transpuan depok punya Ktp
BERSIAP : Kiki, salah satu transpuan Depok yang melakukan perekaman KTP di Disdukcapil Kota Depok, Senin (9/8). FOTO : DAFFA/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok memfasilitasi layanan administrasi dan kependudukan (adminduk) berupa perekaman KTP elektronik (e-KTP) dan penggantian foto dua transpuan, Senin (9/8).

Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013, tentang setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan tanpa diskriminasi.

Pembina Komunitas Warna Sehati, Audi Manaf mengatakan, untuk pertama kalinya ada transpuan di Kota Depok memanfaatkan kemudahan pembuatan e-KTP. Dirinya mengapresiasi pelayanan dari Disdukcapil Kota Depok.

“Kami menyambut baik kemudahan regulasi yang baru ini agar dipermudah temen-temen untuk membuat KTP. Karena yang kami urusin ini adalah teman-teman rentan tidak punya data kependudukan. Hari ini, saya mengantar Kiki dan Vanessa yang melakukan perekaman KTP dan mengganti foto KTP ,” ujarnya kepada Radar Depok, Senin (9/8).

Menurutnya, fungsi e-KTP selain sebagai bukti kependudukan, juga digunakan untuk beragam akses pelayanan diantaranya BPJS, membuat rekening bank, membeli tiket perjalanan, dan lainnya. Maka dari itu, seluruh transpuan yang berada di Depok terus diajak segera mungkin memiliki data kependudukan.

“Bagi sebagian besar temen-temen, mungkin mempunyai e-KTP bukan suatu hal keharusan karena mereka hidupnya di jalanan. Yang penting bisa makan, bayar sewa rumah dan lain-lain. Tapi ketika sakit, tidak punya eKTP itu kan jadi susah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widiyatti mengatakan, aturan pelayanan bagi para transgender mendapatkan hak catatan sipil didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013, tentang setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan tanpa diskriminasi.

“Pertama kalinya, kami melayani adminduk kepada dua transpuan, yaitu perekaman e-KTP dan penggantian foto e-KTP. Sesuai amanat bahwa seluruh warga negara harus memiliki identitas, dimana dalam pelayanannya juga tidak boleh ada diskriminasi. Agar mereka nyaman,” tandasnya. (rd/daf)

 

Jurnalis : Daffa Syaifullah

Editor : Pebri Mulya