samsat depok I
TAAT PAJAK : Para wajib pajak membayar PKB di halaman Kantor Samsat Wilayah Depok I, Rabu (21/7). FOTO : DAFFA/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama 3-20 Juli, menimbulkan kegalauan. Samsat Wilayah Depok I mencacat  target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada triwulan ketiga diprediski tidak tercapai. Hingga Rabu (21/7), yang sudah terkumpul  39,08 persen atau sekitar Rp235.336.636.000.

Kasi Pendataan dan Penetapan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Depok I, Fredy Hermanto menjelaskan, selama PPKM Darurat, minat masyarakat membayar pajak kendaraan semakin berkurang. Fredy mengaku, pesimis akan mencapai 65 persen atau sebesar Rp374.772.208.850 dari target tri wulan ketiga PKB 2021. Hingga saat ini baru mencapai 39,08 persen atau sekitar Rp235.336.636.000.

“Terasa sekali penurunannya yang biasanya tiap bulan ini tambah enam persen, nah ini gak sampai. Ini disebabkan adanya pengurangan titik layanan, dan dampak ekonomi masyarakat akibat PPKM Darurat,” ujarnya kepada Harian Radar Depok, Rabu (21/7).

Dia menambahkan, titik layanan samsat ditutup lantaran tidak termasuk ke dalam sektor essensial sesuai kebijakan PPKM Darurat. Sehingga, pihaknya memberlakukan pengurangan, seperti Samsat Gendong Kelurahan Tapos, Outlet Samsat ITC Depok dan Kelurahan Kalimulya.

“Saat ini, untuk layanan yang masih optimal ada Samsat Induk, dua mobil samsat keliling di halaman depan kantor, serta layanan online Samsat Jbret juga E-Samsat. Samsat Jbret juga E-Samsat. Besok (Hari ini) kami akan coba buka kembali Samsat Gendong yang di Kelurahan Tapos. Tapos karena wilayah paling timur dari kantor induk,” terangnya.

Selama masa pemberlakuan PPKM Darurat, lanjut Fredy, rata-rata per hari peningkatan pajak yang dibayarkan wajib pajak hanya 0.2 persen. Dan untuk mencapai angka satu persen membutuhkan waktu 5-6 hari baik Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) maupun Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).

“Sebetulnya target PKB setahun itu dibagi ke dalam empat tri wulan. Tiga bulan pertama target 16 persen, selanjutnya 36 persen, lalu 65 persen, dan keempat 100 persen atau Rp576.572.629.000. Di tri wulan ketiga sampai dengan Rabu (21/7) kami baru mencapai 39,08 persen, Rp235.336.636.000,” tuturnya.

Diketahui, pada Juli 2021 dari delapan kecamatan yang ada, terdapat 505.665 roda dua dan 47.286 roda empat yang tidak melakukan daftar ulang kendaraan (KTMDU). Serta 55.452 roda dua dan 11.329 roda empat belum melaksanakan daftar ulang kendaraan (KBMDU) di Samsat Wilayah Depok I.

“Enam kecamatan yaitu Cimanggis, Tapos, Beji, Sukmajaya, Cipayung, dan Cildong. sementara dua wilayah lainnya perbatasan Bogor itu Kecamatan Tajur Halang dan Bojonggede. Wajib pajak di Kecamatan Cimanggis yang paling banyak belum membayar PKBnya,” bebernya.

Salah satu pemilik kendaraan, Rusli M mengaku, belum membayar pajak akibat tidak memiliki uang untuk membayar. Tiap membayar pajak dia mesti menyiapkan Rp700 ribua-an. “Saya belum miliki uang. Saat ini buat makan saja sulit bagaiman bisa untuk membayar pajak motor,” kata pria Sukmajaya ini.

Terpisah, pemilik kendaraan lainnya, M Yudi menjelaskan, setiap terkumpul uang guna membayar pajak motor, pasti selalu terpakai dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Maklum, kerja serabutan tidak mencukupi keperluan istri beserta tiga anaknya. “Buat makan sama jajan anak saja pas-pasan. Gimana mau bayar pajak,” tandasnya singkat.(daf/rd)

Jurnalis : Daffa Syaifullah 

Editor : Fahmi Akbar