nikahkan
NIKAHKAN : Ketua APRI Kota Depok, Muhammad Irfan sedang menikahkan salah satu pasangan saat PPKM. FOTO : ARNET/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat membuat pasangan yang ingin ijab qobul, berfikir ulang. Apalagi, adanya kasus hajatan yang melanggar protokol kesehatan (Prokes). Berdasarkan data Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kota Depok, ada 17 pasangan yang melanjutkan dan delapan pasangan tunda menikah.

Ketua APRI Kota Depok, Muhammad Irfan menuturkan, ada lima sampai delapan pasangan yang menunda jadwal pernikahan, karena bertepatan dengan tanggal kegiatan PPKM Darurat. “Jadi pasangan yang menunda, mengatur ulang kembali jadwal pernikahannya,” tuturnya kepada Harian Radar Depok, Selasa (6/7).

Tak hanya itu, kelangsungan pernikahan juga masih terjadi di situasi kebijakan PPKM ini. Ada sekitar 17 pasangan pengantin yang tetap melangsungkan pernikahannya, hal ini karena sudah terlanjur mendaftar dan segala sesuatunya telah dipersiapkan. “Iya kurang lebih ada 17 pasangan pengantin yang tetap menikah dengan menegakan protokol kesehatan,” lanjut Irfan.

Bagi pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan saat pandemi dan PPKM Darurat, untuk mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Seperti akad nikah berlangsung tidak lebih dari 30 orang dan pelaksanaan di balai nikah KUA tidak lebih dihadiri 10 orang, sesuai dengan SE Kemenag RI dan SE Walikota Depok.

Terpisah, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok tidak dapat memastikan soal masyarakat yang melakukan pembatalan pernikahan selama PPKM Darurat berlangsung, sebab data pemohon ada di setiap KUA masing-masing wilayah.

“Kami belum mengetahui ada yang membatalkan atau menunda jadwal pernikahan, karena hal itu langsung ditangani KUA setiap wilayah,” jelas Humas Kemenag Depok, Lan Setiawan, Selasa (6/7).

Dia menyampaikan, rekapan data pemohon nikah akan diserahkan ke Kemenag dari setiap KUA dalam kurun waktu satu bulan sekali. Sehingga, pelaksanaan PPKM ini belum terlihat berdampak pada jadwal pernikahan yang sudah ditentukan atau tidak. “Tapi intinya, jika memang sudah terdaftar di tanggal PPKM, tentu masih bisa dilaksanakan selama mematuhi prokes dan ketetapan dalam peraturan PPKM,” tegasnya.

Dia meminta, agar terkait jadwal pernikahan dikonfirmasikan ke setiap Kepala KUA, sebab setiap KUA memiliki kultur di wilayah masing masing dalam melaksanakan pernikahan. sehingga yang lebih kenal dalam jadwal pernikahan adalah Kepala KUA.(arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar