Tolak PPN Pendidikan dan Sembako
ILUSTRASI: Salah satu pedagang sembako di Pasar Tugu saat melayani pembeli, beberapa waktu lalu. Selain PPN Pendidikan, pemerintah juga berencana akan menerapkan PPN pada sembako. FOTO: IST

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah pendidikan dan bahan pokok alias sembako. Hal tersebut, menuai penolakan dari semua elemen, khususnya masyarakat Kota Depok.

Kebijakan tersebut akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam draf revisi UU Nomor 6, pengenaan pajak tersebut diatur dalam Pasal 4A.

Kebijakan ini pun menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Supariyono.

“Lucu saja, pemerintah ingin ambil pajak dari dunia pendidikan, secara pemerintah saja memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” ucap Supariyono kepada Radar Depok, Minggu (13/6).

Supariyono menjelaskan, jika pemerintah memberikan dana BOS, maka memang tidak semuanya mengambil dana tersebut, terlebih lagi sekolah-sekolah elite. Namun, perlu diperhatikan, masih banyak sekolah swasta yang menengah ke bawah, dengan isi siswa juga yang menengah ke bawah.

“Maka nantinya, jika ada pajak untuk sekolah, akan diberatkan lagi kepada siswanya. Sehingga membuat siswa yang tidak mampu akan lebih terbebani lagi,” bebernya.

Terlebih di saat pandemi Covid-19, dimana kondisi ekonomi masih tidak stabil. Menurutnya, sangat tidak pantas menerapkan aturan pajak di tengah masa pandemi Covid-19 seperti ini. “Dengan adanya Covid-19, banyak anak yang bayarannya menunggak. Ditambah dengan pajak, tambah berat lagi. Bahkan sekolah swasta nanti bisa terancam tutup,” tambahnya.

Supariyono berharap, Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Kementerian Keuangan bisa mempertimbangkan lagi terkait aturan yang dibuat. Namun, jika memang dipaksakan akan tetap memungut pajak pendidikan, bisa dilakukan kepada sekolah-sekolah elite atau menengah ke atas saja.

“Saya tetap tidak setuju dengan diberlakukannya pajak pendidikan. Tapi jika memang terpaksa diberlakukan, yang sekolah menengah ke bawah tidak perlu dipungut pajak, bisa diambil dari sekolah yang menengah ke atas saja,” tegas Supariyono.

Terpisah, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar, Sri Haryani mengatakan, dirinya tidak setuju dengan adanya rencana pemerintah yang ingin mentarifkan pajak. “Karena saat ini ekonomi serang melemah. Di masa sulit ini, masa masyarakat harus menambah biaya untuk PPN,” tuturnya.

Sri menambahkan, terlebih masyarakat kecil yang biasanya memilih belanja di pasar tradisional karena murah tanpa adanya PPN. “Kalau bisa tolong dipertimbangkan lagi terkait kebijakan tersebut,” tambahnya.

Sri menjelaskan, di masa Pandemi Covid-19, perekonomian masih sangat tidak stabil, apalagi di pasar tempat berdagang mengalami penurunan sampai dengan 50 persen. “Jadi, bisa dipertimbangkan sampai benar-benar keadaan normal kembali. Itu pun jangan terlalu besar PPNnya,” pungkasnya. (rd/dis)

 

Jurnalis: Putri Disa

Editor: M. Agung HR