Ikravany Hilman
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman. FOTO : ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Meski Lurah Pancoranmas, Suganda sudah ditetapkan sebagai tersangka lantaran melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman meminta agar Pemkot Depok dapat memberikan sanksi tegas.

“Penetapan tersangka itu kan proses hukum. Namun, di luar itu, proses politik di Pemkot Depok juga harus dijalankan,” kata Ikra kepada Radar Depok, Rabu (7/7) malam.

Anggota Komisi A DPRD Kota Depok ini mengungkapkan, berdasarkan informasi bahwa yang bersangkutan sudah dipanggil Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Tapi, saya belum tahu sudah diserahkan (Hasil BAP-nya.red). informasinya sudah (Diserahkan. red), terus hasilnya apa,” ungkap Ikra.

Ikra menilai, pelanggaran yang dilakukan Lurah Suganda bukan hal yang sepele. Bahkan, ini sudah pengabaian, sebab pengabaian itu bukan pelanggaran lagi, dia pun mengasumsikan lurah tersebut sudah tahu akan aturan yang berlaku.

“Saya asumsikan sudah tahu. Karena dia ini bukan warga biasa, berbeda jika pelanggaran dilakukan oleh warga biasa. Tapi, ini dilakukan oleh aparatur pemerintahan,” ujarnya.

Dirinya sebagai salah satu unsur dari pemerintahan daerah, termasuk mewakili walikota harusnya merasa dilecehkan otoritasnya, akibat pengabaian PPKM Darurat tersebut.

“Sementara, kita melakukan peraturan, melaksanakan dan menerima mandat dari pemerintah pusat, di hari pertama malah terjadi pelanggaran oleh aparatur pemerintah yang sengaja, sengaja itu,” katanya.

Menurutnya, acara yang digelar itu bukan acara spontan, meski PPKM Darurat itu memang membolehkan acara pernikahan. Namun, tetap tidak memperbolehkan pengumpulan orang, makanan juga harus dibawa pulang, bukan makan di tempat.

“Ini kan tidak, ada prasmanan, bahkan ada acara musik juga. Ini memang berencana untuk kumpul-kumpul. Ini dilakukan oleh aparatur pemerintah,” bebernya.

Dari sini, Ikra menegaskan, lurah tersebut harus diberikan sanksi, paling tidak dicopot dari jabatannya. Sebab, Pemkot Depok harus menegakkan marwahnya, jangan sampai aparaturnya malah melecehkan peraturan yang berlaku.

“Jangan sampai juga warga sampai menilai jika hal ini sesuatu pengabaian yang dibiarkan. Sehingga, Pemkot tidak punya legitimasi moral untuk menegakkan aturan. Saya ingin itu dikembalikan, legitimasi moral untuk menegakkan aturan itu dengan cara memberi sanksi, ganti lurahnya,” tegas Ikra.

Selain itu, Ikra melanjutkan, lurah tersebut dengan pengabaiannya, seperti tidak menghargai sama anak-anak yang kehilangan orang tuanya, atau orang tua yang kehilangan anaknya akibat Covid-19, juga para tenaga kesehatan (Nakes) yang terus berjibaku merawat pasien Covid-19.

“Bahkan, beberapa Nakes yang menjadi korban. Nah, mengembalikan ini tidak ada cara lain, menurut saya harus dipecat. Setiap jabatan punya resiko, tanggung resiko dari yang dia lakukan,” lanjut Ikra yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok ini.

Demi kemaslahatan bersama, Ikra kembali menegaskan, untuk jangka panjangnya lurah tersebut harus diganti. Sebab, kita tidak akan pernah tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir dan Pemkot punya otoritas penuh untuk melakukan penegakkan aturan.

“Jika urusan ini saja Pemkot tidak bisa memberikan kepercayaan terhadap warga, bagaimana mau menegakkan peraturan, jika yang ini saja tidak dipertegas oleh Pemkot Depok. Padahal Pemkot Depok harus bertindak tegas dan tidak pandang bulu,” tegasnya lagi.

Jangan sampai, Ikra menambahkan, warga berfikir temannya boleh melanggar aturan, sementara warga biasa harus dituntut untuk mengikuti dan mematuhi aturan.

“Harus ada prinsip keadilan di sini,” pungkas Ikra. (cky)

 

Editor : Ricky Juliansyah