Dinsos Asesmen PSK
TERJARING: Puluhan Pekerja Seks Komersial ketika berhasil di Dinas Sosial bersama Satpol PP di ruang rehabilitasi milik Dinas Sosial Kota Depok. (Tahun Lalu Sebelum Pandemi Covid 19). FOTO: ARNET KELMANUTU/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Prostitusi yang dibalut dengan media online atau offline, sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Bak saling menguntung, kegiatan bersetubuh tanpa ikatan ini masih bisa ditemui.

Menyikapi hal itu, Kabid Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Depok, Nita Ita Hernita mengakui adanya kegiatan prostitusi tersebut, baik secara online maupun offline. Sehingga pihaknya bersama Satpol PP Kota Depok melakukan penjaringan di beberapa lokasi di Kota Depok.

“Iya memang ada, kami pernah lakukan penjaringan di suatu tempat. Waktu itu sekitar jam 2 pagi, edisi tahun lalu,” terang Nita kepada Radar Depok, Minggu (20/6).

Penjaringan PSK tersebut juga untuk melakukan assesment petugas, jika masih ada keluarganya, tentu akan dikembalikan ke keluarganya agar di didik akhlak dan moralnya. “Upaya Dinsos juga akan mengikutsertakan ke program rehabilitasi sosial PSK kemensos, di panti selama empat bulan,” ungkap Nita.

Jenis rehabilitasi yang diberikan adalah terapi fisik, terapi mental spiritual, terapi psikososial, terapi keterampilan tingkat lanjut. Seperti keterampilan tata boga, tata busana, tata rias kecantikan, keterampilan handicraf. “Tentunya juga dengan dukungan penuh keluarga. Bimbingan ini juga bisa naik jenjang lanjutan dengan pemberian bantuan pengembangan modal usaha,” bebernya.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Depok, Supariyono menjelaskan, bahwa terjadinya prostitusi ada dua alasan. Pertama, karena faktor ekonomi dan faktor have fun, biasanya ini terjadi di dunia pelajar dan mahasiswa. “Tentu kita harus lihat dulu apa yang buat mereka lakukan hal itu. Penanganannya pasti juga beda karena alasannya berbeda,” jelasnya.

Menurutnya, untuk menangani penyedia prostitusi yang faktor ekonomi. Pemerintah harus menelusuri keberadaan rumahnya dan faktor lainnya, untuk mengetahui secara langsung. “Kalau yang faktor ekonomi harus kita bimbing, pemerintah perannya disini harus beri pekerjaan dab keterampilan agar secara perlahan kehidupannya bisa pulih,” ungkap Supariyono.

Lalu, untuk penyedia prostitusi yang have fun semata, harus dilakukan pembinaan karena apa yang telah dilakukan bukan memberikan kehidupan yang baik ke depannya. Dibeberkan Supariyono, pemerintah harus menggandeng tokoh agama, tokoh kesehatan, hingga mantan penyedia prostitusi yang telah kembali ke jalan yang benar. “Di sana tokoh tersebut bisa memainkan perannya, yang tokoh agama dari sisi keagamaannya, dokter dari sisi kesehatannya. Insha Allah bermanfaat,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Rudi Kurniawan menegaskan, jika pemerintah harus melakukan koreksi dengan jargon Kota Ramah Anak, karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. “Kata-kata itu memang tidak main-main, harus dilaksanakan dengan baik tapi ini kenyataannya terbalik,” ucap Rudi.

Menurutnya, belum ada upaya serius untuk mempersempit ruang gerak dunia prostitusi di Depok. Sebab izin apartemen terus dilakukan tanpa mengetahui tujuan, manfaat, dan target pasarnya siapa. Sehingga hal ini menjadi disalah artikan oknum yang tidak bertanggung jawab. “Bukannya melarang ada apartemen, tapi kita harus lihat tujuan untuk apa dan siapa. Kalau di Jakarta banyak apartemen karena di sana kebutuhan untuk orang pekerja,” katanya.

Dirinya juga meminta untuk memantau di tingkat RT, RW yang kini sedang digalakan menuju RW Ramah Anak, jangan sampai hal ini justru adanya di permukiman warga. “Kalau ini terjadi, pemerintah harus serius melakukan tindakan tegas. Misalnya langsung mencabut izin rumah kos tersebut,” pungkas Rudi. (rd/arn)

 

Jurnalis: Arnet Kelmanutu

Editor: M. Agung HR