bpjsketenagakerjaan
VIRTUAL: BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Depok bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Depok menggelar sosialisasi PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan bagi peserta BPJamsostek Depok, bebereapa waktu lalu. BPJAMSOSTEK FOR RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Depok bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Depok menggelar sosialisasi PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi peserta BPJamsostek Depok, yang dilakukan secara virtual, Kamis (29/7).

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Manto menyebutkan, PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang jaminan kehilangan pekerjaan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh UUD 1945 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial,” tuturnya.

Perlu diketahui, program jaminan BPJS Ketenagakerjaan di antaranya program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, serta program jaminan kehilangan pekerjaan.

Rizal Dariakusumah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok menyatakan bahwa JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

“Dimana program JKP ini memiliki tujuan yaitu untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja, seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali,” ungkapnya.

Meski begitu ada batas pemberian manfaat uang tunai JKP. Di antaranya, manfaat uang tunai diberikan setiap bulan, paling banyak sampai dengan enam bulan upah. Kemudian hak atas manfaat JKP akan hilang jika pekerja atau buruh tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama tiga bulan sejak terjadi PHK, telah mendapatkan pekerjaan, atau meninggal dunia.

Lalu hak atas manfaat JKP diajukan paling banyak tiga kali selama masa usia kerja. Manfaat kedua diajukan sekurang-kurangnya setelah masa iur lima tahun sejak memperoleh manfaat JKP pertama dibayarkan, begitu juga dengan manfaat ketiga.

“Perusahaan diharapkan mengikuti seluruh program BPJS Ketenagakerjaan. Dan mendaftarkan seluruh tenaga kerja dengan melaporkan upah yang sebenarnya, sehingga seluruh tenaga kerja terlindungi,” pungkas nya. (rd)

Editor : Fahmi Akbar