hotel dibersihin
ILUSTRASI : Seorang pegawai salah satu Hotel di kawasan Depok saat membersihkan kamar guna menjaga kebersihan. Tercatat ada ribuan pegawai hotel dan restoran yang tidak terima hak jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. FOTO : ARNET/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan apakah Pemberlakukan Pembasatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dilanjut atau tidak. Sementara, pengusaha hotel dan restoran di Depok berharap jika diperpanjang adanya keringan pembayaran listrik dan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Permintaan tersebut seiring dengan tingkat hunian atau okupansi kamar hotel di Kota Depok yang hanya di bawah 10 persen.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Pariwisata Indonesia (PHRI) Kota Depok, Fajar Prawinto Bagiakusuma mengku, tingkat hunian atau okupansi kamar hotel di Depok di bawah 1 digit atau kurang dari 10 persen selama penerapan PPKM Darurat sampai ke PPKM Darurat level 4.

“Hidup hotel bukan hanya penginapan saja. Tetapi meeting, dan lainnya. Saat ini, dengan PPKM, bisnis Mice sangat merosot,” ujarnya kepada Radar Depok, Minggu (1/8).

Dia menambahkan, biasanya okupansi atau tingkat hunian hotel sebelum masa PPKM Darurat mencapai 60 persen bahkan 80 persen dari sekitar 9 hotel di wilayah Depok. “Penurunannya jauh dari biasa angka 60 persen Average malah bisa 80 persen, sekarang tinggal di bawah 10 persen,” bebernya.

Menurut Fajar, saat ini hampir seluruh hotel dan restoran maupun hotel di Kota Depok telah mendapatkan Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE). “Sudah dapat sertifikasi CHSE untuk menjamin usaha pariwisata menerapkan protokol kesehatan, yakni 100 persen,” tuturnya.

Meski demikian, lanjut Fajar, hotel maupun restoran masih belum ada yang berani membuka usaha seperti biasanya. Dikhawatirkan dapat melanggar pemberlakuan PPKM Darurat. “Selama ini kalau kita lihat, kebanyakan Covid-19 itu dari klaster keluarga, klaster pasar. Belum ada kan dari klaster restoran dan hotel. Padahal kita sudah dapat sertifikat CHSE,” katanya.

Pihaknya menginginkan adanya keringanan tagihan pembayaran listrik kepada PLN, misalnya penangguhan maupun bebas denda jika telat membayar. Serta relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Sekarang jangankan bayar listrik dan pbb, untuk gaji karyawan saja ngos-ngosan,” ucapnya.

Adapun, pengelola hotel mengambil kebijakan skema libur tidak dibayar (unpaid leave) 50:50 dengan jumlah karyawan yang ada. Untuk itu, PHRI juga mengajukan bantuan untuk staff terdampak ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

“Semoga bantuan untuk staf terdampak dari kementerian segera terealisasikan. Dan kami berharap Level PPKM Darurat di Depok bisa turun, sehingga ekonomi bisa perlahan pulih,” terangnya.

Terpisah, Pakar Epidemolog Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono menuturkan, Kota Depok diprediksi masih akan tetap berada pada Level 4. Mengingat angka tracing serta Keterisian Tempat Tidur (BOR) masih belum mumpuni.

“Mungkin Depok ini, saya lihat untuk PPKM Darurat masih di Level 4, tapi gak tau apakah masih dua minggu atau seminggu. Sudah menurun kasus Covid-19 nya tapi BOR nya masih kacau,” ungkapnya.

Kemudian, Menurut Tri Yunis, penerapan makan di tempat dengan waktu 20 menit adalah sebuah kesalahan. Pemerintah sepatutnya membatasi kapasitas toko, ataupun rumah makan. “Seharusnya bukan dibuka 20 menit. Tapi dengan kapasitas tertentu boleh dibuka misalkan 20 persen atau 30 persen dengan tabir,” bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua 3 Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Sri Utomo mengungkapkan, peraturan di Kota Depok terkait PPKM Darurat level 4 belum ada yang berubah. Pemerintah semaksimal mungkin membantu masyarakat, salah satunya melalui Program Depok Saba Rakyat (D’SabR). “Mudah-mudahan meski sedikit ini bisa meringankan beban masyarakat. Mohon kepada masyarakat tetap menerapkan prokes,” tandasnya. (daf/rd)

Jurnalis : Daffa Syaifullah 

Editor : Fahmi Akbar