Kasi Intel Herlangga Wisnu
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kota Depok, Herlangga Wisnu Murdianto. FOTO:IST

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Penyelidikan dugaan kasus korupsi yang terjadi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok terus mengalami perkembangan. Sejumlah pejabat di lingkungan dinas tersebut diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok.

Terbaru, Kejari Depok kembali memeriksa Kepala Bidang Penanggulangan Bencana DPKP Kota Depok, Denny Romulo Hutauruk (DRH). Kali ini, DRH diperiksa terkait dengan dugaan kasus penggelapan dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 sebesar Rp9 miliar.

Pemeriksaannya sesuai dengan kapasitas sebagai Kabid Penanggulangan Bencana DPKP dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana bansos Covid-19 dari APBD Kota Depok tahun 2020.

“Iya pak DRH diperiksa di ruang Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Depok, dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Depok Hary Palar,” kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kota Depok, Herlangga Wisnu Murdianto.

Herlangga menerangkan, pemeriksaan DRH masih sebagai saksi atau belum ada penetapan tersangka. “Status beliau masih sebatas saksi,” ucap Herlangga.

Selain DRH, ia menyebutkan, pihaknya sudah memeriksa beberapa pejabat Kota Depok, tenaga honorer hingga kontraktor atas kasus dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan mark up pada Dinas Damkar Kota Depok yang sedang didalami.

“Status mereka semua juga masih sebatas saksi,” terang Herlangga.

Lebih lanjut, Herlangga mengungkapkan, pihaknya menduga telah terjadi pemotongan dana dari setiap paket bansos Covid-19 yang disalurkan kepada warga Kota Depok. Nilai Rp9 miliar adalah dana anggaran Covid-19 Bidang Penanggulangan Bencana (PB) DPKP Kota Depok.

“Benar kami mendalami anggaran dana Covid-19 pada Bidang Penanggulangan Bencana pada DPKP Kota Depok,” lanjut Herlangga.

Herlangga juga menjelaskan, pihaknya sudah beberapa kali memanggil dan memintai keterangan terhadap DRH, terkait anggaran dana Covid-19 Bidang PB pada DPKP Kota Depok. “Kabid PB DRH masih terperiksa. Begitu pun orang-orang yang sudah dipanggil Seksi Pidsus adalah terperiksa,” ungkapnya.

Namun, hingga kini pihak Kejari belum memeriksa Kepala DPKP Kota Depok, Gandara Budiana selaku penanggungjawab penyaluran bantuan dana bansos tersebut. “Kadis Damkar belum diperiksa,” pungkasnya. (rd/arn)

 

Jurnalis: Arnet Kelmanutu

Editor: M. Agung HR