Kunjungan Mendagri Tito ke Depok
MONITORING: Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri) didampingi Walikota Depok, Mohammad Idris usai menggelar Rapat Koordinasi, di Gedung Balaikota Depok, Jumat (23/7). FOTO: DAFFA SYAIFULLAH/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian monitoring masalah pengendalian Covid-19 di sejumlah wilayah aglomerasi di Jawa Barat, salah satunya Kota Depok. Hal ini lantaran Kota Depok menjadi salah satu dari tiga daerah kontributor kasus Covid-19 yang cukup tinggi.

Pada kunjungannya ke Kota Depok, Jumat (23/7) Mendagri bersama Pemkot Depok membahas sejumlah persoalan. Di antaranya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), treatment, bed occupancy rate (BOR) hingga percepatan vaksinasi. Kemudian juga masalah bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi dan dukungan APBD.

“Penanganan pandemi Covid-19 di Kota Depok, Bekasi, dan Tangerang itu akan menunjang pengendalian di ibukota, karena masuk ke dalam aglomerasi megapolitan,” ujarnya kepada Radar Depok, Jumat (23/7).

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, penyumbang kasus Covid-19 cukup tinggi adalah Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Karawang. Tito meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan sharing burden (berbagi beban) terkait pengadaan bantuan sosial (bansos). Tito meminta, tidak hanya menggunakan anggaran Pemerintah Pusat saja, tetapi juga APBD.

“Bansos meskipun ada dari pusat. Saya juga paham bahwa di daerah pun memiliki anggaran untuk bansos, baik mata anggaran bansos sendiri, maupun anggaran tidak terduga yang dapat digunakan bansos,” terangnya.

Tito Menegaskan, akan turun ke daerah lainnya, memantau realisasi anggaran bansos. Jika kedapatan tidak ada realisasinya, maka pemda setempat akan diberikan surat teguran. Dia berharap kabupaten/kota agar bergerak mencairkan anggaran APBD kepada tenaga kesehatan (nakes). Guna memberikan motivasi nakes yang telah menjadi ujung tombak dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Walikota Depok karena sudah mencairkan intensif untuk tenaga kesehatan, 100 persen sampai Juni 2021. Saya minta kepala daerah lainnya bisa melakukan hal sama,” katanya.

Tito mengingatkan, bansos yang disalurkan ke masyarakat harus betul-betul tepat sasaran yang membutuhkan. Agar tidak dimarkup, dan digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat. Kepala daerah juga harus turun langsung dalam distribusi guna mendapat daya dukung masyarakat. “Di daerah kadang untuk menyampaikan takut nanti duplikasi dengan data pusat. Lebih baik kita berpikir masyarakat kita yang terdampak kesulitan, menerima double daripada tidak sama sekali. Yang penting niat baik untuk membantu masyarakat,” ungkapnya.

Terkait Vaksinasi, Kata Tito, kepada kepala daerah agar tidak menyimpan vaksin Covid-19. Berdasarkan data, ada 18-19 juta vaksin yang tersebar di daerah, dan masih disimpan sebagai cadangan untuk suntikan kedua. “Jangan distok, jangan disimpan. Arahan Presiden harus segera diberikan pada masyarakat. Dalam waktu dekat sekitar Agustus, akan ada pasokan vaksin yang cukup tinggi,” bebernya.

Sebagian besar daerah-daerah meminta ada supplai vaksin yang cukup. Namun, harus dipahami Indonesia bukanlah negara produsen vaksin. Dirinya berharap agar Vaksin Merah Putih dapat segera diproduksi sehingga bisa memenugu kebutuhan dalam negeri. “Jumlahnya sangat dinamis, seluruh negara berebut. Menkes mendistribusikan sesuai skala prioritas seperti tenaga kesehatan, front liner, TNI-Polri, dan zona merah,” tuturnya.

Walikota Depok, Mohammad Idris menjelaskan, Kota Depok memiliki anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp90 miliar untuk dimanfaatkan mengatasi permasalahan bencana alam maupun non alam. Termasuk di dalamnya Covid-19 dan membantu siswa SMA kurang mampu. “Dari Rp90 miliar, baru terealisasi 38 persen untuk penanganan Covid-19. Istilah BTT itu tidak hanya bencana alam, tetapi non alam juga. Misalnya longsor Kali Pesanggrahan dua kali, Kali Cipayung longsor, termasuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” terangnya.

Menurutnya, alokasi anggaran BTT untuk RTLH juga salah satu dampak dari Covid-19. Sekitar Rp43 Miliar dianggarkan untuk RTLH dan masih dalam tahap pelelangan konsultan. “Karena sedang pelelangan makanya belum direlisasi. RTLH masuk ke dalam masalah dampak dari masalah Covid-19. Kalau mereka dibiarkan tempat tinggalnya tak layak, maka menjadi masalah,” tuturnya.

Selain itu lanjut Idris, Stok Vaksin Covid-19 di Kota Depok telah habis. Sementara, capaian vaksinasi telah mencapai 17 persen dari target yang didukung percepatan vaksin dari TNI-Polri. “Terkait masalah vaksin, kita minta ke Kementrian. Karena pusat sudah sepakat aglomerasi ini menjadi sebuah potensi utama dan prioritas untuk penanganan masalah Covid-19,” terangnya.

Untuk bansos sendiri, Pemkot Depok akan melakukan pendataan ulang kepada 98 ribu masyarakat non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Serta menggandeng kepolisian dan Kejari untuk membuat kesepakatan dan pendamping realisasi dampak Covid-19. Lebih lanjut, pihaknya juga telah meninta kepada perusahaan yang bisa beroperasi baik esensial maupun kritikal, memanfaatkan dana CSR guna membantu penanganan Covid-19 di Kota Depok.  “Ini masuk alternatif, bukan dari APBD tapi CSR, sudah disurati,” pungkas Idris. (rd/daf)

 

Jurnalis: Daffa Syaifullah

Editor: M. Agung HR