periode sebelumnya meski pada akhirnya harus menghadapi tuntutan reformasi. Kesemua ini memberi kita petunjuk bahwa suatu konfigurasi baru telah terbentuk dan bekerja secara efektif. Ekonomi telah bergerak lebih jauh, yakni memiliki kesanggupan sebagai pihak yang dapat membayangbayangi keputusan politik, atau bahkan memberi warna pada keputusan politik.

Oleh sebab itu, munculnya ketegangan antara (penanganan) kesehatan dan (pemulihan) ekonomi dapat dipahami meski kita masih sulit mencerna mengingat situasi terus cenderung memburuk. Harus segera ditemukan cara yang efektif untuk mengatasi masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi. Cara berpikir satu arah mungkin tidak lagi diterapkan. Oleh karena itu suatu jalan tengah dibutuhkan. Pertama, memastikan demokrasi berjalan dengan memperkuat civil society dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak demokrasi. Kepada civil society kita harapkan suatu prakarsa untuk menghidupkan gerakan warga untuk menerapkan protokol kesehatan atas dasar kesadaran. Kedua, penguatan sistem layanan kesehatan dengan menempatkan Kementerian Kesehatan sebagai lokomotif pengendalian wabah. Kita percaya bahwa langkah ini akan berdampak besar, terutama oleh kemampuannya mengoptimalkan seluruh sumberdaya kesehatan. Dengan gotong royong kolosal, tentu kemampuan layanan kesehatan akan meningkat dan juga dapat membangkitkan rasa percaya diri yang lebih besar. Ketiga, suatu tindakan khusus pemulihan ekonomi melalui penguatan desain kebijakan, termasuk mempertajam kebijakan fiskal agar benar-benar dapat menjadi instrumen utama penggerak ekonomi. Sudah saatnya semua pihak saling terbuka dalam menghadapi situasi yang dapat segera berubah menjadi krisis jika tidak ditangani dengan cara baru yang lebih menunjukkan semangat kebersamaan. (https://ekonomi.bisnis.com/read/20201017/9/1306284/pendekatan-kesehatan-dan-ekonomi-untuk-pandemi-covid-19.)

D. Membangun Kesadaran Kolektif Berbangsa dan Bernegara

Pada dasarnya tidak ada pihak manapun yang menginginkan kondisi ini berlarut larut, habis seluruh energi kita dalam menghadapi pandemi ini, akan tetapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi bukan hanya oleh bangsa Indonesia akan tetapi oleh seluruh masyarakat Dunia, Pandemi Covid-19 perlu disikapi oleh setiap individu di tanah air. Oleh karena itu semua pihak diharapkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap penyebaran wabah ini. Salah satu cara yang efektif dalam menghadapi pandemi ini yaitu meningkatkan kesadaran, karena itu tidak adil rasanya jika kita hanya kita mengganggap bahwa tanggung jawab hanya ada ditangan pemangku kekuasaan. Masing-masing pihak bisa mengambil peran sesuai dengan kapasitasnya, Pemerintah terus berjuang mencari solusi dari persoalan pandemi yang sudah menyeret jauh persoalan ekonomi ke jurang resesi, aparat terus bersiaga menegakkan disiplin, para alim ulama terus memberikan fatwa dan nasehat kepada ummatnya, sementara masyarakat setidaknya mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu yang sering disebut sebagai protokol kesehatan. Kita tentu biasa memahami betapa sulitnya Pemerintah mengambil tindakan karena ini tidak hanya menyangkut masalah kesehatan tapi akibat pandemi yang sudah berjalan selama kurang lebih 18 bulan ini banyak menimbulkan kerugian yang sangat besar baik dari segi moril maupun materil. Kendati demikian wajib bagi Pemerintah selaku pihak yang paling bertanggung jawab membuat kebijakan-kebijakan strategis yang bisa menekan angka penularan yang semakin tidak terbendung.

Dalam konteks bernegara dan dalam situasi menghadapi pandemi ini maka tidak boleh ada jarak lagi yang terpisahkan karena persoalan politik praktis, jarak kebijakan antara Pemerintah dengan rakyat, jarak tokoh masyarakat dan bahkan antar masyarakat, semua bersinergi dalam menghadapi pandemi yang hingga hari ini belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Padahal jika kita lihat beberapa Negara telah melewati masa-masa yang dahsyat dari penyebaran Covid-19 sebut saja China dan Amerika Serikat sebagai Negara dengan penduduk besar bahkan Wuhan sebagai kota asal mula virus ini berasal telah dinyatakan sebagai kota bebas Covid-19. Ada pertanyaan kemudian, apa yang terjadi pada masyarakat kita atau Pemerintah kita? Kenapa pandemi ini belum juga ada kepastian sementara rakyat makin terhimpit karena persoalan ekonomi yang makin sulit ini? Bukankah anggaran yang sanggat fantastis (lebih dari 900 T) juga telah digelontorkan untuk menghadapi pandemi ini? Inilah yang harus segera dijawab dengan langkah konkrit pemangku jabatan negeri ini, Pemerintah punya anggaran, punya kekuasaan dan wewenang, punya perangkat/alat negara, aparat negara punya diskresi, semua bisa dimaksimalkan agar badai pandemi ini segera berlalu. Wallaahu a’lam.

 

*) Dosen Pascasarjana UHAMKA Jakarta, Anggota Forum Doktor Sospol Universitas Indonesia, dan Direktur Heri Solehudin Center.