idris di level 3
Walikota Depok, Mohammad Idris

RADARDEPOK.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali memperpanjang pembatasan aktivitas masyarakat. Bedanya, di Level 3 Kota Depok membuat sejumlah pelonggaran. Kepastian tersebut tertuang dalam  Keputusan  Walikota (Kepwal)  Depok Nomor : 443/366/Kpts/Satgas/Huk/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakakat Leve 3 Corona Virus Disase 2019.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Covid -19, berlaku terhitung mulai tanggal 24 sampai dengan 30 Agustus 2021. “Dalam rangka pemberlakuan PPKM Level 3 ini kegiatan yang menimbulkan kerumunan masyarakat masih dilarang,” kata Idris, Selasa (24/8).

Dia mengungkapkan, penguatan testing, tracing, treatment (3T) perlu terus ditingkatkan, dengan menerapkan testing di fasilitas kesehatan, laboratorium dan mengembangkan testing keliling. Demikian pula untuk penambahan rasio tracing dikembangkan tracer berbasis Rukun Warga (RW), disamping tracer di tingkat kota, puskesmas, kecamatan dan kelurahan. Untuk treatment dilaksanakan melalui pengendalian tempat tidur di rumah sakit dan tempat karantina OTG/Gejala Ringan. “Kami akan meningkatkan dan menggencarkan 3T untuk memutus mata rantai penularan Covid-19,” tuturnya.

Dia menjelaskan, dalam PPKM Level 3 di Depok ini ada sejumlah pelonggaran yang diberlakukan untuk badan usaha maupun masyarakat. Diantaranya, Sektor non esensial diberlakukan Work From Home (WFH) sebesar 100%, Sektor esensial seperti keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

Walikota melanjutkan,  pasar modal beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% staf. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepadamasyarakat  beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% staf. Sedangkan  perhotelan non penanganan karantina beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% staf.  Industri orientasi ekspor dan penunjangnya, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12  bulan terakhir, atau dokumen lain yangmenunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). Hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas paling banyak 50% staf, hanya di fasilitas produksi/pabrik. Serta 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran, guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.

“Pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya paling banyak 25%  staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat,” bebernya.

Menurutnya, ada sejumlah sektro kritikal yang dapat melakuka WFO sampai 100 persen staf seperti, sektor kritikal seperti  kesehatan, keamanan dan ketertiban  beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian,  penanganan bencana,  energi,  logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/ hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), dan  utilitas dasar (listrik, air danpengelolaan sampah).

“Semua sektor kritikal boleh beroperasi dengan maksimal namun untuk beberapa usaha wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” bebernya.

Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan (sekolah) dilaksanakan secara daring dan persiapan Pertemuan Tatap Muka Terbatas setelah Mid Semester, pada September 2021. Apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam, Supermarket, midi market, mini market, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20:00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50%  dan jam operasi sampai pukul 15:00 WIB.

“Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan pukul 20:00 WIB,” terangnya.

Sementara itu, kegiatan makan minum ditempat umum seperti warung makan, warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya, diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20:00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 25%  dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 menit. “Makan di warteg sudah ditambahkan waktunya menjadi 30 menit per orang, kapasitasnya dilonggarkan menjadi 25 peren,” imbuhnya.

Dia membeberkan, restoran dan rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung atau toko tertutup yang berada pada lokasi tersendiri,  diizinkan buka dengan setiap pengunjung menunjukkan sertifikat kartu vaksin. Menerima makan ditempat (dine in) dengan kapasitas satu meja maksimal 25%, satu meja maksimal 2 orang, waktu makan 30 menit dan beroperasi hingga pukul 20:00 WIB. Sedangkan restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20:00 WIB dengan kapasitas paling banyak 25%, satu meja paling banyak dua orang, dan waktu makan paling lama 30  menit. “Untuk restoran dan kafe sama seperti warteg aturanya, bedanya harus menunjukkan sertifikat vaksin bagi pengunjung yang datang,” ucapnya.

Menambahkan ucapan walikota, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana menyebut, pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan kapasitas maksimal 50%  dan jam operasional sampai dengan pukul 20:00 WIB, wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan terkait.  Restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 25% , satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 30 menit.

“Usia di bawah 12  tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan dan  bioskop. Sedangkan tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup,” katanya.

Tempat ibadah diperkenankan mengadakan ibadah tatap muka paling banyak 50%  dari kapasitas atau 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama. Sedangkan Fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya,  ditutup sementara. “ Kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan, lokasi seni, budaya, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian serta kerumunan,  ditutup sementara,” imbuhnya.

Dia menambahkan, kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka  baik secara individu atau kelompok kecil maksimal empat orang. Tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain, dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. “Kegiatan olahraga pada ruangan tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara,” sebutnya.

Selain itu,  fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50%  dari kapasitas maksimal, masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, maka masker hanya dapat dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga. Juga harus  dilakukan pengecekan suhu kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga. Pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga, dan harus tetap menjaga jarak, skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

Resepsi pernikahan dan khitanan dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan, dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. “Fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara. Kali ini resepsi dibolehkan tapi undangan hanya 20,” tegasnya.

Menanggapi Kepwal Depok PPKM Level 3 ini, Anggota Komisi D DPRD Depok, Turiman menyambut baik. Menurutnya, masyarakat memang butuh adanya pelonggaran, apalagi saat ini angka kasus aktif Covid-19 di Depok terus menurun.

“Masyarakat kan sudah jenuh juga yah kalau dikekang terus, jadi saya mendukung adanya sejumlah pelonggaran ini,” tutur Turiman.

Akan tetatapi, lanjut Turiman, pelonggaran PPKM ini juga harus dibarengi dengan pengetatan protokol kesehatan baik dari Pemerintah Kota Depok dan masyarakat itu sendiri. Pasalnya, pandemi ini belum usai dan bisa meningkat lagi jika protokol kesehatan tidak diterapkan dengan baik.

“Tapi ingat, protokol kesehatan harus tetap dijaga dan diperketat dari semua pihak. Sebab, bukan tidak mungkin kalau kita jadi leha–leha karena dikasih kelonggaran malah terjadi ledakan kasus lagi. Maka itu, semua pihak harus mengambil porsinya masing – masing dalam menerapkan protokol kesehatan ini,” ujarnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Kota Depok juga diminta untuk mempercepat lagi vaksinasi masyarakat guna menciptakan herd imunnity dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, untuk membantu Pemerintah Kota Depok, dia sendiri juga akan membuat gerai vaksin untuk masyarakat di kawasan rumahnya. “Tanggal 4 – 5 September nanti saya buka gerai vaksin di rumah saya. Gerai ini kerjasama dengan pihak kepolisian di Depok,” pungaksnya. (dra/rd)

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar

Editor : Fahmi Akbar