kemiskinan entaskan
Kepala Bagian Ekonomi Kota Depok, Wahid Saryono

RADARDEPOK.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak berpangku tangan dalam menegarungi badai naiknya angka kemiskinan dan pengangguran, saat Pandemi Covid-19.  Pelatihan bagi para terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), membangkitkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta perluasan digitalisasi daerah jadi kunci Pemkot Depok mengikis tingginya kemiskinan dan penganggur.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Kota Depok, Wahid Saryono mengatakan, terkait dengan pemulihan ekonomi harus dilihat asal muasalnya terlebih dahulu. Ekonomi yang melambat dikarenakan adanya kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan terjadinya mobilitas masyarakat menjadi lambat, sehingga berpengaruh kepada ekonomi.

“Bahkan, bukan hanya mobilitas lokal saja, tapi dunia. Sehingga berdampak kepada perekonomian. Jika ingin ekonomi segera pulih, maka kuncinya adalah kasus pandemi Covid-19 harus bisa diaatasi, sehingga aktivitas atau mobilitas kembali dengan normal,” tuturnya kepada Harian Radar Depok, Selasa (8/6).

Namun, dia menjelaskan, dalam menyikapi kondisi tersebut, khususnya bagi Kota Depok yang sudah melewati pandemi Covid-19 dalam waktu satu tahun lebih, ada bebarapa upaya yang dilakukan. Yang pertama, berupaya dari sisi pandemi Covid-19 itu sendiri, bagaimana caranya agar bisa segera mengatasinya.

“Itu yang dilakukan Satgas Covid-19, mengatasi pandemi Covid-19. Dan Alhamdulillah kami bertahan di oranye, semoga tidak meningkat menjadi merah. Kedepannya, diharapkan bisa pindah ke zona kuning kemudian hijau. Sehingga bisa menstimulus aktivitas ekonomi,” beber pria yang juga menjabat Kepala Bagian Ekonomi ini.

Yang kedua, dia menjelaskan, dari sisi aktivitas ekonomi di masa pandemi Covid-19 sangat terlihat perubahan pola transaksi ekonomi. Transaksi non tunai yang berkembang pesat akibat adanya pembatasan pola belanja. Selain itu, mulai banyak tumbuh bisnis baru yang lingkupnya di sekitar lingkungan, hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat enggan pergi berbelanja jauh, sehingga memilih belanja di sekitar lingkungan.

“Yang saya lihat, tumbuhlah usaha kecil yang menjawab perbatasan-perbatasan aktivitas tersebut. Ini barangkali yang akan terus didorong, bersinergi dengan pemerintah yang sekarang, salah satunya membangkitkan 5.000 UMKM dan 1.000 wanita pengusaha,” jelasnya.

Selanjutnya, Wahid menuturkan, yang dihadapi sekarang juga terdapat meningkatnya pengangguran. Menurutnya, bersama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) telah mengadakan pelatihan bagi para masyarakat yang terdampak. Para peserta dilatih untuk mendapatkan skil sehingga bisa memiliki usaha sendiri.

Di pasar tradisonal, kenyataannya masih banyak orang yang takut datang secara langsung, maka dari Pemkot Depok mulai memperluas akses, dengan belanja dengan sistem online. Masyarakat bisa berbelanja melalui Whatsapp dan nantinya belanjaan akan dikirim ke rumah. “Hal tersebut sudah kami lakukan, sejak tahun lalu,” tambah Wahid.

Dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), mulai melakukan penguatan lahan pekarangan di 63 kelurahan. Yaitu dengan mendorong dan mengisi waktu untuk melakukan penanaman yang hasilnya bisa dikonsumsi sendiri atau bisa dijual.

“Karena kemarin banyak yang Work From Home (WFH), maka kecenderungan orang dengan hobby menanam meningkat. Sudah kami lakukan di 63 kelurahan” jelasnya.

Sementara itu, pada 2021 ada beberapa program yang masih dalam proses. Yaitu dua program yang bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI), Pemkot Depok akan mengembangkan program perluasan digitalisasi daerah. Hal tersebut merespon adanya pola perubahan masyarakat dalam bertransaksi di masa pandemi Covid-19.

“Kami akan mendorong percepatan digitalisasinya, seperti pembayaran pajak daerah yang seluruhnya non tunai. Kemudian objek retribusi daerah akan didorong juga, hal tersebut untuk memudahkan masyarakat yang wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya,” ungkapnya.

Kemudian, Pemkot Depok juga akan berpartner dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang sedang membuat Tim Perluasan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Sedang dibentuk terkait dengan akses masyarakat dalam permodalan, bentuk usaha mikro, pendaan bisnis, dan lainnya. “Bisa dalam bentuk pinjaman, dukungan finansial, dan lainnya,” tambahnya.

Dia berharap, semoga pandemi Covid-19 bisa cepat berakhir, sehingga perekonomian kembali normal dan pulih. Serta kepada pemerintah pusat, semoga bisa mempercepat program vaksinasi. “Karena salah satu pra syarat yang memberikan dukungan ekonomi adalah melakukan percepatan vaksinasi,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Disnaker Kota Depok, Manto Djorgi mengatakan, penambahan jumlah pengangguran di Kota Depok tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Disnaker, antara lain mengefektifitaskan protokol kesehatan (prokes) di perusahaan, dengan melakukan pengawasan secara langsung.

“Dengan harapan tidak ada lagi klaster perusahaan. Sehingga perusahaan bisa terus berjalan, sehingga PHK terhindarkan,” tuturnya kepada Radar Depok, Selasa (8/6).

Yang kedua, Manto menjelaskan, melalui aplikasi Bursa Kerja Online (BKOL), tidak perlu melakukan tatap muka, bisa dioptimalisasikan pada setiap perusahaan. Selain perusahaan, calon tenaga kerja bisa mengaksesnya, yang artinya jika perusahaan membutuhkan tenaga kerja bisa melalui BKOL.

“Jadi, tenaga kerja dan perusahaan bisa mengoptimalkan adanya aplikasi BKOL milik Disnaker,” jelasnya.

Menurutnya, semua ini tidak terlepas dari perilaku masyarakan. Maka dari itu, dia berharap masyarakat bisa terus menerapkan prokes. “Sehingga perusahaan bisa tetap berjalan, jika karyawan tidak ada yang tertular Covid-19,” pungkasnya.

Perlu diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok mencatat pada tahun 2020 angka kemiskinan dan pengangguran mengalami peningkatan yang sangat drastis. Angka kemismikanan naik 2,45 persen atau 11.084 jiwa dan penganggguran naik 3,76 persen atau 118.032 orang.(dis/rd)

Jurnalis : Putri Disa

Editor : Fahmi Akbar