Ilustrasi Kartu Nikah Digital
KARTU NIKAH DIGITAL: Contoh kartu nikah digital yang akan menggantikan kartu nikah manual. Hal itu untuk mempermudah masyarakat dalam beraktivitas. FOTO: IST/ILUSTRASI

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sejak diberlakukan Kartu Nikah Digital awal Agustus 2021, tercatat ada 50 pasangan suami istri (Pasutri) di Kota Depok telah mengantongi kartu tersebut. Hal ini disampikan langsung Kepala KUA Kecamatan Sukmajaya, Syamsudin Nur, Minggu (22/8).

“Sejak diberlakukan selama Agustus, perkiraan yang sudah memiliki kartu nikah digital sebanyak 50 sampai 60 orang,” ungkap Syamsudin kepada Radar Depok.

Diprediksi jumlah kepemilikan kartu nikah digital akan terus bertambah pada akhir Agustus ini. Karena masih ada pasangan yang menggelar akad nikah dengan protokol kesehatan ketat. Syamsudin menerangkan, jika kartu nikah digital tidak diwajibkan bagi pasangan yang baru menikah maupun pasangan yang telah menikah, tergantung kebutuhan pasangan.

“Iya tidak diwajibkan, kalau perlu silakan di cetak sendiri, kalau temukan kesulitan bisa langsung ke bagian Simkah di kantor Kemenag,” tuturnya.

Dijelaskannya, untuk mendapatkan kartu nikah digital, pasangan hanya cukup melakukan scan barcode yang tertera pada buku nikah menggunakan smartphone. Jika berhasil, nanti akan keluar tampilan digital kartu nikah di smartphone tersebut, setelah itu, pasangan boleh dicetak atau tidak.

Ia menuturkan selama diberlakukan kartu nikah digital tidak terjadi masalah atau kesulitan yang signifikan, mengingat penerapan ini menggunakan basis digital. Namun, segalanya masih bisa tertangani dengan baik.

“Kendala hanya biasa saja, biasanya tidak terbaca saat di scan. Itu karena tinta sudah pudar, kertasnya kelipat jadi tidak terbaca,” tutur Syamsudin.

Penerapan kartu nikah digital ini sesuai Surat Ditjen Bimas Islam B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat yang telah menikah bisa beraktifitas, misalnya tugas ke luar kota untuk kebutuhan kerja.

“Ini akan dibutuhkan untuk masyarakat beraktifitas, terutama ke luar daerah karena peraturan setiap daerah berbeda,” tandas Syamsudin.

Sementara, Kepala Kemenag Kota Depok, H Asnawi menambahkan, jika kartu nikah digital ini bukan menggantikan buku nikah yang telah ada sejak dulu, telah tercatat di Undang-Undang. Masyarakat diminta tidak menyalahartikan antara buku nikah dengan kartu nikah.

“Harus dibedakan ya, jadi yang digantikan ini kartu nikah manual menjadi kartu nikah digital. Bukan menggantikan buku nikah, itu salah,” tegasnya.

Tujuan diberlakukan kartu nikah digital, kata Asnawi, guna kebutuhan masyarakat yang beraktifitas. Sehingga dapat terlihat statusnya, sudah menikah atau belum. Ia menekankan, bila yang mendapatkan kartu nikah adalah pasangan yang mengajukan pernikahan dan namanya telah tercatat pada KUA. Lalu, bagi yang telah menikah hanya sebatas yang tercatat pada Simkah.

“Jadi kalau yang tidak tercatat pada Simkah tidak bisa mengajukan kartu nikah digital. Jadi batasannya hanya sampai situ, kan kalau Simkah itu sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini,” tutup Asnawi. (rd/arn)

 

Jurnalis: Arnet Kelmanutu

Editor: M. Agung HR