Ilustrasi Hotel
Ilustrasi Hotel. FOTO: IST/NET

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Bisnis perhotelan di Kota Depok masih terdampak seiring adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang berlangsung sejak 3-20 Juli 2021. Aturan tersebut berupa pembatasan operasional di berbagai tempat publik, pengurangan kapasitas event atau meeting, hingga para tamu yang mesti menyodorkan syarat negatif tes antigen untuk bisa menginap di hotel.

Terbaru, pemerintah pusat telah menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk memperpanjang PPKM Level 4, termasuk Kota Depok hingga 25 Juli.

Menyikapi hal itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Depok, Fajar Prawinto Bagiakusuma mengaku, PPKM membuat usaha perhotelan non penanganan covid-19 dan restoran semakin terjun bebas. Dengan rata-rata okupansi (hunian) satu digit atau di bawah 10 persen, serta tidak adanya kegiatan meet.

“Jadi jelas kami menjerit. Kami mengalami okupansi hingga satu digit atau di bawah 10 persen. Malahan ada yang 3 persen,” ungkap Fajar kepada Radar Depok, Rabu (21/7).

Fajar menilai, perpanjangan PPKM Darurat yang mengganti nama menjadi PPKM Level 4, tentu tidak akan mengubah okupansi yang rata-rata terjun. Sebab aturan pelarangan yang membuat aktivitas perhotelan dan restoran tidak seperti biasanya.

Meski begitu, sejumlah upaya telah dilakukan. PHRI Pusat bersama PHRI Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Badan Pimpinan Cabang (BPC) yang ada di kota maupun kabupaten mengenai masalah tersebut. “Kami dengar semua dari BPC, bagaimana di daerah dan kota. Intinya kami meminta relaksasi BPJS, listrik, dan juga pajak,” tegas Fajar.

Fajar menyarankan, agar PPKM dikaji ulang oleh pemerintah bersama dengan sektor yang terdampak. Karena penyebaran terbanyak justru dari klaster keluarga, bukan dari kegiatan meet yang mana telah diterapkan protokol kesehatan ketat pada pelaksanaannya.

Terpisah, Kota Depok secara resmi memperpanjang PPKM Level 4 mulai 21 Juli hingga 25 Juli. Perlu diketahui, berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/288/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, perhotelan non penanganan karantina beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50 persen staf.

Walikota Depok, Mohammad Idris menerangkan bahwa PPKM yang diperpanjang ini sesuai instruksi dari Pemerintah Pusat.

“Seluruh aktifitas yang menimbulkan kerumunan dilarang. Warga untuk aktif melaksanakan Gerakan Jaga Kampung Kita (Jaga Kaki) bersama dengan TNI, Polri serta jajaran terkait lainnya, demi mengoptimalkan pelaksaan PPKM Level 4 ini,” ungkap Idris melalui keterangan resmi yang diterima Radar Depok, Rabu (21/7).

Idris menegaskan, bagi setiap pribadi, perkantoran, pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan, dapat dikenakan sanksi administratif hingga dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana membeberkan, sektor yang telah diatur selama PPKM Level 4, di antaranya Perkantoran Sektor Non Esensial melangsungkan WFH 100 persen, untuk sektor non-esensial WFH 50 persen.

“Sektor non esensial itu, ada perbankan dan keuangan. Lalu ada teknologi Informasi dan komunikasi, selanjutnya ada perhotelan, ada pasar modal, industri, serta sektor pemerintah,” ungkapnya.

Namun dalam Perbankan dan Keuangan boleh beroperasi dengan ketentuan staf 50 persen dan terkait urusan 25 persen untuk pelayanan administrasi. Pada Industri, pemerintah mengatur 50 persen untuk staf dan 10 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran. Selanjutnya, pada Pemerintahan hanya diizinkan 25 persen melakukan WFO.

Terkait, sektor Kritikal, Dadang melanjutkan, untuk kesehatan, ketertiban dan keamanan diperbolehkan beroperasi 100 persen. Begitu juga pada bagian penanganan bencana, logistik dan distribusi, energi, makanan minuman, objek vital nasional, proyek strategis nasional, infrastruktur, hingga listrik, air, dan pengolahan sampah.

“Kami perbolehkan beroperasi 100% paling banyak staf, hanya pada fasilitas produksi atau konstruksi atau pelayanan. kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran diberlakukan paling banyak 25% staf. Ini guna mendukung operasional,” terang Dadang.

Untuk pendidikan, jika pembelajaran tatap muka dibatalkan, dengan tetap melangsungkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau secara online. Hal ini diputuskan untuk menghindari klaster sekolah, yang dapat mengorbankan anak dan tenaga pendidik. Selanjutnya, untuk sektor Supermarket, midi market, mini market, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

“Lalu, apotik dan toko obat dapat buka selama 24. Sedangkan pusat perbelanjaan masih ditutup. Kecuali menjadi akses untuk warga membeli makan atau ke pasar swalayan diperbolehkan tapi dengan memperhatikan ketentuan yang sudah diatur,” papar Dadang.

Kegiatan makan atau minum ditempat umum tidak diperbolehkan makan di tempat, hanya diperkenankan untuk beli dan di bawa pulang (take away), dengan jam operasional sampaik pukul 21.00 WIB. “Bagi kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik diperbolehkan beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat,” ungkapnya.

Terkait peribadatan di rumah ibadah, Pemerintah melarang melakukan kegiatan peribadatan secara massal atau berjamaah selama PPKM berlangsung, dan mengoptimalkan ibadah di rumah. “Fasilitas umum dan kegiatan sosial, budaya, olahraga, komunitas serta sosial kemasyarakatan kita tutup sementara,” ucapnya.

Bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi umum atau kendaraan rental diberlakukan dengan pengaturan paling banyak 70 persen, dari jumlah kapasitas tempat duduk dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, serta penerapan jaga jarak fisik.

Dadang menjelaskan, khusus perjalanan rutin pekerja dengan moda transportasi darat, menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, dan dengan commuterline, dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, wajib menyertai surat izin. “Surat Kartu Identitas Pekerja Sektor Prioritas (KIPOP) yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kota Depok atau surat yang ditanda tangani pimpinan perusahaan,” tandasnya.

Resepsi pernikahan atau khitanan, serta kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan masyarakat di larang atau dihentikan sementara. (rd/arn/**)

 

Jurnalis: Arnet Kelmanutu

Editor: M. Agung HR