Kepala KCD Wilayah 2 Jabar I Made Supriatna
Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah 2 Jawa Barat, I Made Supriatna. FOTO: IST

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap 1 pada jenjang SMA/SMK di Kota Depok sudah dimulai, Senin (7/6). Di hari pertama dimulainya PPDB, diketahui tidak ada kendala dalam sistem dan lainnya.

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah 2 Jawa Barat, I Made Supriatna menegaskan bahwa PPDB pada hari pertama berjalan sesuai rencana, yaitu tidak ada kendala.

“Alhamdulillah hari ini berjalan sesuai rencana, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)nya,” tutur I Made kepada Radar Depok, Senin (7/6).

I Made menjelaskan, PPDB kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang mengharuskan peserta didik mengambil nomor token di sekolah tempatnya mendaftar. Tetapi, tahun ini pengambilan nomor token tidak digunakan dalam pembuatan akun.

“Kali ini jalurnya secara mandiri melalui online. Namun, jika memang mengalami kendala, peserta didik ataupun orang tua siswa bisa datang ke sekolah asal maupun tujuan,” jelasnya.

Dia menambahkan, di setiap satuan pendidikan sudah ada operator yang stand by untuk membantu jika terjadi kesulitan.

“Karena sudah menjadi kewajiban untuk mempermudah masyarakat, agar peserta didik mendapatkan haknya dalam PPDB ini,” tambahnya.

I Made berpesan, jika memang mengalami kesulitan dalam PPDB, kemudian juga sulit mendapatkan bantuan di sekolah asal atau tujuan, maka bisa langsung segera dilaporkan di KCD Wilayah 2 Jawa Barat.

“InshaAllah tinggal konfirmasi saja ke saya, jika memang dipersulit. Karena kan kami tidak mau mempersulit, seperti visi misi Jabar,” jelasnya.

Bahkan dia membeberkan, jika kedepannya dalam PPDB terdapat satu masalah dalam sistem, dirinya akan mengajukan kepada Disdik Provinsi Jawa Barat tentang perpanjangan waktu PPDB.

“InshaAllah sih tidak ada hambatan. Namun, jika memang nantinya ada kendala atau masalah, kami akan perpanjang waktunya. Karena kami tidak mau hak peserta didik hilang karena ada kendala,” ujarnya.

Terpisah, salah satu peserta didik yang mengikuti PPDB Kota Depok, Aries Naufal mengaku, pada hari ini dalam mendaftar tidak ada kesulitan yang berarti. Hanya saja, terkadang sistem lambat dibuka, entah karena bermasalah pada internet atau memang servernya terlalu banyak yang mengakses.

“Sejauh ini bisa dilakukan sendiri, secara mandiri di rumah. Semoga sampai pendaftaran selesai tidak ada hambatan yang mengganggu proses pendaftaran,” ucapnya singkat.

Imam Turidi: Output-Input Tidak Seimbang

Terpisah, tingginya animo masyarakat Kota Depok yang menginginkan anaknya bersekolah di sekolah negeri ternyata tidak sepenuhnya terakomodir, khususnya di jenjang SMP. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Imam Turidi yang menyebutkan output dan input memang tidak seimbang.

Imam mengatakan, permasalahan PPDB selalu menimbulkan kekhawatiran bagi para wali murid dan peserta didik itu sendiri. “Karena selama ini output dan inputnya tidak seimbang. Total lulusan lebih banyak dibanding SMP Negeri yang menampung,” tutur Imam kepada Radar Depok, Senin (7/6).

Menurut Imam, Pemkot Depok harus serius dalam menambah dan membangun SMP Negeri di Kota Depok. Bahkan, sebenarnya dalam satu kelurahan yang ideal adalah memiliki satu SMP Negeri. “Itulah PR bagi walikota, hanya tinggal menyesuaikan saja, mau dibuat SMPN atau MTSN. Yang jelas, warga Kota Depok bisa bersekolah negeri dan gratis,” jelas Imam.

Imam mendorong Pemkot Depok agar tidak setengah-setengah dalam memberikan program bantuan kepada masyarakat yang memang tidak mampu. “Terkait kebijakan yang ingin menambah jumlah SMP di Kota Depok, saya dukung. Dan semoga bisa terealisasikan, agar bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Depok,” pungkasnya. (rd/dis)

 

Jurnalis: Putri Disa

Editor: M. Agung HR