uji KIR depok
CEK : Pengujian KIR unit kendaraan oleh Dishub Kota Depok. ist

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Merebaknya Covid-19 berdampak pada berbagai sektor, salah satunya transportasi. Kepatuhan pengelola moda transportasi angkutan umum di Kota Depok juga turut menurun, akibat pendapatan tidak sebanding dengan biaya operasional maupun perizinan.

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Hadian Suryana mengatakan, sebelum Covid-19, jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR cukup banyak. Rata-rata bisa sampai 130-150 per harinya.

“Ada penurunan pengujian KIR. Sebelum pandemi kami laksanakan pengujian rata-rata 130-150/hari,” ujarnya kepada Radar Depok.

Dia menambahkan, pengujian KIR di masa pandemi tetap berjalan baik, tentunya dengan protokol kesehatan secara ketat. Lalu menerapkan pembatasan jumlah kendaraan harian dalam pengujian KIR, serta jam pelayanan.

“Pelayanan dibuka mulai dari Senin-Jumat, jam 8 pagi sampai selesai. Karena sekarang dibatasi hanya 50 unit kendaraan per hari, maka jam 11 siang sudah selesai. Kalau normal sebelum pandemi, dengan 150 kendaraan selesai jam 2 atau 3 siang,” ucapnya.

Meski begitu, lanjut Hadian, permintaan uji KIR oleh pemilik kendaraan tidaklah menurun. Lantaran pembatasan kendaraan harian yang di uji KIR, pihaknya menetapkan sistem booking.

“Masyarakat sangat patuh. Hanya karena pembatasan kuota untuk KIR yang hanya sehari 50 unit, maka ada kendaraan yang tidak mendapatkan waktu uji. Kami atur dengan sistem booking, nah untuk bulan Agustus ini antrian booking sudah sampai ke tanggal 20-an,” tuturnya.

Kata Hadian, terdapat 16 orang penguji yang disiagakan dalam pengujian KIR. Belasan orang itu terdiri dari 10 orang PNS, serta 6 orang Non-PNS.

Pengecekan KIR terhadap unit kendaraan diantaranya secara visual, dilakukan pengujian Pra Uji secara mata telanjang. Mulai dari kondisi body kendaraan, lampu menyala atau tidak, kembang ban masih bagus atau tidak, lampu sign atau arah, dan lainnya.

“Sementara secara teknis, kami menggunakan indikator alat uji. Seperti emisi gas buang, kemiringan ban, kekuatan pancar lampu, kekuatan pengereman, dan sebagainya,” bebernya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Organda Kota Depok, M Hasyim menjelaskan, akibat peraturan pembatasan berkepanjangan, menjadikan kepatuhan akan perizinan sangat menurun.

“Pajak, KIR, sampai trayek melemah dan sangat menurun berdasarkan data yang kami punya saat ini,” terangnya.

Kata Hasyim, penurunan kepatuhan pengelola angkutan umum sangatlah besar. Dari 1.700 unit angkutan dalam kota dan hampir 3.000 unit angkutan lintas batas, hanya 20-25 persen saja yang patuh perizinan.

“Sisanya tak patuh. Pengusaha terbebani oleh biaya operasional kendaraan tidak mencukupi maintenancenya ditambah lagi untuk kelengkapan surat-surat kendaraan. Karena pendapatan supir tidak sesuai lagi dengan harapan pemilik angkot,” katanya.

Dirinya berharap, adanya kepedulian pemerintah, khususnya Pemkot Depok memberikan stimulus kepada pengusaha angkutan. Agar bisa menggerakan sektor transportasi dan bisnis angkutan kembali seperti semula.

“Harus ada kepedulian dari para pemangku jabatan regulasi, dalam arti memberikan bantuan apapun. Entah subsidi atau dana untuk bisa menggerakan sektor transportasi dan bisnis angkutan di Kota Depok,” tandasnya. (rd/daf)

Jurnalis : Daffa Syaifullah

Editor : Junior Williandro