Ilustrasi Hotel
Ilustrasi Hotel. FOTO: IST

RADARDEPOK.COM – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama 3-20 Juli memberikan dampak terhadap sektor ekonomi di Kota Depok. Mulai dari penurunan omzet hingga penerapan skema unpaid leave atau pembayaran 50:50 bagi karyawan hotel dan restoran.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Depok, Fajar Prawinto Bagiakusuma menuturkan, dampak dari PPKM Darurat tidak sampai membuat pengelola hotel maupun restauran tutup secara permanen atau gulung tikar. Tetapi, pengelola mengambil kebijakan skema libur tidak dibayar (unpaid leave) 50:50 dengan jumlah karyawan yang ada.

“Gaji dari pegawai hotel dan restauran di Depok sekarang hanya dibayarkan 50 persen dari biasanya. Dampak akan parah untuk sektor ekonomi karena dengan PPKM sekarang saja, revenue turun sangat drastis dan kita akan mengurangi pekerja harian dan semua pegawai akan multi tas,” katanya kepada Harian Radar Depok, Minggu (11/7).

Dia akan berusaha bersinergi dengan seluruh lini sektor, agar restauran dan hotel dapat tetap bertahan dalam kondisi sekarang. Dengan harapan ada terobosan atau strategi yang baik dari segi pemasaran, dengan memberikan promo dan paketyang membuat pelanggan akan tetap memesan walaupun lewat online.

“Kami akan mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Mari kita sama sama mendukung kebijakan pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 dengan cara 6M dan yang pasti untuk membantu pelaku kuliner dan hotel silahkan pesan makanan dan minuman melalui online atau take a way,” terangnya.

Adapun, destinasi wisata di Kota Depok dilakukan penutupan sementara seperti pemancingan maupun wahana air kolam renang. “100 persen ditutup sementara contohnya lake Waterboom, putri duyung sawangan, dan situ-situ di Kota Depok,” katanya.

Terpisah, Ketua Asosiasi UMKM Kota Depok, Indra Rusliawan menjelaskan, selama penerapan PPKM Darurat, anggotanya memanfaatkan momentum yang ada misalnya menjual jamu atau masker. Selain itu, pemilik usaha juga mengalami penurunan omzet cukup besar yakni 60 persen. “Sangat berdampak penurunan omzet sekitar diatas 60 persen apalagi yang punya umkm kedai atau kafe sampe malem. Ada yang sudah menerapkan take away tapi malah disuruh menutup sementara,” katanya.

Dia mengapresiasi adanya stimulus dari Pemerintah Kota Depok berupa pelatihan dan pembinaan baik program wirausaha baru selama 3-6 bulan secara daring dan masih terus berjalan maupun program provinsi Jawa Barat (Jabar Juara) yang sementara dihentikan. “Tetapi saya pikir masih kurang maksimal bantuan itu. Harusnya dibantu pemasarannya juga. Apalagi keanggotaan kami per Kecamatan ada 200-300 usaha,” tegasnya.

Menimpali hal ini, Peneliti Keuangan Publik, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Khoirunurrofik mengatakan, pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tergantung pada tingkat mobilitas masyarakat. Pada penerapan PPKM Darurat ini, tentunya sangan berdampak pada industri perhotelan, restauran, maupun UMKM untuk mengikuti aturan yang ditegaskan penerintah lantaran semua kegiatan dibatasi.

“Dampakmya sangat tergantung pada mobilitas orang. Sejauh mana respon masyarakat untuk mengikuti aturan yang ditegaskan penerintah,” ujarnya kepada Radar Depok, Minggu (11/7)

Dia menambahkan, pertumbuhan perekonomian di Kota Depok tentu menjadi salah satu yang terdampak, karena Depok adalah daerah berbasis sektor jasa dan mengandalkan pergerakan orang dan barang, serta transaksi perdagangan juga kesejahteraan hotel maupun restauran.

“Jadi kalau betul-betul di stop dan penurunan omzet pada industri perhotelan, kafe dan restauran. Tentu akan berdampak pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerahnya (PAD),” bebernya.

Kondisi PPKM Darurat saat ini, lanjutnya, perincian sektor yang diperbolehkan seperti sektor-sektor esensial, krusial, termasuk sektor non-esensial. Akan lebih terlihat dampaknya dibandingkan dengan penerapan PPKM sebelumnya.

“Dengan dirinci, sekarang lebih eksplisit sektor-sektor yang diperbolehkan sehingga jelas lebih besar terlihat dampaknya. Kalau kemarin masih abu-abu, contoh pasar tanah abang yang tidak menjual barang keperluan krusial tetap bisa berjualan, kalau sekarang tidak,” ungkapnya.

Apabila kondisi ini diperpanjang, tentu menjadi sebuah peringatan bagi pemilik usaha maupun Pemerintah Kota Depok. Perlu ada solusi bersama untuk memecahkan permasalahan yang akan timbul di kemudian hari.

“Menjadi warning bust Kota Depok karena mungkin target PAD dan itu berimplikasi ke belanja. Akan memberatkan lagi makanya perlu ada solusi bersama antara pengusaha dengan pemda,” tuturnya.

UMKM dan pemilik kafe perlu beradaptasi dan bertransformasi dengan kondisi sekarang. Apalagi menghadapi kondisi ke depan yang belum menentu. Menurutnya, semua jenis usaha harus sudah hybrid. Jadi konteksnya kalau dulu kafe sebagai tempat nongkrong ketemu. Sekarang kafe harus punya spesial menu unggulan, sehingga menarik konsumen di online.

Kemudian UMKM harus minimal menyiapkan diri untuk bertransformasi jualan daring agar mengantisipasi keadaan kedepan. “Saya kira pemda bisa mempercepat fasilitasi terutama teman-temen UMKM yang belum adaptif dengan tekonologi agar mereka tetep bisa produktif paling tidak menyiapkan mereka,” terangnya.

Untuk hotel dan restauran, perlu bisa mengupgrade fasilitas atau membenahi campaign promosi. Sehingga begitu kondisi sudah normal, masyarakat semakin tertsrik memanfaatkan fasilitas yang ada.

“Kalau hotel dan restauran tentu agak berbeda. Mereka tidak se fleksible umkm. Karena itu tidak ada pilihan lain,” tandasnya.(daf/rd)

Jurnalis : Daffa Syaifullah 

Editor : Fahmi Akbar