Tempat Hajatan Lurah Disegel
DITERTIBKAN: Satpol PP Kota Depok menyegel lokasi hajatan di kawasan Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoranmas yang digelar seorang lurah. Dan diduga melanggar pada hari pertama penerapan aturan PPKM Darurat. FOTO: IST

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pada hari pertama penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diberlakukan, seorang lurah di Kecamatan Pancoranmas menyelenggarakan hajatan pernikahan, di Gang H Syuair RT01/02, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoranmas, Sabtu (3/7). Kegiatan tersebut dihentikan petugas, karena diduga melanggar maklumat pemerintah dan kebijakan Walikota Depok.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak hajatan tersebut digelar cukup semarak. Beberapa orang yang hadir terlihat berjoget diiringi alunan musik. Mereka juga mengenakan masker. Namun, belum dapat dipastikan jumlah yang hadir pada acara tersebut. Sementara dalam aturan PPKM Darurat yang digelar 3-20 Juli, resepsi pernikahan hanya bisa dihadiri maksimal 30 orang.

Terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri mengaku, akan segera menyelidiki serta memeriksa yang bersangkutan untuk membuktikan kebenarannya.

“Akan kami panggil, dan besok (hari ini, red) di BAP dahulu. Nanti tim Pemeriksaan Khusus (Riksus) yang akan merekomendasikan,” tutur Supian kepada Radar Depok.

Selain itu lanjut Supian, apabila lurah tersebut terbukti menyalahi aturan dan melanggar, maka pihaknya akan memberikan sanksi berupa disiplin berat. “Masuk dalam kategori disiplin berat. Jika terbukti menyalahi aturan dan melanggar, bisa turun pangkat, lepas jabatan sampai pada pemberhentian,” tegas Supian.

Senada, Juru Bicara Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, lurah yang bersangkutan saat ini sedang menjalani proses hukum di Polres Metro Depok. “Pertama, dia sedang jalani proses hukum di Polres. Kedua, posisi ASN nya sedang di proses BKPSDM,” ujar Dadang singkat.

Terpisah, Camat Pancoranmas, Utang Wardaya mengatakan, tidak tahu jumlah undangan yang disebar oleh lurah tersebut. Ia menilai, penyelenggaraan pernikahan dengan mengundang orang lebih dari aturan PPKM Darurat tidak dibenarkan. Mengingat kondisi kasus penyebaran virus Covid-19 di Kota Depok masih cukup tinggi. “Yang hajatan Lurah Pancoranmas,” terang Utang kepada Radar Depok.

Utang menyatakan, seharusnya lurah tersebut bisa mengendalikan, karena hal itu di luar konteks substansi kondisi sekarang. Di lain pihak juga masyarakat banyak yang jatuh sakit dan meninggal karena Covid-19. Adapun, lanjut Utang, dua hari sebelum acara berlangsung, Kamis (1/7), Gugus Tugas Covid-19 tingkat kecamatan bersama Satpol PP telah meninjau lokasi untuk memastikan situasi dan kondisi dengan pertimbangan protokol kesehatan. Dia juga mengaku, sempat menghadiri perhelatan itu untuk mengawasi jalannya proses akad nikah dari pukul 09.00 sampai 09.30 WIB. Sempat pemilik hajatan mencanangkan palang pintu, tetapi Satgas Covid-19 kecamatan melarang.

“Sebetulnya tata letak tempat dan waktu akad nikah tadi tertib. Jadi rombongan besan hanya 15-20 orang, sisanya tuan rumah dan hanya ada satu meja vvip dengan lima kursi, disertai panggung pelaminan. Untuk kursi tamu undangan hanya 15-20 kursi. Tidak ada panggung hiburan saya lihat waktu itu. Selebihnya saya tidak memantau sampai acara selesai apakah ada resepsi atau tidak,” ucap Utang.

Sementara itu, Kapolsek Pancoranmas, Kompol Triharijadi mengatakan, ia sudah mengimbau untuk berhenti. Karena sesuai keputusan Walikota Depok, PPKM Darurat terkait pernikahan hanya dilakukan acara akad nikah dihadiri 30 orang. Ia menyebutkan, pihaknya juga telah meminta keterangan awal dari Lurah Pancoranmas, Suganda, pada Sabtu (3/7). Saat ini kasus tersebut ditangani langsung oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Depok.

“Sudah dimintai klarifikasi awal, dan lanjut diarahkan ke Satreskrim Polres,” ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Supariyono mengatakan, masih ada beberapa catatan yang harus diketahui, agar penanganan Covid-19 bisa diperbaiki lagi ke depannya. “Untuk penanganan Covid-19 saya apresiasi Pemkot Depok. Namun, jika dilihat masih ada saja ASN yang membuat contoh tidak baik. Salah satunya lurah yang kemarin menggelar pesta pernikahan di hari pertama PPKM Darurat,” tutur Supariyono kepada Radar Depok, Minggu (4/7).

Supariyono menjelaskan, hal tersebut nantinya akan membuat masyarakat berargumen jika dilakukan penindakan oleh aparat. “Nanti mereka malah berargumen, silakan benahi aparat kalian dulu, baru masyarakat. Itu kan yang repot,” tandasnya.

Supariyono khawatir, apa yang telah dilakukan oleh ASN tersebut, segala kebaikannya bisa hilang begitu saja hanya karena satu kesalahan. Dirinya meminta kepada Walikota atau Sekretaris Daerah (Sekda) atau siapapun yang berwenang agar menindak hal tersebut. Tujuannya agar tidak terulang di aparat atau ASN lain, yang nantinya menimbulkan efek yang besar ke depannya. “Saya berharap Walikota bisa menegur keras dan hukuman yang diberikan juga diberitahu ke masyarakat, supaya masyarakat merasa adil,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan, terkait penanganan Covid-19 yang berada di hilir sudah cukup maksimal dilaksanakan. Tinggal pencegahan (di hulu) yang perlu diperbaiki lagi. “Untuk pelayanan di hilir, kami Komisi D sering rapat dengan Satgas Covid, Dinkes, Dinsos sudah mendapat gambaran progresnya, seperti menambah bed dan lainnya,” sambungnya.

Supariyono berharap, para ASN yang telah bekerja pagi malam yang menangani pandemi Covid-19, semoga diberikan kesehatan dan menjadi amalnya kelak. “Kami juga berdoa sama-sama agar mereka yang bekerja ikhlas menangani pandemi Covid-19 ini bisa menjadi amal ibadahnya kelak, karena telah membantu orang banyak,” pungkasnya. (rd/daf/dis)

 

Jurnalis: Daffa Syaifullah, Putri Disa

Editor: M. Agung HR