survei BPTJ
PENUMPANG PUAS : Penumpang ketika menunggu Bus AKAP di Terminal Jatijajar. Menurut Survey Kepuasan Masyarakat BPTJ mendapat predikat Baik setelah melakukan survey di seluruh terminal terpadu, termasuk Terminal Terpadu Jatijajar. ist

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mendapatkan predikat baik dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 17,30 setelah melakukan survey kepuasan masyarakat berdasarkan triwulan kedua.

Kepala BPTJ, Polana B. Pramesti menerangkan, survey tersebut menunjukan jika masyarakat masih merasa baik atas pelayanan di seluruh terminal di bawah pengawasan BPTJ, termasuk Terminal Jatijajar.

“Alhamdulilah ini kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan di setiap terminat terpadu,” terangnya, Jumat (9/7).

Ia menerangkan, jika survey tersebut berdasarkan triwulan kedua, yaitu pertanggal 30 April 202, dengan melakukan survey kepuasan masyarakat secara elektronik, yang melibatkan ratusan koresponden di setiap terminal yang ada.

“Survey dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan,” jelas Polana.

Dia membeberkan, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi secara mandiri pada unit kerja pelayanan publik di bawah Kementerian Perhubungan.

Terkait pelayanan publik sendiri, menurut UU No. 25 tahun 2009 merupakan rangkaian kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

“Jadi survey ini memang ada aturannya. Ini untuk kita evaluasi dan tingkatkan pelayanan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Polana menuturkan, tujuan diadakannya survey kepuasan masyarakat secara garis besar diantaranya untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

“Sasaran utama yang dituju dari survey ini agar dapat mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, lalu agar lebih inovatif dan dapat mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat,” tandasnya. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro