sri utama
Ketua Fraksi PKS Kota Depok, Sri Utami.

RADARDEPOK.COM – Agenda DPRD Kota Depok pada Kamis (19/8) hingga tiga hari ke depan, membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS APBD) Kota Depok, serta finalisasi kebijakan anggaran. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS Kota Depok, Sri Utami.

Sri sudah mengingatkan seluruh anggota Fraksi PKS Kota Depok, agar betul-betul mengawal pembahasan. Kemudian terkait pembangunan, prediksi di tahun 2022 ekonomi sudah mulai membaik dan covid-19 semoga sudah bisa dientaskan. Sekalipun dampaknya akan masih dirasakan sampai dengan tahun 2022.

Pertama adalah meneruskan penanganan untuk covid-19, yang lebih penting yaitu bantuan sosial yang mungkin masih diperlukan nantinya. “Kita akan lihat situasinya, dan dampak ekonomi karena masyarakat harus bisa berusaha, terutama sektor UMKM. Ini harus kembali digeliatkan, supaya masyarakat  bisa mendapatkan sumber pendapatan penghidupan mereka,” terang Sri Utami kepada Radar Depok, Kamis (19/8).

Kedua adalah mengingat kepada janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono, untuk fokus menunaikan janji-janjinya. Menurut Sri, janjinya sudah mulai dicicil. Di antaranya sekolah setiap SMP dan Tsanawiyah di setiap kecamatan, kemudian bimbingan rohani agar terus mendapat perhatian.

Tidak kalah pentingnya lanjut Sri, yaitu pembangunan yang lebih strategis ke depan. Kemudian infrastruktur kota berbasiskan kota hijau. Hal ini membutuhkan anggaran yang besar, dan Pemkot Depok harus fokus dalam hal tersebut. Di antaranya pembangunan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi.

“Kami harap Pemda fokus di sini (infrastruktur, red), jangan sampai APBD Depok itu hanya tersebar di sudut-sudut kota. Pembenahan infrastruktur yang terintegrasi ini, diharapkan akan merangsang masyarakat mau menggunakan transportrasi publik. Dan meninggalkan transportasi pribadi,” ucap Sri.

Sri menilai, karena selama ini sering dikeluhkan kemacetan. Bila tidak diurai dari pembangunan transportasi publik, maka akselerasi kepemilikan kendaraan pribadi sebagai tuntutan dari kebutuhan mobilitas itu akan terus bergerak. Dibutuhkan kecepatan pemerintah, kalau terlambat keduluan oleh masyarakat yang terlanjur memiliki kendaraan pribadi.

“Tidak mungkin hanya diatasi dengan pelebaran jalan. Ini harus didesain sedemikian rupa. Sehingga pedestrian menjadi luas, nyaman, orang jalan kaki sampai ke stasiun itu nyaman. Atau bersepeda menggunakan sepeda lipat. Jadi desain ini harus mulai dibentuk, atau digagas,” tegas Sri.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selama ini kebijakan pemerintah itu membeli lahan hanya untuk dibangun. Misalnya, membeli lahan untuk perumahan, sekolah, dan posyandu. Sementara taman masih menggunakan fasos fasum. Kedepan seharusnya lebih agresif untuk melakukan pembebasan lahan yang tidak diperuntukkan menjadi lahan terbangun. Tetapi dibiarkan menjadi RTH.

“Kebutuhan kita sesuai amanat Undang-Undang 30 persen RTH. Nah ini masih jauh dari ideal sekalipun kita menggunakan pendekatan penggunaan RTH dengan pendekatan KDB. Tetapi saya fikir kita tetap membutuhkan RTH yang luas, dan akan menjadi pusat bertemunya warga. Taman kota yang memang konsepnya adalah RTH. Itu mungkin salah satu poin yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan PPAS. Dan akan menjadi patokan penyusunan APBD nantinya di 2022,” pungkasnya. (rd)

Editor : M Agung HR