LBHN NU
SINERGI : LPBH NU Kota Depok usai mengadakan kegiatan diskusi bersama lapisan masyarakat. FOTO : ARNET/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Depok, mendesak Pemerintah bersama Polres Metro Depok untuk tegas bersinergi dalam menangani berbagai kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Ketua Umum LPBH NU Kota Depok, Muhtar Said mengatakan, kondisi tersebut tentu memberikan dampak yang sangat serius terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Depok.

“Untuk itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tentunya, peran serta masyarakat diperlukan guna menekan angka KDRT,” paparnya.

Dia menambahkan, DPAPMK juga perlu diberikan apresiasi. Pasalnya, telah membuka layanan konsultasi. Meski demikian pada laman website resminya, tidak ditemukan data laporan KDRT atau konsultasi terkait kasus itu.

“Hal tersebut tentu sangat memprihatinkan mengingat DPAPMK merupakan aparatur Pemerintah Kota Depok yang seharusnya melakukan inisiatif untuk membuat program yang bisa diakses oleh masyarakat,” lanjutnya.

Said mengungkapkan, ketiadaan data tersebut menjadi paradoks. Terlebih lagi, ketika banyaknya laporan atau kasus terkait dengan KDRT yang ditangani Polres Depok. Namun informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Depok terkait pelayanan konseling dan penanganan KDRT masih sangat minim. “Kondisi demikian justru membuat asumsi bahwa tidak ada sinergitas antara DPAPMK dengan Polres Metropolitan Kota Depok,” ungkapnya.

KDRT merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya, memberikan dampak fisik maupun psikologis bagi korban KDRT. Yaitu:  perempuan dan anak-anak yang merupakan kelompok rentan menjadi korban KDRT.

Dia juga menyebutkan, jika terjadinya KDRT dilatarbelakangi berbagai hal baik ekonomi, Pendidikan. Disamping itu, rendahnya komunikasi dan komitmen dalam suatu keluarga maupun minimnya peran serta pemerintah dalam memberikan edukasi kepada warganya.

“Padahal KDRT merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan segera, hal tersebut di dasari pada dampak yang ditimbulkan dari adanya KDRT tersebut seperti luka fisik atau cacat, hilangnya rasa percaya diri, depresi, serta gangguan psikis (kejiwaan) yang berlangsung berkepanjangan,” katanya.

Sehingga LPBH NU Depok menyerukan kepada DPAPMK Kota Depok untuk, Menjalin sinergitas dengan Polres terkait dengan data penanganan perkara dan tindaklanjut pembinaannya.

Sesuai dengan Pasal 15 UU No 23 tahun 2004 maka DPAPMK dan Polres Metro Depok bekerja sama untuk membuat kebijakan, terkait dengan mekanisme permohonan penetapan perlindungan bagi korban KDRT. tentunya yang mudah diakses semua kalangan. Sementara DPAMPK merumuskan program secara masif kepada masyarakat Depok tentang kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap adanya tindakan KDRT. (arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar