sidang penyelundupan garuda
Eks Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara (berbaju batik kuning hitam) saat menjalani agenda sidang pembacaan putusan di Ruang 4, Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Kota Tangerang, Senin (14/06)

RADARDEPOK.COM – I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara yang merupakan mantan Direktur Utama Garuda Indonesua divonis satu tahun penjara dan denda Rp 300 juta oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Ari terjerat kasus hukuman penjara atas kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.

“Kepada terdakwa I Gusti Ngurah Askhara menjatuhkan pidana satu tahun dan denda sejumlah Rp 300 juta,” ujar Hakim Ketua Nelson Panjaitan saat membacakan vonis tersebut di Ruang 4 PN Tangerang, Senin (14/06).

Hakim mempertimbangkan vonis tersebut berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) dan pembelaan yang diajukan Ari beserta penasihat hukumnya.

Kronologi kasus

Kasus kepabeanan yang menjerat Ari bermula saat pesawat baru yang dibeli PT Garuda Indonesia, jenis Airbus A330-900 Neo dengan nomor penerbangan GA9721, mendarat di hanggar milik PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten.

Saat itu, petugas Bea dan Cukai menemukan onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton ilegal di bagasi pesawat yang baru datang dari pabrik Airbus di Perancis tersebut.

Penyidik Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan kemudian menyatakan Ari terlibat menyelundupkan Harley dan Brompton itu.

Jadi Tersangka

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai Kemenkeu, Haryo Limanseto mengatakan, Ari ditetapkan sebagai tersangka pada awal September 2020.

Haryo saat itu mengatakan, pengusutan kasus penyelundupan tersebut tidak berhenti, tetapi lebih lambat pada masa pandemi Covid-19.

Petugas harus menaati protokol kesehatan, sehingga banyak saksi ahli tidak bisa hadir dalam satu waktu.

Sidang perdana

Ari menjalani sidang perdananya di PN Tangerang pada 15 Februari 2021. Dalam agenda sidang perdana, tim JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang mendakwa Ari dengan tiga pasal tentang kepabeanan.

Tiga pasal itu, yakni Pasal 102 huruf E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo Pasal 55 ayat 1, Pasal 102 huruf H Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Pasal 103 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Dituntut 1 tahun penjara

Ari dituntut satu tahun penjara oleh jaksa pada di PN Tangerang, 24 Mei 2021.

Jaksa meyakini Ari melanggar Pasal 102 huruf e UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atas tuntutan itu, Ari menyampaikan pembelaan alias pleidoi. Ia merasa tidak melakukan tindak pidana seperti yang dituntutkan kepadanya.

“Isi pleidoinya, pada pokoknya, penasihat hukum terdakwa dan terdakwa (Ari) menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana apa yang dikatakan penuntut umum,” kata Humas PN Tangerang Arief Budi Cahyono, Kamis (10/06).

“Dan oleh karenanya, terdakwa mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan keputusan bebas atau vrijspraak kepada terdakwa dari segala tuntutan,” sambung dia. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya