Abdul Harris Bobihoe
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Abdul Harris Bobihoe. berbicara tentang kuota haji 2021 Indonesia yang ditutup Pemerintah Arab Saudi. FOTO : ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah Arab Saudi belum memberikan izin kepada jemaah Indonesia untuk mengikuti ibadah haji atau tidak mendapatkan kuota haji 2021 karena pandemi Covid-19. Namun, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe meminta agar pemerintah pusat dapat melakukan komunikasi dan melobi otoritas Kerajaan Arab Saudi guna membuka keran untuk kuota haji Indonesia.

“Tentu, kami Komisi V DPRD Jabar menghormati keputusan  (Tidak memberikan kuota haji 2021 bagi Indonesia) yang telah dibuat otoritas Kerajaan Arab Saudi, karena alasan keselamatan dan kesehatan di masa pandemi Covid-19. Namun, alangkah elok jika pemerintah kita mengirimkan utusan untuk melakukan komunikasi dan lobi-lobi lagi,” kata Harris kepada Radar Depok, Kamis (3/6).

Dia mengungkapkan, kuota haji di tahun ini memang sangat terbatas, di mana otoritas Kerajaan Arab Saudi hanya membuka keran kuota haji untuk sekitar 60 ribu jemaah, dan 10 ribu untuk jemaah dari Arab Saudi.

Yang menjadi agak terkejut, lanjut Harris, pemerintah Arab Saudi tidak mengakui vaksin Sinovac yang digunakan di Indonesia. Sehingga, mereka menolak untuk membuka kuota haji bagi calon jemaah haji Indonesia.

“Ini yang sedang dibicarakan pemerintah pusat, apakah memang seperti itu, dan jika Sinovac tidak bisa, diganti dengan vaksin apa, sesuai yang direkomendasikan di Arab Saudi,” papar Harris.

Padahal, wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini mengungkapkan, vaksin Covid-19 Sinovac yang digunakan oleh Indonesia telah memperoleh izin darurat penggunaan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Sinovac sudah mendapatkan setifikat dari WHO per tanggal 1 Juni . Hal ini tentu dapat membuka peluang Indonesia bakal mendapatkan jatah kuota haji dari pemerintah Arab Saudi pada 2021 ini,” ungkapnya.

Selain itu, kata Harris,Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, juga menjadi negara terbesar penyumbang jemaah. Maka, sudah sepatutnya Indonesia bisa mendapatkan kuota haji tersebut.

“Bagaimana pun umat Indonesia adalah umat Islam terbesar di dunia. Tidak elok Indonesia dengan umat Islam terbesar di dunia tidak mendapatkan kuota haji,” tegasnya.

Dia menerangkan, sejak pandemi Covid-19, Indonesia tidak mendapat kuota haji pada 2020, dan jika di 2021 juga digagalkan, artinya mundur dua tahun. Sehingga, mereka yang sudah menunggu hingga belasan tahun terpaksa harus mundur lagi pemberangkatan haji mereka.

“Apalagi sekarang ada batasan umur, kasihan mereka yang memiliki kemampuan dan niat untuk menyempurnakan rukun Islam, tapi keberangkatan haji mereka harus menunggu kuota haji hingga belasan atau bahkan dua puluh tahun lebih,” bebernya.

Karenanya, Harris meminta agar DPR RI bersama pemerintah pusat melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi, serta mencari solusi yang terbaik untuk calon jemaah haji Indonesia.

“Jangan karena masalah vaksin juga, paling tidak di tengah pandemi Covid-19, keran untuk jemaah haji dapat dibuka, walaupun masih sedikit,” bebernya.

Kemudian, jika memang benar-benar dibatalkan, maka dia meminta agar pemerintah, melalui Menteri Agama memberikan keterangan sejelas-jelasnya agar tidak menimbulkan pertanyaan dari calon jemaah haji Indonesia.

“Misalkan ok, tahun ini dilarang, dan sekarang sudah terlambat, secara administrasi dan lainnya, sudah tidak mungkin lagi kita mengurusnya karena sekitar sebulan lagi, ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, tahun depan bagaimana sikap dan persiapannya, itu yang harus dijalani, jika memang Sinovac tidak boleh, lalu apa yang direkomendasikan pemerintah Arab Saudi,” ucapnya.

Harris menambahkan, jemaah haji di Jabar termasuk yang terbanyak, yakni sekitar 50 ribu.

“Jadi memang perlu lobi-lobi dengan otoritas Arab Saudi. Saya kira pemerintah pusat perlu berbicara baik-baik ke sana,” pungkas Harris. (cky)

 

Tentang Tidak Dapat Kuota Haji 2021

  • Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe meminta agar pemerintah pusat dapat melakukan komunikasi dan melobi otoritas Kerajaan Arab Saudi guna membuka keran untuk kuota jemaah haji Indonesia
  • Komisi V DPRD Jabar menghormati keputusan yang telah dibuat otoritas Kerajaan Arab Saudi, karena alasan keselamatan dan kesehatan di masa pandemi Covid-19
  • Alangkah elok jika pemerintah kita mengirimkan utusan untuk melakukan komunikasi dan lobi-lobi lagi
  • Kuota haji di tahun ini memang sangat terbatas, di mana otoritas Kerajaan Arab Saudi hanya membuka keran untuk sekitar 60 ribu jemaah, dan 10 ribu untuk jemaah dari Arab Saudi
  • Pemerintah Arab Saudi tidak mengakui vaksin Sinovac yang digunakan di Indonesia. Sehingga, mereka menolak untuk membuka kuota bagi calon jemaah haji Indonesia
  • Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, juga menjadi negara terbesar penyumbang jemaah. Maka, sudah sepatutnya Indonesia bisa mendapatkan kuota haji tersebut
  • Sejak pandemi Covid-19, calon jemaah haji di 2020 gagal berangkat, dan jika di 2021 juga digagalkan, artinya mundur dua tahun
  • Meminta agar DPR RI bersama pemerintah pusat melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi, serta mencari solusi yang terbaik untuk calon jemaah haji Indonesia

 

Editor : Ricky Juliansyah